Harga beras yang terus berfluktuasi ternyata bikin pusing tujuh keliling. Para menteri ekonomi di bawah koordinasi Menko Perekonomian belum menemukan solusi ntuk memotong mata rantai penyebab bergejolaknya harga besar.
Oleh : Alfian Mujani
[email protected]
Pemerintah belum memiliki solusi yang jitu mengatasi biang kerok mahalnya harga beras di dalam negeri, yaitu panÂjangnya rantai distribusi perdagangan. Masalahnya cukup rumit, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panÂjang,’’ kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, usai rapat koorÂdinasi dengan para menteri ekonomi di kantornya, Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Darmin secara khusus mengumpulkan lima menteri untuk membahas perÂsoalan pangan. Mereka adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran SuÂlaiman, Menteri PerdaÂgangan Thomas Lembong, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah TertingÂgal Marwan Jafar.
Rapat berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Terlambat 30 menit dari jadwal yang seharusnya pukul 13.30 WIB. “Kalau itu memang harus menÂgubah jalur distribusinya, dan kita tadi sudah mulai bicarakan dengan menteri BUMN apa yang bisa dilakuÂkan, tapi kita belum tuntas mengenai itu,†terang Darmin.
Sempat ada rencana mengoptiÂmalkan BUMN dalam memangkas rantai distribusi tersebut. Karena banyak BUMN yang bisa dilibatkan untuk berbagai komoditas, selain Bulog. Akan tetapi, menurut DarÂmin itu memerlukan kajian kemÂbali.
“Arahnya adalah akan ada BUMN-BUMN lain juga yang ditugaskan unÂtuk melakukan distribusinya selain Bulog. Kalau bawang kita nggak tuÂgaskan Bulog. Silakan Menteri BUMN yang tunjuk, tapi belum dituntaskan. Mereka kan punya banyak BUMN perdagangan, dan mereka akan ikut,†paparnya.
Amran menambahkan, sekaÂrang yang baru bisa dilakukan efektivitas operasi pasar ketika terjadi gejolak harga. Cadangan beras diperbanyak dan memungÂkinkan operasi dilakukan dengan cepat. “Bulog kalau terjadi gejoÂlak harga, Bulog langsung operaÂsi,†kata Amran pada kesempatan yang sama.
Sedangkan untuk pemangkasan rantai distribusi, Amran mengaku belum memiliki formula yang tepat. Ini masih terus dikaji, baik dalam inÂternal kementerian maupun instansi lainnya. “Ini kita rancang, dengan masukan ini ada kebijakan baru,†ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan ini melunÂcurkan pola distribusi perdagangan beras. Tercatat rantai distribusi beÂras terpanjang terjadi di DKI Jakarta, dan terpendek ada di Sulawesi Utara.
