Lembaga Sensor Cacat Monitor

BOGOR, TODAY– Sineas film Indonesia, Ratna Sarumpaet mengkritik kualitas film Indo­nesia yang menurutnya tidak mendidik.

Ia menilai ongkos produksi kian mahal dan pajak perfil­man sebesar 10 persen sering bertolak belakang dengan hasil pendapatan dari penonton.

“Kebanyakan yang bikin film aneh-aneh itu muncul karena tidak adanya dana untuk mem­buat film yang berkualitas dan mendidik. Jadi mereka men­gakali ongkos produksi dengan menurunkan kualitas film,” ujar Ratna saat menjadi pembi­cara dalam Literasi Media, Sen­sor dan Klarifikasi Film Seni dan Budaya di Cibinong, Kamis (28/5/2015).

Ibunda dari aktris cantik Atiqah Hasiholan itu men­gatakan, kualitas film Indone­sia bisa terdongkrak naik jika saja pemerintah bisa mem­berikan subsidi pajak sebesar 5 persen perfilman Indonesia.

“Kalau disubsidi lima pers­en saja oleh pemerintah, saya yakin kualitas film kita tidak ka­lah dengan dengan Hollywood. Minimal dari cara penyajian­nya,” ujar wanita yang juga merupakan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

Saat ini, menurutnya film-film Indonesia masih kalah animo penontonnya dengan film impor yang kini menjamur di bioskop seluruh Indonesia. “Indonesia ini baru dalam uru­san membuat fil berkualitas bagus. Jadi dimaklumi saja, ini sudah lumayan kok,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi film-film horor plus bumbu seksual den­gan judul aneh yang menghiasi daftar putar bioskop belakan­gan ini. Menurutnya, lebih baik sineas muda untuk mengang­kat gerakan budaya mengenai Indonesia.

“Dari Sabang sampai Me­rauke itu kalau difilmkan tidak akan habis. Indonesia ini sangat kaya. Kalau itu bisa diolah den­gan maksimal, pasti akan me­nyingkirkan pembuat film-film dengan judul aneh itu,” cetus­nya.

Sementara mengenai sensor fiilm, Ratna mengungkapkan hal itu tidak akan berimbas pada sajian yang bermutu dan mendidik. “Tuh buktinya ma­sih banyak yang korupsi. Sen­sor terbaik itu ada di keluarga, khususnya orangtua. Karena tidak menjamin Indonesia ber­sih karena ada sensor film,” ujarnya.

Meski tidak mengatakan lembaga sensor film itu tidak berguna, ia mengatakan ke­sadaran masyarakat untuk memilih tontonan yang akan dikonsumsi jauh lebih penting.

“Sekarang begini, kalau ma­syarakat disajikan dengan film horor berbau seks, meski sudah lolos sensor, tetap saja ditontonkan. Apalagi batasan umur untuk me­nonton film di bioskop belum begitu ketat,” cetusnya.

Sementara itu, wakil ketua Dewan Kesenian Kota Bogor, Ace Sumanta yang ikut dalam dialog ini berpendapat sensor film harus dilihat sesuai dengan kebutuhan.

“Sensor itu jangan hanya sebagai kepentingan kekua­saan atau golongan. Tetapi untuk kepentingan masyara­kat su­paya tidak ada lagi pembodohan, porno­grafi, rasial,” tandas Ace.

(Rishad Noviansyah)