BOGOR TODAY – Ada yang aneh dalam pembe­rian bantuan benih padi dan pupuk untuk Kota Bogor tahun ini. Data kebutuhan dan bantuan yang turun tak seimbang alias njomplang. Di­nas Peternakan dan Pertanian (Distani) Kota Bogor tak suara soal data dengan Korem 061/ Suryakancana.

Dinas Peternakan dan Pertanian (Distani) Kota Bogor mengklaim ada 750 hektar lahan pertanian yang membutuhkan bantuan. Na­mun, data lapangan menyebutkan, di Kecama­tan Tanah Sareal ada 8 hektar, Kecamatan Bo­gor Barat ada 170 hektar, Kecamatan Bogor Selatan ada 246,07 hektar, Kecamatan Bogor Utara ada 9,2 hektar, Kecamatan Bogor Timur ada 31 hektar totalnya hanya ada 464,27 hek­tar lahan pertanian di wilayah Kota Bogor.

Soal njlomplang data ini, Komandan Korem 061/Suryakancana, Kolonel Inf Fulad mengata­kan, persoalan sikron data ini adalah masalah yang utama, sehingga harus memberikan data yang pasti. “Karena memang prajurit saya yang mengecek ke lapangan. Maaf mungkin Distani belum mengecek ke lapangan lagi. Sekarang untuk mensingkronkan ada tiga hal yang harus di tandatangani oleh Danramil, Distani dan PPS. Oleh sebab itu ada prosedur harus lapo­ran yang pasti,” ungkapnya, di ruang kerjanya.

Baca Juga :  Bima Arya : Pesta Rakyat 17an, Momentum Kebersamaan Pimpinan Daerah Bersama Warga

Menurut Fulad, data yang pasti itu, meng­hindari mark up dari pupuk, benih dan perala­tan penunjang. Seperti pupuk dan bibit akan di kembalikan kalau memang ada kelebihan atau diberikan ke daerah lain. “Dahulu juga pernah ada contoh kejadian di daerah lain. Penana­man kedelai 100 hektar tapi saat di cek hanya 23 hektar. Bantuan bibit, pupuk dan lainnya untuk 1 hektar, tapi kelebihannya tidak dikem­balikan,” ujarnya.

Fulad menegaskan, data harus sinkron dari bawah hingga ke atas. Untuk itu diputuskan tiga orang, sementara itu target 3 tahun harus bisa selesai. “Akan tetapi harus tetap Waspada, sehingga tidak ada penyimpangan,” paparnya.

Baca Juga :  604 Warga Binaan Lapas Paledang Dapatkan Remisi, Tiga Diantaranya Bebas

Soal dugaan adanya penilapan bantuan benih dan pupuk ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, pihaknya menerjunkan lurah dan stafnya untuk melakukan pendataan ulang lahan pertanian. “Hal ini agar data yang dihasilkan sesuai, pen­dataan dilakukan selama satu minggu dimulai pada Kamis (4/6/2015) lalu,” akunya.

Ade juga mengaku, sejauh ini memang ada beberapa lahan pertanian yang berubah fungsi, hal itu dikarenakan kurangnya support dari pemerintah. “Memang banyak lahan yang dijual, sementara untuk perawatan dan kebu­tuhan pemilik tidak dipikirkan. Kedepan kami akan memikirkan hal itu, apakah ada kompen­sasi atau yang lainnya untuk pemilik tanah,” tutupnya.

(Rizky dewantara)