Kementerian A graria dan T ata Ruang menyatakan konsep penyatuan ta ta ruan g wilayah dalam konsep Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan B ekasi/ Jabodetabek bel um berjalan optimal.
Oleh : Yuska Apita
[email protected]
BOGOR TODAYÂ – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musryidan Baldan mengatakan, lantaran masih terpaku dalam paradigma pembagian administrasi. Jika terÂjadi masalah dianggap sebagai masalah wilayah administrasi. Sebut saja, terkait dengan maÂsalah pembuangan sampah yang belakangan muncul.
“Sehingga ketika tempat pemÂbuangan sampah, seolah itu konflik Jakarta-Bekasi. Harusnya memanÂdang suatu kawasan dikembangkan bersama,†kata dia, di Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Karena itu, pemerintah menÂgupayakan penyatuan konsep tersebut. Salah satu rekomenÂdasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang ialah penyatuan upah minumum. “Makanya salah satu rekomendasi kami 2016 kami upah minimum itu satu. BagaimaÂna mungkin membedakan upah minimum pekerja tinggal Jakarta bekerja di Bekasi atau sebaliknya. Ketika ada kawasan memudahÂkan,†ujarnya.
Dia mengatakan, dengan hal tersebut bakal menyatukan pola pikir Jabodetabek. “Kita tak punya mindset sebagai sebuah kawasan JaÂbodetabek, kita menata itu sebagai penggalan adminitrasi pemerintahÂan,†ungkapnya.
(Yuska)
