KOMISI II DPRD Kabupaten Bogor menyesalkan masih minimnya serapan anggaran tahun 2015 yang hingga 14 Desember berkisar diangka Rp 2,056 triliun dari target Rp 3,88 triliun untuk belanja langsung.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Ketua Komisi II, Yuyud Wahyudin mengatakan, lemahnya perencanaan menjadi penyebab lamÂbannya realisasi program kegiatan dan mengkawatirkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) lebih besar dari yang ditargetkan.
“Kalau kondisinya seperti ini, SilÂpa bisa melebihi Rp 400 miliar dari kita perkirakan. Kejadian seperti ini terus berlangsung tiap tahun. PerÂencanaan dan waktu ini yang masih lemah di Kabupaten Bogor,†ujar Yuyud, Rabu (16/12/2015).
Politisi PPP ini menambahkan, perencanaan yang baru dilakukan pada awal tahun, menyebabkan lelang dan pekerjaan dilakukan pada pertenÂgahan dan akhir tahun anggaran.
Menurutnya, dalam Bimbingan Teknis (Bintek) DPRD bersama KeÂmenterian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang penyerapan anggaran, Silpa, hambatan tertentu dan sistem pelaporan akuntabilitas menjadi baÂhasan mendalam.
Yuyud menilai, jajaran eksekutif kerap menyerahkan dokumen angÂgaran dalam rapat anggaran dengan alasan sistem pelaporan keuangan internal. Menurutnya, jika diserahÂkan lebih awal, dewan bisa mengaÂwasi lebih ketat dan mengevaluasi secara menyeluruh.
“Hari ini rapat anggaran, dokuÂmen diterima. Kita mau mempelaÂjarinya kapan dan bagaimana? KeleÂmahan institusi pengawasan dari yang diawasi sangat nyata. Belakangan ada SMS yang disebar oleh pejabat, bahÂwa dewan cuma membahas dan meÂnyetujui anggaran,†ungkapnya.
Maka itu DPRD Kabupaten ingin mendorong adanya produk hukum untuk mendukung legislatif memÂpelajari dokumen minimal tiga hari sebelum pembahasan. “Kan dewan juga sebagai wakil rakyat berhak menÂgajukan pengalokasian anggaran. Kan itu aspirasi rakyat juga,†pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Relly Gumbiraely mengungkapkan, sempat ketar-ketir karena pengusaha tidak segera mencairkan pembaÂyaran proyeknya ke kas daerah.
“Memang, rata-rata pekerjaan selesai pada 15-26 Desember. Surat Perintah Kerja (SPK) juga berakhir pada Desember. Umumnya, minggu depan baru tinggi serapan belanja langsungnya,†kata Relly.
Untungnya, kata relly, serapan rendah tidak sejalan dengan realÂisasi pekerjaan fisik. “Iya, kalau seraÂpan rendah saja mah mending, kan fisiknya ada. Kalau tidak ada pekerÂjaan fisik, apa yang mau diserap. Kalau ini kan tinggal penagihannya saja,†tambahnya.
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor per 14 Desember telah mencapai Rp 1,85 triliun dari target Rp 1,79 triliun. “KaÂlau pendapatan kita, sudah sampai Rp 5,74 triliun dari target Rp 5,81 triliun,†tukasnya.
Hingga akhir Desember 2015, kata Relly, potensi serapan pe Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menÂcapai 90 persen karena ada efisiensi yang kemudian menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
“Yang 10 persennya kan ada efisiensi dari setiap paket pengerÂjaan. Kalau Silpa tahun ini, diperkiraÂkan antara Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Tidak beda jauh dengan taÂhun lalu,†kata dia. (*)
