Empat Menko Dinilai Gagal

JAKARTA, TODAY — Sejumlah menteri dikabarkan bakal tersingkir lewat reshuffle kabinet. PDIP, par­tai utama pendukung pemerintah, menyatakan Jokowi sudah mengin­formasikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal nama-nama menteri itu.

“Jika ada usulan siapa kabinet yang akan diganti, saya kira itu se­cara tertutup dalam konteks Pak Jokowi sebagai kader dan tidak dalam konteks konsumsi publik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).

Jadi isu seputar pemerintahan demokratis ini, menurut Basarah, Presiden Jokowi menyampaikan kepada Megawati juga bukan dalam kapasi­tas Jokowi sebagai Presiden Indonesia, me­lainkan sebagai kader PDIP.

Basarah memandang hubungan ko­munikasi Jokowi dengan Megawati sudah semakin baik sejak Kongres PDIP terakhir digelar. Maka usulan soal menteri juga bakal tak sulit disampaikan Megawati ke Jokowi tanpa dilketahui publik. “Menyang­kut masukan, pendapat, dan pemikiran, akan disampaikan dengan sangat efek­tif melalui Ibu Megawati,” kata Basarah.Bila merujuk pada kabar dari orang PDIP yang enggan disebut namanya, ada satu atau dua Menteri Koordinator (Menko) bakal kena reshuffle. Entah siapa dua men­teri itu, yang jelas sekarang masih ada empat menteri koordinator. Mereka Menko Pem­bangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menko Polhukam Tedjo Edhy, dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Dua nama yang terakhir kabarnya berada di po­sisi tidak aman. Namun dua Menko lain juga menuai kritik dari masyarakat.

PDIP menilai kocok ulang (reshuffle) kabinet perlu dilakukan. Soalnya pemerin­tahan Presiden Jokowi tak kunjung menun­jukkan sinyal kesuksesan sejauh ini.

“Kita melihat tujuh bulan jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK belum menunjukkan tanda-tan­da keberhasilan,” tutur Basarah.

PDIP merasa bertanggung jawab ter­hadap kegagalan itu. Dia menggarisbawahi soal kegagalan sektor ekonomi yang tak menggembirakan. “Sektor ekonomi masih terjadi perlambatan, pertumbuhan ekonomi kita terburuk selama beberapa tahun tera­khir, yakni sekitar 4,7 persen. Juga faktor-faktor lainnya,” tutur Basarah.

Sumber penyakitnya berasal dari kapasi­tas menteri yang tidak memadai. Visi dan misi besar Jokowi tak mampu dilaksanakan oleh para menteri. “Maka muncul gagasan reshuf­fle kabinet sebagai kebutuhan,” ujar Basarah.

Namun PDIP tetap menghargai hak pre­rogatif Jokowi sebagai Presiden. Reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi. “PDIP akan menghormati,” ucapnya.

Publik Tolak Politisi

Selain menginginkan reshuffle kabinet, masyarakat ternyata menginginkan kaum profesional dan akademisi lebih banyak mengisi kursi menteri Kabinet Kerja. Ma­syarakat ingin jumlah menteri dari parpol dikurangi.

Keinginan masyarakat tersebut tecermin dari hasil survei lembaga survei KedaiKOPI pada periode 26 Mei- 3 Juni 2015 terhadap 250 responden di Jakarta. Sebanyak 80,8% responden menilai jumlah menteri dari ka­langan profesional perlu ditambah. Semen­tara pekerja yang meminta Presiden mem­berikan kursi menteri kepada KMP dan KIH hanya sebesar 13,6%. Survei tatap muka ini menggunakan metode purposive sampling dengan area survei di kawasan bisnis sekitar Jl MH Thamrin, JL Jenderal Sudirman, dan Jl HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta.

“Hasil ini sejalan dengan survei tatap muka yang dilakukan KedaiKOPI sebelum­nya pada 24-30 April 2015. Survei dilaku­kan kepada 450 responden yang tersebar secara proporsional di 45 kelurahan ter­pilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi. Sebanyak 48% responden merekomendasikan Pres­iden memberikan tambahan kursi menteri bagi kalangan profesional atau akademisi,” papar peneliti KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Menteri Kurang Ajar

Sejumlah isu pun menyeruak menge­nai siapa saja yang bakal dicopot atau pun ditukar posisinya. Termasuk buka-bukaan soal borok di internal kabinet. Kabar terbaru menyebutkan, ada menteri yang kurang ajar dengan mengata-ngatai Presiden Jokowi.

“Kalau sampai ada menteri yang sudah dipilih dilantik masih lakukan hal-hal yang tidak mendukung kebijakan presiden secara terbuka, apalagi mengecilkan arti presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah dapatkan data-data siapa menteri tersebut yang tak loyal,” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo usai buka puasa di kediaman Menko PMK Puan Maharani, Jl Denpasar Raya, Kuningan, Ja­karta Selatan, Minggu (28/6/2015).

Tjahjo kemudian menjelaskan, sejak awal Presiden Jokowi tak pernah membeda-beda­kan mana menteri yang berasal dari partai politik tertentu atau pun non partai. Sebagai bagian dari kabinet, Tjahjo mengaku tahu sia­pa-siapa saja yang dianggap tak loyal. “Kalau (misal) masyarakat mengata-ngatai Presiden, kan sekarang terbuka bisa pers bisa medsos. (Tapi) kalau sampai pembantu Presiden yang ngomong enggak pantes!” ujar Tjahjo. “Me­mang ada menteri yang mengata-ngatai Pres­iden?” tanya wartawan. “Ada!” jawab Tjahjo dengan nada tinggi.

Tapi Tjahjo enggan menyebut siapa menteri tersebut. Dia juga tak membahas soal pernyataan seperti apa yang dianggap mengata-ngatai Presiden.

Meski demikian Tjahjo menyampaikan bahwa Jokowi tak ingin menterinya ter­pengaruh isu reshuffle. Para menteri dim­inta fokus pada pekerjaannya. “Ada menteri yang jalan sendiri tidak mengikuti Presiden,” ujar dia kemudian.

Sementara itu pada acara buka puasa bersama tadi malam, hadir sejumlah men­teri Kabinet Kerja antara lain Menko Polhu­kam Tedjo Edy Purdijatno, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendikbud Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono. Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Ketua DPR Setya Novanto juga hadir dalam acara ini.

Selain itu juga ada Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Hanura Wiranto, Ketum PKS Anis Matta dan Ketum PDIP yang juga ibun­da dari Puan yaitu Megawati Soekarnoputri.

(Yuska Apitya Aji)