BOGOR, TODAYÂ – Menteri Pemberdayagunaan AparaÂtur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memuÂtuskan untuk menunda rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun ini menjadi tahun 2016 mendatang.
Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor langsung mengambil langÂkah sigap terkait peniadaan rekrutmen CPNS itu dengan menyiapkan syarat-syarat yang diminta oleh KemenÂpan RB.
“Salah satu syaratnya yaitu memberikan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) kepada Kemenpan RB. Kami juga sudah mengusulkan kebutuÂhan CPNS untuk tahun 2016 sebanyak 3.590 orang,†ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan.
Dadang mengungkapkan jika mengacu pada PermenÂpan RB Nomor 26 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun 2003, kebutuÂhan PNS di Bumi Tegar BeriÂman mencapai 20 ribu orang yang meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan serta tenaÂga struktur kedinasan.
“Jika mengacu pada aturan, kebutuhan PNS kita sangat banyak. Tetapi setiap tahun, semua daerah itu diÂberi kuota oleh pemerintah pusat untuk mengusulkan jumlah CPNS dan kami sudah mengajukan 3.590 orang,†urai Dadang.
Sementara itu, Bupati BoÂgor, Nurhayanti mengatakan jika peniadaan rekrutmen CPNS pada tahun 2015 ini teÂrealisasi maka akan berdamÂpak pada kinerja Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
“Apalagi banyak juga yang sudah masuk masa pensiun kan. Tapi kami harus menerÂima kebijakan pemerintah pusat meski keadaan dilapanÂgan kami masih sangat memÂbutuhkan banyak pegawai,†jelas Nurhayanti.
Ia juga menjelaskan perbeÂdaan antara rekrutmen PNS dahulu dengan zaman sekaÂrang. Jika dahulu PNS yang pensiun bisa menggunakan metode tambal sulam sedanÂgkan sekarang harus melalui proses yang panjang.
“Maka dari itu nanti kita gunakan open recruitment untuk honorer K2 khusus untuk Kabupaten Bogor. Itu kita lakukan untuk menutupi kekurangan pegawai kita,†pungkas Nurhayant.
Meski peniadaan rekÂrutmen CPNS ini ditunda, Menteri Yuddy meminta Pemda tidak berleha-leha. Ia pun memberikan pekerÂjaan rumah (pr) bagi instansi pusat daerah dalam masa penundaan ini.
Selain penyelesaian Anjab dan ABK, penghitungan keÂbutuhan pegawai pun harus diperbaiki. “Meski rekrutmen CPNS tahun ini ditunda, naÂmun bukan berarti instansi pusat dan daerah berleha-leha. Kerjain itu tugas yang KemenPAN-RB minta,†tegas Yuddy.
Berikut yang harus dikerÂjakan Kementerian/Lembaga dan Pemda :
- Berapa kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang
- Berapa jumlah keÂbutuhan jabatan pimpinan tinggi utana, madya dan pratama
- Berapa jumlah keÂbutuhan administrator, jaÂbatan pengawas dan jabatan pelaksana
- Berapa jumlah keÂbutuhan jabatan fungsional tingkat ahli jenjang utama, madya, muda dan pratama
- Berapa jumlah keÂbutuhan jabatan fungsional tingkat terampil jenjang peÂnyelia, mahir, terampil dan pemula
- Untuk nonmenklaÂtur nama jabatan pelaksana dapat mengikuti nama jaÂbatan yang telah disesuaikan label aplikasi e-formasi
(Rishad Noviansyah)
Bagi Halaman