Independensi Panitia Lelang Diragukan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta untuk memverifikasi ulang pengerjaan renovasi ruang sidang paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. LKPP yang menjadi induk dari segala proses lelang di tingkat Pusat didesak melakukan perbaikan proses lelang di Kabupaten Bogor. Molornya lelang gedung wakil rakyat di Kabupaten Bogor dinilai sebagai buruknya manajerial sistem di ULP Kabupaten Bogor.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Desakan tersebut datang dari Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurutnya, ada inter­vensi terhadap Kantor Layanan Pen­gadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal dewan.

“Untuk mengawasi dan menganti­sipasi adanya intervensi itu, LKPP ha­rus turun tangan. Karena saya men­cium ada settingan dalam lelang ini, “ ujar Uchok, Minggu (28/6/2015).

Hingga kini, dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ka­bupaten Bogor, dari 52 perusahaan yang mendaftar lelang, baru satu perusahaan yang telah mengajukan penawaran, yakni PT Proteknika Jasapratama den­gan penawaran Rp 15,9 miliar.

Dalam situs itu juga tercantum pemenang lelang proyek senilai Rp 17 miliar lebih itu akan diumumkan pada 3 Juli 2015. Namun, Uchok menanggapinya dengan kritis den­gan menyebut jika lelang itu ke­mungkinan besar akan kembali gagal jika hanya ada satu penawar.

“Apalagi yang sudah mengajukan penawaran itu merupakan perusa­haan yang pada lelang pertama su­dah gagal kan. Kita lihat saja sampai sampai tanggal tiga nanti. Menurut saya, kalau penawarnya cuma satu, harusnya gagal deh,” lanjutnya.

Selain itu, Uchok menuding jika perusahaan lain enggan mengajukan penawaran karena sudah mencium ada yang tidak beres dalam lelang ini.

“Ini sih settingan, kemungkinan nanti masih ada lagi yang menga­jukan penawaran lagi supaya yang sudah mengajukan penawaran pertama kali tidak langsung gagal. Makanya saya minta LKPP turun tan­gan nih,” cetus Uchok.

Sebelumnya, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Bogor telah satu suara untuk mendukung percepatan pengerjaan renovasi ruang sidang paripurna itu karena mereka sudah malas untuk melakukan rapat diluar kantor. Mereka juga malu saat mener­ima kunjungan dari luar daerah kare­na bangunan tak kunjung rampung.

Seperti yang diutarakan Wakil Ket­ua DPRD dari Partai Demokrasi Indo­nesia Perjuangan (PDIP) Saptariyani yang merasa malu karena disinggung oleh tamu yang telah tiga kali datang namun gedung belum beres.

“Iya saya malu karena tamu sudah tiga kali datang gedung ini belum beres juga. Kan kalau ini sudah beres, kami juga enak ngantornya. Anggota yang lain juga pasti bakal lebih rajin tinggal lama-lama dikantor,” ujar Sapta.

Sapta juga meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong untuk turun mengusut mangkraknya ruang rapat ini. “Sebenarnya tanpa harus dim­inta, pihak seperti Kejari itu turun tangan. Indonesia ini kan negara hu­kum,” tutur Sapta.

Kejari sendiri siap mengawasi penger­jaan proyek itu. Mengenai adanya tinda­kan intervensi atau kecurangan, mereka masih menunggu adanya laporan.

“Biarkan saja dulu lelangnya ber­jalan. Nanti kalau proyej sudah ber­jalan, kami siap awasi kok,” ujar Kasi Intel Kejari Cibinong, Wawan Gu­nawan.

(Rishad Noviansyah)