CIBINONG, TODAYÂ – Dinas Energi dan Sumber Daya MinÂeral (ESDM) Kabupaten Bogor benar-benar dipreteli. Selan keÂwenangan perizinan dan penÂgawasan kawasan tambang diÂambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelolaan air taÂnah pun ikut diambil alih.
Praktis, Satuan Kerja PerangÂkat Daerah (SKPD) pimpinan Ridwan Syamsudin itu kini hanya mengurusi Penerangan Jalan Umum (JPU). Itu pun, kabarnya bakal diambil oleh Dinas Lalu LinÂtas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor.
“Sampai saat ini, PJU maÂsih jadi kewenangan kita. Jadi, kami fokus untuk membenaÂhinya. Selain itu, program LisÂtrik Desa (Lisdes) juga masih jadi tugas kami untuk menuju Bogor caang 2018,†kata RidÂwan, Jumat (22/4/2016).
Ridwan pun tak memperÂmasalahkan jika dirinya akan kembali ditarik kembali menÂjadi pegawai di pemerintah provinsi. Ia merasa, toh dirinya pun berasal dari sana dan diÂtunjuk untuk ke Kabupaten BoÂgor mengurusi pertambangan yang sangat banyak di Bumi Tegar Beriman.
“Yang saya risaukan justru ini para pegawai. Mereka takut keÂhilangan pekerjaannya. Tapi saya yakinkan mereka untuk tidak takut. Karena aturan hukumnya juga belum ada dan tahun 2016 juga masih panjang,†tukasnya.
Sikap Ridwan itu diamini BuÂpati Bogor, Nurhayanti. Melihat berbagai sektor masih kekuranÂgan tenaga atau pegawai, ia takÂkan dengan mudah melepas mereka untuk ditarik menjadi pegawai provinsi.
“Kebutuhan PNS kita masih banyak. Kalau hanya beberapa pejabat ESDM yang diambil, itu karena mereka memiliki latar belakang pendidikan pertambanÂgan. Intinya, saya akan perintahÂkan Badan Kepegawaian PendidiÂkan dan Pelatihan (BKPP) untuk menyiapkan tempat bagi mereka yang tidak diambil provinsi,†ceÂtusnya.
(Rishad Noviansyah)
