JAKARTA, Today – Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti menegaskan tidak memberikan izin kepada Mahaka Sports and Entertainment untuk berkolaborasi dengan Tim Transisi bentukan Menpora dalam menggelar turnamen selevel IndoÂnesia Super League (ISL).
PSSI menyayangkan sikap Kemenpora yang menggelar turnamen dan mengajak klub-klub ISL, setelah sanksi dijatuhkan FIFA.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Tim Transisi mengklaim sudah menggaet sponsor dan operator, salah satunya MaÂhaka Sport and Entertainment.
Promotor ini ditunjuk untuk mengÂhelat beberapa turnamen yang dibentuk Kemenpora seperti, Piala Presiden dan Piala Kemerdekaan.
“PSSI tidak pernah mengizinkan MaÂhaka untuk koordinasi dengan pihak lain seperti tim transisi. Sekarang semuanya sudah rancu jadi semuanya (perizinan) sementara di hold dulu,” kata La Nyalla saat dihubungi oleh Okezone melalui pesan singkat BBM, Kamis (11/9/2015).
“Semuanya mengaku-ngaku operaÂtor tapi klubnya ambil dari PSSI,†tamÂbahnya.
Sementara itu untuk menanggapi puÂtusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 22 April 2015 yang diÂmenangkan PSSI.
Organisasi sepakbola terbesar di InÂdonesia itu menegaskan akan menggelar turnamen untuk mengisi kekosongan setelah sanksI FIFA dijatuhkan. “Kami tetap akan lakukan turnamen di luar buÂlan puasa,†tutupnya.
Kompetisi Ala Menpora Berisiko Sanksi
Sebagian besar klub papan atas atau ternama Indonesia enggan mengikuti kompetisi garapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Bertarung dalam kompetisi tanpa melibatkan PSSI, meruÂpakan pelanggaran berat.
Persela Lamonga juga berpikir sepÂerti itu. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir mengakui posisi tim sangat riskan dalam kompetisi ala Menpora. Klub dihadapÂkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit.
“Kami ingin ada kompetisi di bawah PSSI, tapi terganjal izin keamanan. SeÂdangkan kompetisi yang dirancang Menpora tidak melibatkan PSSI. Klub diÂhadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit untuk dilakukan,†kata CEO Persela Lamongan Debby Kurniawan di LamonÂgan, Kamis (11/6/2015).
Persela pun menyatakan tidak ikut amÂbil bagian dalam Piala Kemerdekaan yang digulirkan Menpora. Alasannya sanÂgat berisiko mengikuti kompetisi yang digelar di luar federasi karena bisa berujung sankÂsi. “Risikonya sangat beÂsar,” kata Debby.
Klub-klub sudah mendapatkan surat terÂkait gelaran Piala PresÂiden yang rencananya dihelat mulai 16 Juni. Hanya saja dalam surat pemberitahuan tersebut tidak dicantumkan soal perangkat pertandingan serta elemen lain yang menÂdukung komÂp e t i s i .
(Imam/ net)
