JAKARTA TODAYÂ – Gerakan latah dilakukan anggota dewan daerah mengikuti manuver yang dilakukan DPR soal tambahan dana aspirasi. Asosiasi DPRD Kota Seluruh IndoÂnesia (Adeksi) menuntut kenaikan dana. Ada 12 poin yang diminta unÂtuk dinaikkan, mulai dari tunjangan transportasi, rumah jabatan, uang reses hingga uang perjalanan dinas.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyaÂtakan akan mengakomodir keinginan para anggota DPRD Kota tersebut. Namun tidak serta merta seluruh permintaan mereka dikabulkan.
“Ya tidak mungkin semuanya. Prinsipnya kan bertahap. Sangat tergantung dengan fiskal daerah juga. Jadi ada alternatif,†ujar Tjahjo dalam pesan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (24/6/2015).
Berbagai tuntutan Adeksi, diantaÂranya tuntutan agar uang represenÂtasi ketua DPRD sama dengan kepala daerah. Kemudian Adeksi mengusulÂkan uang paket sebesar 100% dari uang representasi masing-masing. Ketiga, tunjangan jabatan diminta untuk dinaikkan menjadi 200%.
Mereka juga meminta tunjangan transportasi dalam bentuk kendÂaraan atau uang senilai Rp 10-25 juta per bulan. Adeksi juga menuntut tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan komunikasi intensif serta rumah jabatan dan dinas DPRD. Adeksi mengusulkan standarisasi rumah dinas menggunakan luasan tanah dan harga tertinggi daerah dan fasilitas belanja rumah tangga pimpinan DPRD disesuaikan denÂgan kemampuan keuangan daerah.
Kemudian untuk reses, Adeksi meminta agar biaya berlaku lumpÂsum dengan besaran menyesuaiÂkan kemampuan daerah. Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dengan nilai 3-12 kali. TeraÂkhir, Adeksi menuntut uang perjalaÂnan dinas DPRD.
(Yuska Apitya/net)