Bupati Bogor Apresiasi Sinergi TNI Lewat Serbuan Teritorial 2025 di Bojong Koneng

BOGORTODAY.COM – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menghadiri kegiatan penutupan Serbuan Teritorial TNI Tahun 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Bola Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (24/9/2025).

Program Serbuan Teritorial merupakan kegiatan yang digagas oleh Markas Besar TNI, dengan tujuan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasinya kepada jajaran TNI, khususnya Pusterad, yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam berbagai program pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Bogor sejak awal telah bersinergi dengan TNI melalui berbagai program. Salah satunya adalah program bina lingkungan masyarakat, karya bakti TNI, maupun TMMD. Semua ini bertujuan mempercepat pembangunan hingga ke tingkat paling bawah,” ungkap Bupati.

Terkait program ketahanan pangan, Bupati Bogor menjelaskan bahwa Serbuan Teritorial memiliki fokus berbeda dengan program tersebut.

“Ketahanan pangan ada programnya sendiri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Sementara Serbuan Teritorial bentuknya berbeda, lebih pada penguatan wilayah, biasanya dilaksanakan di daerah perbatasan atau daerah konflik seperti di Papua. Untuk di Kabupaten Bogor, kegiatan ini kami sinergikan dengan program pembangunan daerah, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni,” jelas Rudy.

Bupati Bogor menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan kurang lebih 3.750 unit rumah untuk diperbaiki melalui APBD Perubahan 2025, yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa. Program ini berjalan beriringan dengan intervensi pembangunan lain, termasuk yang dilaksanakan melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan DPR RI.

“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama: percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Bahkan program pusat melalui DPR RI pun tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” terang Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa seluruh data penerima bantuan diverifikasi mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah desa, lalu dihimpun di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bogor.

“Data dari bawah sangat penting agar tidak ada satu rumah mendapat dua bantuan. Semua usulan baik dari APBD, TNI, maupun pusat, tetap melalui rekomendasi pemerintah daerah,” imbuhnya.