CIBINONG, TODAY — Angka kematian bayi dan ibu saat persalinan di Kabupaten BoÂgor, Provinsi Jawa Barat masih tinggi. Buruknya penanganan medis ditambah minimnya jumlah Sumber Daya Medis (SDM) membuat proses kelaÂhiran jadi ancaman bagi warga pedesaan.
“Tahun ini yang terdata suÂdah mencapai 216 bayi dan 77 jiwa ibu meninggal saat proses melahirkan,†kata Kadinkes Kabupaten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana, Selasa (7/7/2015).
Pihak Dinkes, kata dia, sudah melakuÂkan berbagai upaya untuk menekan anÂgka kematian bayi dan ibu melahirkan itu melalui program kader ibu dan anak di 417 desa.
Melalui program kader ibu dan bayi desa tersbeut, kata dia, tidak hanya menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Tetapi juga ada empat pintu cara keluar dari kematian ibu.
Pertama, melalui status kesetaran ‘gender’ yang diberikan kepada peremÂpuan. Kedua, melalui Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Ketiga, dengan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga yang kompeten di bidangnya.
“Sedangkan pintu strategis ke empat adalah penerapan Pelayanan Obstetri NeoÂnatal Emergensi Dasar (Poned) yang meruÂpakan upaya terakhir untuk mencegah keÂmatian ibu saat melahirkan,†katanya.
Camalia mengatakan pula bahwa maÂsyarakat akan diajarkan untuk mengetaÂhui perencanaan dalam melahirkan, seÂhingga bisa menyelamatkan bayi dan ibu saat persalinan.
Walaupun program kader bayi dan ibu tingkat desa sudah berjalan dengan baik, kata Camalia, namun tetap saja maÂsih ada kejadian kematian bayi dan ibu melahirkan yang belum bisa terdata kareÂna hubungan tidak sah. “Bahkan sampai di proses oleh penegak hukum,†katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD KabupatÂen Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, proÂgram Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesehatan masyaraÂkat sudah bagus.
Tetapi, kata dia, personel rumah sakit seperti dokter, bidan, perawat, apoteker, dan lainnya setidaknya harus bekerja sesÂuai bidangnya untuk menyelamatkan maÂsyarakat Kabupaten Bogor. “Khususnya menyelamatkan bayi dan ibu saat melaÂhirkan,†katanya.
Jadi, kata dia, personel rumah sakit tidak boleh bekerja menangani proyek bidang pembangunan fasilitas kesehatan, karena bisa mengurangi kinerja pelayÂanan Dinas Kesehatan. “Kalau beban itu diserahkan kepada ahlinya pasti program unggulan Bupati Bogor di bidang kesehatÂan akan tercapai,†katanya.
(Rishad Noviansyah|Yuska)
