MESKI belum memiliki seorang pendamping, Bupati Bogor, Nurhayanti enggan dibilang kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan Bumi Tegar Beriman. Ia pun mengaku masih terbantu dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Selama ini, kosongnya jabatan Wabup Bogor akibat saling jegalnya dua Ade yang ada dalam Koalisi KerahÂmatan, yakni Ade Munawaroh Yanwar (PPP) dan Ade RuhanÂdi (Golkar), sehingga sebagian koalisi diluar dua partai menÂgusung nama Momon PermoÂno dan Iwan Setiawan sebagai balon wabup.
“Tidak terseok-seok kok dalam menjalankan pemerÂintahan. Kan ada SKPD dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga membantu kinerja bupaÂti,†ujar Nurhayanti kepada BoÂgor Today, Selasa (16/2/2016).
Yanti bersikukuh menungÂgu gabungan partai pengusung secara lengkap mengajukan balon wabup kepadanya, unÂtuk kemudian diverifikasi dan dikembalikan ke DPRD untuk dipilih. “Setahu saya, koalisi belum duduk bersama secara resmi dan lengkap,†lanjutnya.
Wakil Ketua Bidang PoliÂtik dan Hukum pada Komite Nasional Pemuda IndoneÂsia (KNPI) Kabupaten Bogor, Sulhan Kelana Bumi, bahwa pengisian F 2 sudah seharusnÂya dilakukan tak lama setelah Nurhayanti dilantik menjadi Bupati Bogor.
Sulhan menganggap, saat ini keberadaan wakil bupati tidak penting lagi. Pasalnya, dengan adanya Sekretaris DaerÂah (Sekda) dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Bumi Tegar Beriman, tidak akan mengurangi pelayÂanan yang dilakukan pemerinÂtah daerah kepada masyarakat.
“Kalau pengisian wabup itu hanya atributif, akhirnya menjadi sangat tidak jelas. Sekarang sudah ada Sekda, SKPD, Camat dan sebagainya. Jadi Bu Yanti tanpa wabup pun, pemerintahan masih bisa berjalan,†kata Sulhan.
Menurutnya, yang dilakuÂkan Koalisi Kerahmatan belaÂkangan ini hanya akal-akalan dan tidak jelas.
“Ya kenapa tidak dari dulu dilakukan. Kami dari kalangan pemuda menganggap, pengiÂsian wabup sudah tidak pentÂing lagi,†tegasnya.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari STKIP Leuwiliang, Yusfitriadi. DiÂrinya menilai, memimpin KaÂbupaten Bogor seorang diri, Nurhayanti mulai kewalahan. Ini, karena Koalisi Kerahmatan seolah sengaja membiarkan posisi wabup kosong.
“Sebaiknya para pimpinan koalisi menanggalkan egonÂya, karena untuk memimpin wilayah seluas Kabupaten BoÂgor, Bupati Nurhayanti, terlihat mulai kewalahan,†katanya.
Menurutnya, motor pengÂgerak utama Koalisi KerahÂmatan, yakni PPP dan Golkar belum bisa untuk bersuara menÂgenai siapa yang pas mendampÂingi Yanti hingga 2018 nanti.
“Mereka belum bisa, lanÂtaran masih terlibat konflik kepengurusan yang sampai sekarang belum selesai, artÂinya ada kesan posisi wabup sengaja disandera,†ujarnya.
Menurutnya, selain PPP dan Golkar, inisiatif anggota koalisi untuk melakukan perÂcepatan pun seperti siasia.
“Koalisi Kerahmatan kuncinya ada di Golkar dan PPP. Tanpa melibatkan dua partai ini, rasanya sulit direalisasiÂkan,†ungkapnya.
Ia menambahkan, NurhayÂanti sebagai orang yang ‘diajak’ Rachmat Yasin dalam Pilkada 2013 lalu, tentunya ingin menÂdapat restu dari dua partai tersebut. Terutama PPP.
“Bu Yanti, sebagai pengÂguna tentunya ingin wakilnya mendapatkan restu dari GolÂkar dan PPP, sebab jika tidak akan berbahaya bagi Bu Yanti sendiri,†tegasnya. (*)
