BOGOR, TODAY – Menteri Pemberdayagunaan Apara­tur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memu­tuskan untuk menunda rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun ini menjadi tahun 2016 mendatang.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor langsung mengambil lang­kah sigap terkait peniadaan rekrutmen CPNS itu dengan menyiapkan syarat-syarat yang diminta oleh Kemen­pan RB.

“Salah satu syaratnya yaitu memberikan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) kepada Kemenpan RB. Kami juga sudah mengusulkan kebutu­han CPNS untuk tahun 2016 sebanyak 3.590 orang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan.

Dadang mengungkapkan jika mengacu pada Permen­pan RB Nomor 26 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun 2003, kebutu­han PNS di Bumi Tegar Beri­man mencapai 20 ribu orang yang meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan serta tena­ga struktur kedinasan.

“Jika mengacu pada aturan, kebutuhan PNS kita sangat banyak. Tetapi setiap tahun, semua daerah itu di­beri kuota oleh pemerintah pusat untuk mengusulkan jumlah CPNS dan kami sudah mengajukan 3.590 orang,” urai Dadang.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Rudy Susmanto Minta Warga Kabupaten Bogor Siaga Bencana Alam, Segera Lapor Jika Muncul Bencana

Sementara itu, Bupati Bo­gor, Nurhayanti mengatakan jika peniadaan rekrutmen CPNS pada tahun 2015 ini te­realisasi maka akan berdam­pak pada kinerja Kabupaten Bogor secara keseluruhan.

“Apalagi banyak juga yang sudah masuk masa pensiun kan. Tapi kami harus mener­ima kebijakan pemerintah pusat meski keadaan dilapan­gan kami masih sangat mem­butuhkan banyak pegawai,” jelas Nurhayanti.

Ia juga menjelaskan perbe­daan antara rekrutmen PNS dahulu dengan zaman seka­rang. Jika dahulu PNS yang pensiun bisa menggunakan metode tambal sulam sedan­gkan sekarang harus melalui proses yang panjang.

“Maka dari itu nanti kita gunakan open recruitment untuk honorer K2 khusus untuk Kabupaten Bogor. Itu kita lakukan untuk menutupi kekurangan pegawai kita,” pungkas Nurhayant.

Meski peniadaan rek­rutmen CPNS ini ditunda, Menteri Yuddy meminta Pemda tidak berleha-leha. Ia pun memberikan peker­jaan rumah (pr) bagi instansi pusat daerah dalam masa penundaan ini.

BACA JUGA :  Lahirkan Generasi Emas pada 2045, Siti Chomzah Ajak Kepala PAUD se-Kabupaten Bogor Optimalkan Gerakan Transisi PAUD SD 

Selain penyelesaian Anjab dan ABK, penghitungan ke­butuhan pegawai pun harus diperbaiki. “Meski rekrutmen CPNS tahun ini ditunda, na­mun bukan berarti instansi pusat dan daerah berleha-leha. Kerjain itu tugas yang KemenPAN-RB minta,” tegas Yuddy.

Berikut yang harus diker­jakan Kementerian/Lembaga dan Pemda :

  1. Berapa kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang
  2. Berapa jumlah ke­butuhan jabatan pimpinan tinggi utana, madya dan pratama
  3. Berapa jumlah ke­butuhan administrator, ja­batan pengawas dan jabatan pelaksana
  4. Berapa jumlah ke­butuhan jabatan fungsional tingkat ahli jenjang utama, madya, muda dan pratama
  5. Berapa jumlah ke­butuhan jabatan fungsional tingkat terampil jenjang pe­nyelia, mahir, terampil dan pemula
  6. Untuk nonmenkla­tur nama jabatan pelaksana dapat mengikuti nama ja­batan yang telah disesuaikan label aplikasi e-formasi

(Rishad Noviansyah)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================