Juni, Bikin KTP Cukup di Kantor Camat

HL-foto-KOZERERRORNYA jaringan pada pelayanan KTP dan Kartu Keluarga sejak Kamis (14/4/2016) lalu, membuat antrian panjang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor. Bima Arya, Walikota Bogor, pun bernostalgia ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Oleh : ABDUL KADIR BASALAMAH
[email protected]

Antrian bahkan mencapai ratu­san orang. Warga pun mengadu­kan errornya pelayanan melalui media sos­ial. Walikota Bogor Bima Arya, Senin (18/4/2016) pun melaku­kan inspeksi mendadak (sidak).

Beragam keluhan masyara­kat diterima melalui What­sApp, Media Sosial ataupun Call Centre Kota Bogor. Bima Arya mengatakan, dirinya mener­ima keluhan dari warga yang khawatir adanya beberapa war­ga yang dengan akses tertentu mendapat kemudahan semen­tara lainnya harus mengantri lama. Ia memastikan tidak ada kemudahan bagi orang-orang tertentu dalam mengurus KTP dan KK. Karena hal tersebut ti­daklah adil dan yang ketahuan tertangkap tangan akan diberi sanksi. “Tidak boleh ada Joki. Laporkan saja langsung nanti akan ditelusuri,” tegas Bima.

BACA JUGA :  Toyota Fortuner Seruduk Warung di Kemang, Pengendara Motor Tewas

Kepala Bidang Kependudu­kan Agus Suparman men­gatakan, antrian ini imbas dari matinya jaringan di pusat pada Kamis (14/4) kemarin yang ber­dampak hingga sekarang. Se­lain matinya jaringan, antrian panjang juga disebabkan fak­tor lainnya yakni kurangnya blanko. Blangko sementara yang ada hanya 10 ribu sedan­gkan kebutuhan mencapai 66 ribu. Tak hanya itu, kapasitas alat produksi KTP dan tinta yang kurang bagus turut men­jadi faktor lamanya pelayanan.

BACA JUGA :  Argentina di Piala Dunia 2026: Kandidat Kuat Pertahankan Gelar Juara

“Dalam sehari hanya bisa mencetak 400 keping KTP saja dan pengurusan KTP serta KK tidak ada biaya terkecuali untuk KK jika terlambat melapor terke­na sanksi Rp 25 ribu,” ujar Agus.

Dalam kesempatan yang sama Bima menjelaskan, Juni mendatang, pengurusan kepen­dudukan tidak lagi terpusat di Disdukcapil, melainkan akan dipecah di setiap kecamatan bahkan di mal agar ketidaknya­man dalam pelayanan seperti ini tidak terjadi lagi. “Fasilitas Disdukcapil juga akan dianggar­kan pada anggaran perubahan untuk kenyamanan warga yang menunggu,” pungkasnya.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================