Posisi Empat Menteri Gawat

JAKARTA TODAY – Presiden Joko Widodo su­dah mengantungi nama-nama menteri yang kinerjanya buruk. Nama menteri yang me­miliki rapor merah ini disebut-sebut masuk bursa reshuffle. Ada yang dicoret dari kabinet dan ada menteri yang hanya bertukar posisi.

“Ya, ada beberapa yang memang kiner­janya perlu dievaluasi serius,” kata Jokowi, di sela buka bersama di rumah dinas Ketua DPR RI, Selasa (23/6/2015) petang.

 Berikut ini sebagian menteri yang berpeluang dicopot atau dirotasi:

1. Tedjo Edhy Purdijatno, Men­teri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Tedjo pernah ditegur Jokowi lantaran mengeluarkan pernyataan yang memperburuk konflik Mabes Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga menuding massa yang mendukung KPK merupakan rakyat tidak jelas. Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Partai opo­sisi mendesak agar Jokowi mencoret Tedjo.

“Saya sudah melaporkan semua evaluasi dan rapor menteri terkait. Selebihnya ya terserah Presiden saja,” kata Tedjo, 20 Juni 2015 lalu.

2. Bambang Brodjonegoro, Men­teri Keuangan

Mantan Wakil Menteri Keuangan ini disorot, terutama oleh partai pendu­kung pemerintah, lantaran melolos­kan tambahan uang muka pembe­lian kendaraan dinas untuk pejabat negara dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Setelah mendapat kritik, Jokowi akhirnya mencabut perpres tambahan uang muka itu. Serapan anggaran Kementerian yang minim juga disebut-sebut sebagai sumber kekecewaan Jokowi. “Terserah,” kata Bambang ketika ditanya ihwal posisinya yang terancam di-reshuf­fle, 6 Mei 2015 lalu.

3. Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan

Presiden Joko Widodo disebut-sebut marah lantaran Menteri Perda­gangan Rachmat Gobel tak memberi laporan adanya kenaikan harga be­ras hingga menjadi Rp 10.300 per ki­logram. Kemarahan itu disampaikan Jokowi ketika rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, 15 Maret 2015 lalu. Kasus beredarnya beras plastik di Bekasi, yang belakangan dianggap tak terbukti, juga sempat membuat Jokowi marah. Rachmat Gobel juga disebut bertanggung jaw­ab atas lamanya dwelling time atau waktu kontainer berada di pelabu­han sebelum memulai perjalanan darat. “Kami sudah maksimal, tidak bisa melakukan perubahan dalam waktu tiga sampai enam bulan,” kata Gobel, awal Mei 2015 lalu.

4. Menteri Koordinator Pereko­nomian Sofyan Djalil

Sejumlah partai koalisi dan oposi­si pemerintah menilai Sofyan kurang cakap memimpin tim ekonomi. Koor­dinasi tim ekonomi juga dianggap kurang berjalan sehingga serapan dana untuk proyek infrastruktur tersendat. “Kalau saya tak populer dan di-reshuffle, tak ada masalah,” kata Sofyan, Senin, 22 Juni 2015.

PDIP Booking Lima Kursi

Partai Demokrasi Indonesia Per­juangan, yang menjadi motor koalisi partai penyokong pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, meminta jatah tambahan menteri. Permin­taan ini muncul di tengah upaya Jokowi mengevaluasi kinerja men­terinya yang disebut-sebut bakal berujung pada perombakan kabinet.

“Pak Jokowi harus membuka ru­ang lebih kepada PDIP ketika nanti melakukan perombakan. Kalau di­tanya jumlah, ya, lima merupakan jumlah yang tepat,” kata Wakil Sek­retaris Jenderal PDIP Achmad Basar­ah, kemarin petang.

Saat ini PDIP mendapatkan em­pat jatah kursi menteri di kabinet. Kursi menteri itu antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manu­sia dan Kebudayaan yang diisi Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri yang diisi Tjahjo Kumolo.

Presiden Joko Widodo sendiri mengaku masih mengevaluasi kin­erja setiap menterinya. Menurut dia, wajar jika penilaian terhadap kin­erja menteri belum selesai dilaku­kan. Mengenai kapan perombakan akan dilakukan, Jokowi juga masih enggan menyebut waktunya. “Po­koknya, kan, selalu saya evaluasi, nanti pasti disampaikan kalau sudah selesai,” ujarnya.

Seorang petinggi Istana men­gatakan, selain mempertimbang­kan masalah kinerja, Jokowi masih menghitung risiko politik ketika ada menteri yang berasal dari partai har­us diganti atau digeser. Namun, kata orang dekat Jokowi itu, ia sudah me­miliki catatan khusus bagi beberapa menteri.

Untuk sektor ekonomi, Jokowi kemungkinan besar akan mengganti Menteri Perdagangan Rachmat Go­bel. Gobel dinilai kurang mengua­sai isu perdagangan. Selain Menteri Perdagangan, Jokowi tidak puas atas kinerja Menteri Koordinator Pereko­nomian Sofyan Djalil. Sofyan dinilai kurang bisa mendukung Presiden dalam hal ekonomi makro. “Pada­hal Presiden butuh back-up dari seorang menteri koordinator yang mengerti hal makro karena Presiden lebih mengerti hal yang mikro dan teknis,” tuturnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kata petinggi Istana ini, juga dicatat karena kurang me­miliki komunikasi politik yang baik dengan DPR. Menteri Koordina­tor Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, ujar sumber ini, juga merupakan menteri yang diberikan ponten merah oleh Jokowi karena memiliki komunikasi publik yang buruk.

Sofyan Djalil menyerahkan ke­mungkinan perombakan kabinet kepada Jokowi. Ia mengaku siap di­copot atau digeser oleh Presiden. “Kalau saya tidak populer dan di-reshuffle, ya, tidak masalah,” ucap­nya di Istana, Senin, 22 Juni 2015. Adapun Rachmat Gobel menolak berkomentar soal kemungkinan perombakan.

(Yuska Apitya Aji)