bahrul-ulum-(2)Sengketa perizinan dalam proyek Apartemen dan Hotel Gardenia di Jalan Raya KS Tubun, Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, terus bergulir.

Oleh : Guntur Eko|Yuska Apitya
[email protected] .com

Proyek yang meng­ganggu Kegiatan Be­lajar Mengajar (KBM) siswa-siswi SMP di Yayasan Bahrul Ulum itu kembali diperkarakan perihal legalitas dan keabsahan perizinan warga.

Kepala Yayasan Bahrul Ulum, Taufik hidayat, men­gatakan, janji yang diberikan Manajemen Gardenia pada saat mediasi tahun lalu belum juga diberikan sampai saat ini. Pa­dahal, dalam surat perjanjian komitmen dengan manajemen Gardenia telah disepakati jika ganti rugi belum dibereskan, Yayasan Bahrul Ulum tak mem­berikan izin pembangunan.

Baca Juga :  Tirta Pakuan Temu Pelanggan di Kelurahan Sindang Rasa Bogor Timur Terkait Pelayanan Zona 1

“Sekolah saya sepertinya dianggap tidak ada dan belum ada perhatian sedikitpun dari pihak Pemkot Bogor. Sampai saat ini tidak ada tindaklanjut yang diberikan oleh manaje­men Gardenia kepada sekolah kami, bahkan tidak ada komuni­kasi terkait janji yang diberikan untuk renovasi sekolah kami,” ungkapnya.

Saat ditanya tentang pem­bangunan proyek yang meng­ganggu proses KBM, salah satu staf pengajar TK Bahrul Ulum, Ratna, membenarkan kalau proses pembangunan Aparte­men dan Hotel Gardenia sangat mengganggu proses KBM.

“Mengganggu sekali kang, berisik dan juga sekarang ada aroma-aroma yang nggak enak nggak tau asalnya darimana,” ungkapnya

Baca Juga :  Bapenda Optimis PAD Kota Bogor Meningkat Saat Diberlakukan UU HKPD

Dikonfirmasi, Kepala Kan­tor Gardenia, Mamat Setiawan mengaku memang belum ada titik terang komitmen antara pi­haknya dengan Yayasna Bahrul Ulum. “Belum ada titik temu an­tara pihak kami dan pihak yayas­an,” pungkasnya.

Proyek ini juga mulai diri­butkan sejumlah fraksi di DPRD Kota Bogor. “Kalau memang merugikan ya disetop saja. Kami akan coba buka komunikasi den­gan Pemkot Bogor. Bagaimana bisa izin itu dikeluarkan. Kalau dipikirkan, proyek apartemen di Kota Bogor sudah terlalu ban­yak,” kata Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, Mulyadi, ke­marin. (*)