PEMERINTAH Kabupaten Bogor harus menerima kenyataan bahwa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memangkas dana Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2016, hanya sebesar Rp 54,1 miliar.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Angka ini menurun drasÂtis dari tahun 2015 yang mencapai Rp 211 miliar. Bupati Bogor, NurhayanÂti beralasan, penurunan banprov ini karena APBD Pemprov Jabar banyak tersedot untuk gelarÂan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016.
“Kami sudah dengan penjelasan kenapa baprov tahun ini menurun nilainya. Tapi, penuruan tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor. 26 kota/ kabupaten lain di Jawa Barat juga mengalaminya,†kata Yanti, Jumat (29/1/2016).
Ia mengkliam, penyerapan banÂprov tahun 2015 sudah maksimal dengan capaian 85 persen. “Hanay 15 persen yang tidak terserap. Jadi buÂkan karena kita lemah menyerapnya jadi banprov dikurangi,†lanjutnya.
Terpisah, Kepala Badan PerencaÂnaan Pembangunan Daerah (BappeÂda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengaku tidak mengetahui alasan Banprov Jabar dikurangi pada tahun. “Kami juga kaget penurunannya sanÂgat drastis,†katanya.
Ifah pun tak menampik jika PemÂkab Bogor masih membutuhkan bantuan keuangan dari luar APBD Kabupaten Bogor untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Bumi Tegar Beriman.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Hendra Budiman tidak percaya dengan alaÂsan bupati jika PON jadi penyebab turunnya banprov pada tahun ini. “PON kan bukan dari provinsi saja anggarannya. Ada juga bantuan dari pemerintah pusat. Kurang pas lah kaÂlau PON jadi alasan,†katanya.
Lebih baik, kata Hendra, para pemangku kebijakan di Kabupaten Bogor harus jujur jika turunnya banprov karena banyaknya program tahun 2015 tidak terserap.
“BuktinÂya, tahun 2 0 1 5 lalu tingkat penyerapan anggarannya cum 85 persen,†tukasnya.
Salah satu yang tidak terserap ada pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memiÂliki tujuh kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2015 sebesar Rp 2,43 miliar yang tidak terserap. Keseluruhannya didominaÂsi pembangunan ruang kelas SMPN dan SMKN.
Kasi Sarana dan Prasarana pada Disdik Kabupaten Bogor, Anwar AngÂgana menjelaskan, tidak terserapnya APBD Provinsi Jabar itu lantaran seÂbagian besar diantaranya telah dikÂerjakan menggunakan APBD KabuÂpaten Bogor.
“Ya, karena bisa di bangun dengan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK), jadi tidak diserap. Kan tidak boleh ada duplikasi. Akhirnya, bantuan itu dikembalikan ke kas daerah provinsi,†kata Anwar kepada Bogor Today.
Alasan lain tidak terserapnya Bantuan Provinsi ini tidak tersediÂanya lahan yang dibutuhkan untuk menambah ruang kelas baru. SepÂerti yang terjadi pada pembangunan ruang kelas baru SMKN Bojonggede sebesar Rp 540 juta.
“Karena memang tidak ada laÂhannya. Jadi anggaran dari provinsi ini memang sama sekali tidak terserÂap. Kami dikasih segitu, ya dikembaÂlikannya segitu juga,†lanjut Anwar.
Data yang dihimpun Bogor ToÂday, selain SMKN Bojonggede, ada juga pembangunan ruang kelas baru SMKN 1 Puncak Cisarua sebesar Rp 540 juta, kemudian SMPN 2 Parung, SMPN 2 Leuwisadeng, SMPN 3 CileÂungsi dan pembangunan ruang kelas baru SMPN 4 Cibinong masing-masÂing Rp 270 juta. (*)
