trump2-700x400PYONGYANG TODAY– Niat bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Par­tai Republik, Donald Trump, untuk ber­bicara langsung dengan Kim Jong Un di­tolak oleh Korea Utara (Korut). Tawaran Trump itu disebut Korut sebagai propa­ganda atau iklan belaka.

Dalam wawancara eksklusif den­gan Reuters di New York, pekan lalu, Trump mengaku ingin berbicara lang­sung dengan pemimpin muda Korut itu jika dirinya terpilih menjadi presiden AS, demi menghentikan program nuklir Korut. Niat Trump ini memberikan pe­rubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri AS.

“Tergantung pada keputusan Pe­mimpin Tertinggi, apakah beliau memu­tuskan untuk bertemu (dengan Trump) atau tidak, tapi saya pikir gagasan atau seruannya (Trump) adalah omong ko­song belaka,” sebut Duta Besar Korut untuk PBB di Jenewa, Swiss, So Se Pyong kepadaReuters, Selasa (24/5/2016). “Itu hanya demi kepentingan pemilihan presiden, itu saja. Semacam propaganda atau iklan. Ini percuma, hanya aksi un­tuk pemilihan presiden. Tidak ada artin­ya, tidak ada kesungguhan,” imbuhnya.

Saat menjadi capres AS, sebut So, Barack Obama juga berjanji akan ber­temu pemimpin Korut, namun janji itu tidak ditepati.

Pada Januari lalu, Korut menggelar uji coba nuklir yang keempat kali. Kemu­dian pada Februari, Korut meluncurkan roket jarak jauh. Kedua aksi itu memicu sanksi internasional yang lebih keras. So yang juga menjabat Duta Besar Korut un­tuk Konferensi Perlucutan Senjata yang didukung PBB ini, menekankan bahwa negaranya bersiap untuk kembali pada perundingan enam negara soal program nuklir Korut.

Menurut So, China dan Rusia men­dukung gagasan itu, namun AS dan Ko­rea Selatan serta Jepang menolaknya. “Sebagai negara nuklir yang bertang­gung jawab … kami tidak akan pernah menggunakannya. Jika AS menggunakan senjata nuklir mereka terlebih dahulu, maka kami juga harus menggunakan­nya,” ucap So. “Jika AS menghentikan kebijakan keji mereka dan mengubah sikap, maka kami juga bisa memiliki hubungan seperti negara normal. Untuk Korsel, kami mengajukan perundingan militer tingkat tinggi, tapi sekarang Kor­sel menolak,” tandasnya.

(Yuska Apitya/net)