DAPUR Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mendadak gaduh. Pasalnya Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Komjen Budi Waseso, santer dikabarkan bakal dicopot. Kabar ini ramai dibicarakan di lingkungan Istana Negara, kemarin.
YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]
Buwas, panggilan Budi Waseso kabarnya bikin waswas dunia usaha. Manuver jenÂderal bintang tiga itu dinilai bisa mengganggu iklim investasi. Soal kabar ini, Komjen Buwas cepat meÂnepis. Dia membantah diÂpanggil Presiden ke Istana. Namun dia menegaskan, sebagai prajurit BhayangÂkara dia siap ditugaskan kemanapun. “Dari mana beriÂtanya? Sampai saat ini saya beÂlum tahu,†ujarnya di Bareskrim, Rabu (2/9/2015).
Buwas mengatakan ia masih bekerja seperti biasa. Bila memang dicopot, ia seÂharusnya sudah tahu. “Paling tidak KapolÂri akan memanggil dan memberi tahu,†sambungnya.
Kabar pencopotan Buwas ini berimbas juga pada nama calon penggantinya. SeÂjumlah nama bermunculan, mereka para perwira tinggi Polri yang dianggap mampu dan memiliki kans.
Nama-nama yang beredar itu, Rabu (2/9/2015) antara lain Kalemdikpol KomÂjen Syafruddin. Dia dianggap sebagai salah satu kandidat kuat, apalagi siang tadi dia bertemu Wapres Jusuf Kalla.
Belum ada keterangan apa yang dibiÂcarakan, tapi banyak disebut, Syafruddin mantan ajudan JK ini salah satu calon KabaÂreskrim. Belum ada komentar atau keteranÂgan dari Syafruddin soal nama dia yang disebut sebagai salah satu kandidat ini.
Yang disebut-sebut juga Kapolda Jatim Irjen Anas Yusuf. Mantan Wakabreskrim ini punya pernah menjadi ketua tim penÂjemput Nazaruddin di Kolombia. KemuÂdian dia menjabat sebagai Kapolda Jatim pada 2014 hingga sekarang. Nama Anas, Akpol ‘84 ini salah satu yang masuk nomiÂnasi. Hingga berita ini diturunkan Anas belum berkomentar.
Calon lainnya Kapolda Metro Jaya IrÂjen Tito Karnavian. Pengalaman reserse dimiliki jenderal bintang dua yang dikenal jagoan dalam bidang anti teror. Tito juga dinilai sukses mengamankan Jakarta, muÂlai dari penggusuran hingga unjuk rasa buÂruh. Nama Tito, Akpol ‘87 ini juga banyak disebut sebagai kandidat menggantikan Komjen Buwas. Hingga berita ini diturunkÂan Tito belum memberikan respons.
Nama-nama lainnya juga bermuncuÂlan, mulai dari Komjen Putut Eko Bayu Seno yang kini menjadi Kabaharkam dan pernah menjadi Kapolda Metro Jaya hingga Irjen M Iriawan yang kini menÂjadi Kadivkum Polri. Tapi soal pergantian Kabareskrim ini, seperti disampaikan KaÂpolri Jenderal Badrodin Haiti, semua disÂerahkan ke Wanjakti. “Kita lagi wanjak. Ya terserah Wanjak nanti,†kata Badrodin.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak tahu ihwal rencana pencopotan Kepala Badan ReÂserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso. Beredar kabar bahwa Buwas diÂcopot karena dinilai mengganggu upaya pertumbuhan ekonomi. “Saya belum tahu. Kalau itu betul, ya kira-kira begitu,†ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).
Luhut mengatakan Presiden Joko WidoÂdo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menginstruksikan kepada jajaran menteri dan lembaga untuk tak membuat kegaduÂhan. “Kalau mau menindak secara hukum, silakan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan,†ujarnya.
Luhut mengaku tak tahu siapa yang akan mengganti Buwas jika benar dicopot. Namun ia berjanji akan memberikan ketÂerangan pada malam hari. “Saya belum berani komentar, nanti malam saya koÂmentar,†katanya.
Kabar Budi Waseso dicopot beredar seÂjak kemarin pagi setelah Kapolri menemui Presiden Joko Widodo malam sebelumÂnya. Budi Waseso disebut dicopot karena dianggap “menghambat upaya pertumbuÂhan ekonomi.â€
Sementara, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak angkat suara soal isu pencopotan atasannya, KeÂpala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso. “Kalau kasus crane yang dijadikan alasan pencopotan, saya akan mundur dari polisi juga,†ujar Victor, Rabu (2/9/2015).
Kasus crane yang dimaksud adalah kaÂsus pengadaan mobile crane di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II. Bareskrim memang sedang menyidik kasus yang diÂduga melibatkan Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino itu. Ketika penyidik menggeleÂdah kantor Pelindo, Lino langsung menelÂepon Menteri Bappenas Sofyan Djalil unÂtuk memprotes penggeledahan.
Victor menolak menyidik kasus koÂrupsi lagi bila ada orang yang tengah diÂsidik dengan mudah melenggang setelah menelepon menteri. “Jangan suruh polisi menyidik korupsi lagi, biar KPK saja,†kata Victor, yang belum tahu soal kabar pencoÂpotan Buwas.
Buwas sendiri menyebut kasus Pelindo sebagai, “Tidak luar biasa, hanya kasus korupsi biasa.†Saat menggeledah, Budi Waseso menjamin penyidik sudah memeÂgang izin dari pengadilan.
Buwas menolak tindakan penegakan hukum yang dilakukannya dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. “Saya tak mau diintervensi,†katanya setelah berkali-kali menjawab pertanyaan wartawan yang tak ada habis-habisnya.
Budi Waseso dilantik jadi Kabareskrim, Senin, 19 Januari 2015 lalu. Artinya dia baru menjabat tujuh bulan. Dia mengganÂtikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius.
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut keputusan soal Buwas disÂerahkan ke Kapolri. “Itu masalah KapolÂrilah itu. Tanya Kapolri, tentu Kapolri yang memutuskan. Kan anak buah Kapolri,†ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).
JK mengatakan pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Badroddin Haiti adalah hal yang biasa dilakukannya. Bahkan JK meÂnyebut dirinya bisa saja bertemu dengan Kapolri setiap hari. “Setiap saat bisa ketemu Kapolri. Tadi ketemu Kapolri,†ucapnya.
Dia membatah pertemuannya berÂsama Presiden Jokowi dan Kapolri adalah bentuk campur tangan pemerintah. “InÂtervensi apa? Pemerintah kan memang haÂrus melihat ini secara keseluruhan. Ndak ada intervensi,†tegas JK.
Berhembusnya pencopotan Buwas disebut imbas dari penggeledahan di kanÂtor Pelindo II. Namun JK menegaskan bahÂwa pemerintah tidak membela RJ Lino. JK menyebut berdasarkan keputusan presÂiden bahwa kebijakan perdata tidak boleh dipidanakan. “Kedua, harus mendahuluÂkan di-tersangka-kan dulu baru diumumÂkan. Kalau sudah terbukti baru boleh diuÂmumkan,†ujarnya. “Buwas melanggar?†tanya wartawan. “Saya tidak katakan itu. Saya ingin ingatkan perintah Presiden buÂkan saya toh,†sambungnya.
Saat ini, setidaknya ada dua perkara besar yang ditangani Bareskrim Polri. PerÂtama, perkara dugaan korupsi dan pencuÂcian uang atas pengolahan kondensat. KedÂua, perkara dugaan korupsi mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).
Perkara kondensat mulai menguak ke permukaan ketika Bareskrim Polri mengÂgeledah Kantor Satuan Kerja Khusus PelakÂsana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 5 Mei lalu. Diketahui, TPPI menjual kondensat bagian negara dari BP Migas sejak Mei 2009 hingga Maret 2010. Namun, pada prosesnya, penjualan justru mengakibatkan piutang negara sebesar USD160 juta atau Rp2 triliun.
Sedangkan dugaan kasus korupsi di Pelindo II, penyidik Bareskrim telah mengÂgeledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (28/8) lalu. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane. SebanÂyak 10 mobile crane yang diadakan peÂrusahaan tersebut pada 2013 semestinya dikirimkan ke delapan pelabuhan. Namun penyidik menemukan hingga tahun ini baÂrang tersebut belum dikirimkan.
Indonesia Corruption Watch, sebagai lembaga yang kerap berbeda pendapat dengan Budi Waseso menyatakan kesetuÂjuannya terhadap pencopotan sang jenÂderal bintang tiga itu. “Kami setuju Buwas, dicopot karena di bawah kepemimpinanÂnya Bareskrim sering mengkriminalisasi pimpinan KPK hingga penyidiknya,†kata peneliti ICW, Febri Hendri, saat ditemui di kantor ICW, kemarin.
Kriminalisasi yang dia maksud adalah saat Ketua KPK non aktif Abraham Samad serta wakil ketua non aktif Bambang WiÂdjojanto dijadikan tersangka dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penetaÂpan tersangka terhadap Komjen Budi GuÂnawan dilakukan KPK.
Sementara untuk penyidik KPK yang dijadikan tersangka yaitu Novel Baswedan. Dia dituduh melakukan penganiayaan terÂsangka kasus pencurian sarang burung walet pada 2004 lalu. Tak hanya pimpiÂnan, aktivis anti korupsi pun banyak yang dijadikan tersangka oleh Bareskrim, dan kasusnya tak berlanjut hingga kini. KareÂnanya, jika pencopotan Buwas benar diÂlakukan, ICW berharap agar Kabareskrim selanjutnya merupakan orang yang lebih profesional. Sayangnya, Febri tidak mau menyebut siapa nama perwira Polri yang cocok menggantikan posisi Buwas. “PoÂkoknya yang profesional karena Mabes Polri ataupun Polda Metro masih memiliki hutang kasus korupsi yang menunggak. Padahal nilai kerugiannya mencapai Rp 11 triliun,†tandasnya. (*)