DPR Desak Menpora Cabut Pembekuan PSSI

JAKARTA, Today – Komisi X DPR RI yang membidangi Olahraga, Pariwisata, Pen­didikan dan Kebudayaan meminta Menpora Imam Nahrawi untuk segera mencabut SK NO 01307 ten­tang pengenaan sanksi Ad­ministrasi terhadap PSSI.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Kemenpora, Rabu (2/3). Hadir dalam rapat itu pulu­han Anggota DPR Komisi X, Menpora Imam Nahrawi dan para staff Kemen­pora.

“Komisi X DPR-RI mendesak pen­cabutan SK Menpora RI NO 01307 ten­tang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSS tidak diakui. Serta mengkaji kembali per­syaratan terhadap pencabutan SK tersebut,” kata Utut Adianto, selaku pimpinan rapat.

Komisi X pun memberikan tengat waktu kepada Menpora Imam Nahrowi hingga bu­lan April mendatang untuk merealisasikan hal tersebut. Dedline yang diberikan oleh Komisi X ini terkait dengan adanya agenda Kongres FIFA di Meksiko Mei mendatang.

“Dalam upaya mencabut sanksi FIFA ter­hadap PSSI, maka Komisi X DPR-RI meminta Menpora untuk menyelesaikan permasala­han pembekuan PSSI selambat-lambatnya bulan April 2016,” tutup Utut.

Sementara itu, Menpora bersedia men­cabut pembekuan PSSI. Ada 9 syarat yang ditetapkan, termasuk keharusan federasi taat pada sistem hukum nasional.

Sembilan syarat tersebut diutarakan Menpora, Imam Nahrawi, saat paparan den­gan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Selasa (2/3/2016). Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Menpora, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI dengan Presiden Joko Widodo, pekan lalu.

Sebelum mengajukan sembilan syarat, Kemempora juga meminta jaminan pada Komite Ad-Hoc supaya FIFA menyetujui pem­bentukan Tim Kecil yang sebelumya sudah disepakati saat audiensi perwakilan FIFA dengan Presiden RI, 2 November 2015 lalu. Menpora juga meminta Tim Kecil itu memi­liki kedudukan hukum menggantikan Komite Ad-Hoc yang ada kini.

Setelah Tim Kecil diakui FIFA, PSSI dim­inta memenuhi sembilan syarat yang diminta pemerintah. Di antaranya adalah keharusan mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional dan mengizinkan kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbo­laan nasional yang dilakukan oleh PSSI seb­agai pengawas dan pengedali.

PSSI juga diminta menjamin adanya keter­bukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan atau publikasi. Hal lainnya, PSSI juga ditarget untuk meraih prestasi di beberapa turnamen yang digelar seperti Piala AFF tahun 2016, SEA Games tahun 2017, lolos PraKualifikasi Piala Dunia tahun 2018 dan lolos Asian Games XVIII tahun 2018.

” Ya itu target boleh-boleh saja. Kalau akhirnya hanya dapat posisi dua tiga boleh saja. Yang penting ada garansi bahwa timnas kita bisa di AFF. Kan di dalam manajemen ha­rus berbasis target. Tapi at least bisa lebih,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.

“Begitu persyaratan yang kami ajukan. Sifatnya optional kajiannya Kemenpora. Ka­lau Presiden RI mengatakan hanya sekian saja dari syarat yang kami ajukan, kami akan mengikuti. Kalau Baku itu kan artinya sudah di SK-an,” lanjut dia.

La Nyalla Diminta Mundur

Sempat dirumorkan akan dicabut, pem­bekuan PSSI sepertinya akan diteruskan oleh Kemenpora. Muncul usulan agar Ketum PSSI, La Nyalla Mattalitti, mundur dari jabatannya supa­ya masalah sepakbola Indonesia segera selesai.

Permintaan tersebut terungkap dalam Rapat Kerja antara Menpora Imam Nahrawi bersama Anggota Komisi X DPR, di Jakarta, Rabu (2/3).

Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra, Nuroji, menilai, salah satu solusi penting mengakhiri kebuntuan soal pencabutan pem­bekuan PSSI adalah kebesaran hati agar La Ny­alla mundur dari jabatannya. Dengan begitu, maka KLB (Kongres Luar Biasa) bisa digelar.

“Mohon Pak Nyalla dengan jiwa besar, berbesar hati, mengalah, mundur dari PSSI. Bila keputusan mundur itu terjadi, segera ge­lar KLB,” ujarnya.

Rencana pencabutan SK pembekuan ma­sih menunggu hasil pertemuan pemerintah dengan FIFA. Presiden Joko Widodo meminta agar hal itu dilakukan sebelum benar-benar mengambil keputusan soal penghentian pembekuan PSSI.

Mundurnya tampuk pimpinan organ­isasi sepakbola belum lama ini terjadi di tu­buh FIFA. Pada tengah tahun lalu, tak lama setelah terpilih lagi menjadi presiden, Blatter menyatakan turun dari kursinya setelah be­berapa pejabat teras organisasi tersebut di­tangkap atas kasus kejahatan. Pengganti Blat­ter akhirnya terpilih setelah digelar Kongres Luar Biasa FIFA di akhir Februari lalu, dia adalah Gianni Infantino.

(Imam/net)