JAKARTA TODAY – Polri mendapatkan kendala dalam anggaran pengamanan Pilkada Serentak yang berlangsung Desember 2015 nanti. Total kekurangan terhitung sebesar Rp 712 miliar.

Menurut Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Bayuseno, biaya pengamanan Pilkada Serentak ditaksir senilai Rp 1,07 triliun. Baru disetujui Rp 363 miliar. “Kurang sebesar Rp 712 miliar,” kata Putut dalam Rapat Kerja Gabungan membahas Penga­manan dan Sengketa Pilkada 2015, di DPR, Kamis (25/6/2015).

Baca Juga :  Penemuan Mayat Pria Ditemukan Mengambang Di Aliran Kali Mookervart Jakarta Barat

Oleh sebab itu, Kapolda dan Kapolres tengah berkoordi­nasi dengan para Gubernur untuk mendapatkan jumlah ang­garan tersebut.

Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin pun meminta Pilkada serentak 2015 ditunda. “Dari sisa anggaran ini, minus 5 bulan, bisa dipenuhi atau tidak?” kata Aziz dalam rapat kerja gabun­gan terkait Pilkada 2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pu­sat, Kamis (26/5/2015).

Aziz menuturkan bahwa Polri belum pernah membahas anggaran sarana dan prasarana untuk Pilkada. Komisi III pun belum pernah menyetujui anggaran terkait Pilkada. “Tidak ada pembahasan dengan Komisi III, itu dari pemda,” ucap Wa­ketum Golkar hasil Munas Bali ini.

Baca Juga :  Dampak Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Wisata Bromo Status Waspada

Aziz mengungkapkan bahwa jika anggaran baru akan dimas­ukkan di RAPBN 2016, maka baru bisa digunakan di 2016. Dia pun menegaskan anggaran 2015 Polri tak bisa diutak atik lagi. “Untuk 2015 tidak mungkin dilakukan perubahan. Dan tidak mungkin kita lakukan persetujuan,” ujarnya.

(Yuska Apitya/net)