rektor-paramadinaJAKARTA, Today — Ketahanan ekono­mi Indonesia mengundang tandatanya besar saat perekonomian global tak menggembirakan. Ini menyusul bangk­rutnya Yunani, lalu krisis pasar saham di China, dan makin dekatnya realisasi rencana Bank Sentral Amerika Serikat (AS) menaikan suku bunga acuan.

“Pertanyaannya sekarang, kalau terjadi krisis, apa fundamental kita kuat? Saya pikir memang fundamen­tal kita masih terjaga ,” ungkap Rek­tor Universitas Paramadina Prof Dr Firmanzah dalam diskusi di Kedai Kopi Tjikini, Jakarta, Minggu (12/7/2015)

Dalam angka-angka asumsi makro, Firmanzah menambahkan ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh meski­pun lambat pada kuartal I-2015 sebe­sar 4,7%. Inflasi terkendali dengan

 mengarah ke target 4,5 plus minu 1 sampai akhir tahun. Rupiah yang me­lemah, tapi fluktuasinya tidak terlalu tajam.

Di samping itu, defisit transaksi berjalan (current account) semakin baik dengan proyeksi 2,5% pada akhir tahun. Kemudian juga adalah porsi utang masih cukup rendah dengan kisaran 26% terhadap PDB

“Porsi utang terhadap PDB itu ma­sih terjaga. Termasuk juga ada stress test dari otoritas yang menyebutkan likuiditas bank cukup terjaga bila rupi­ah melemah sampai di level tertentu,” jelasnya.

Kondisi sekarang jauh berbeda dibandingkan dengan masa krisis moneter 1998. Karena banyak seka­li perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Terutama dalam pengelo­laan utang.

“Apa ekonomi kita akan ambruk? Saya rasa tidak . Kalau melihat kondisi sekarang, terus pertanyaannya apa Indonesia serapuh 98? Tentu jawaban­nya tidak,” tegas Firmanza.

Pemerintah beserta regulator lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Oto­ritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memiliki mekanisme penanggulangan krisis. Terbukti ketika terjadi krisis pasar keuangan pada 2008 dan ber­lanjut pada persoalan utang di negara-negara Uni Eropa. “Ini bukan pertama kalinya dialami Indonesia. Pengala­man kita lolos saat 2008 itu memberi­kan keyakinan masa-masa sulit di glob­al itu akan teratasi,” tukasnya.

Menteri Jangan Tidur!

Pada bagian lain Firmanzah menjelaskan, kondisi ekonomi terse­but bukanlah persoalan sederhana. Pemerintah melalui menteri-menteri ekonomi harus memantau secara ter­us menerus. Bahkan saat libur lebaran Idu l Fitri para menteri tak noleh tidur nyenyak.

“Kabinet kerja bidang ekonomi mungkin liburan lebarannya tak akan nyaman. Karena pasar saham Tion­gkok masih terus jalan, harus juga mengikuti rapat-rapat di FOMC, dan termasuk kepastian dana talangan Yu­nani,” ungkap Firmanzah.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Pria di Aceh Singkil Usai Bobol Gedung SMP dan Gondol 21 Komputer dan Genset

Setiap kali ada keputusan dan pergerakan ekonomi global, menurut Firmanzah, berpengaruh terhadap In­donesia. Terutama melalui pasar uang dan pasar saham. “Mau tidak mau memang kita harus mengikuti. Sebab setiap kali ada keputusan, pemerintah harus segera menyiapkan antisipasin­ya,” terangnya.

Meskipun dalam kasus Yunani ti­dak bersentuhan langsung dengan Indonesia. Karena dari sisi perdagan­gan antara Indonesia dengan Yunani sangatlah kecil. “Meskipun ekspor dan investasi dengan Yunani itu kecil. Tapi ketika Yunani misalnya keluar dari Euro, ini akan memicu aliran dana ke AS dan membuat dolar AS menjadi kuat terhadap semua mata uang ter­masuk dengan rupiah,” jelasnya.

Di samping itu, The Fed telah memberikan indikasi bahwa akan me­naikan suku bunga pada September 2015. Maka beberapa pertemuan yang terjadi, harus tetap diikuti oleh pemer­intah.

“The Fed sudah ancang-ancang bahwa akan naikan suku bunga pada September. Otomatis BI juga akan naikan suku bunga buat menahan pelemahan rupiah,” tukasnya.

Yunani menjadi negara maju per­tama yang bangkrut akibat tidak bisa bayar utang. Bangkrutnya Yunani menimbulkan pertanyaan, siapakah selanjutnya? Apakah Indonesia? Den­gan ekonomi yang melambat dan nilai tukar rupiah yang jatuh, banyak pihak kemudian pesimistis dengan masa de­pan Indonesia.

Padahal sampai saat ini ekonomi Indonesia tidak sedang dalam ma­salah. Ada guncangan, tentu, tapi tidak dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Solusi dari persoalan ini memang tidak banyak. Paling tepat adalah fokus kepada pembenahan internal, agar mampu menciptakan fundamen­tal yang benar-benar kuat. Pemerintah bisa mengawali dengan membangkit­kan kepercayaan masyarakat.

“Hal yang perlu dilakukan pemer­intah adalah dengan membangkitkan confident, level dari konsumen dan prospek ekonomi Indonesia. Caranya bisa seperti yang disampaikan kemar­en, ekonomi melambat tapi tidak kri­sis, itu adalah pengakuan politik. Itu merupakan start awal yang memadai,” ungkap Firmanzah.

Alasannya, kata Firmanzah, menjelaskan bahwa dana yang terse­dia di perbankan cukup besar. Namun, baik produsen dan konsumen cen­derung menyimpan dananya untuk menghindari risiko dari semua ketida­kpastian. “Likuiditas bank kan seka­rang meningkat, jadi masyarakat cen­derung menyimpan uang ketimbang berinvestasi. Karena risiko konsumen dan produsen adalah risiko ketidak­pastian,” terangnya.

Baca Juga :  Jalan Amblas di Cikereteg Akan Segera Diperbaiki Kementerian PUPR, Pemkab dan Polres Bogor Lakukan Upaya Pengamanan

Pemerintah juga harus memban­gun komunikasi lebih intensif dengan dunia usaha. Kebijakan yang akan dikeluarkan pun harus disampaikan lebih dulu, agar tidak menimbulkan banyak polemik. “Kemudian serang­kaian pertemuan dengan dunia usa­ha, agar ada dukungan dari pemerin­tah, maka dunia usaha akan confident. Jadi kuncinya dialog komunikasi den­gan dunia usaha,” papar Firmanzah. “Juga adalah dialog dengan pemda, karena pemda menjadi motor pent­ing dalam disbursement anggaran. Pemda juga perlu dinaikan confident-nya tentang program baru pemerintah pusat,” tegasnya.

Pemerintah harus menghindari beberapa persoalan yang sebenarnya tidak penting, namun menjadi heboh ketika tidak disosialisasikan dengan tepat. “Jangan misalnya soal JHT men­ciptakan keresahan, terus ada menteri tadinya membolehkan mobil dinas dipakai mudik lalu diralat kembali. Jadi banyak policy yang belum matang disampaikan, dan akhirnya menjadi pertanyaan kredibilitas pemerintah. Ini yang harus dihindari,” pungkas­nya.

Pandangan senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Para­madina, Hendri Satrio. Menurutnya kalaupun reshuffle dilakukan lebih ke­pada menteri koordinator yang gagal menjalankan fungsi koordinasi. “Eko­nomi Indonesia kuat, tim ekonomi Jokowi sudah setengah mati menjaga ekonomi ini. Kalaupun ada reshuffle Menko-nya yang perlu diganti karena tidak bisa mengkoordinasikan menteri di bawahnya sehingga situasi begini,” terang Hendri.

Terpisah, pengamat kebijakan pub­lik, Agus Pambagio, meminta menteri Kabinet Kerja jangan malas baca ko­ran. “Untuk menjawab keraguan pub­lik perlu reshuffle. Politik citra perlu, tapi apakah kalau direshuffle itu akan malah membaik?” kata Agus.

Dia meminta agar Jokowi jika me­mang mereshuffle jajaran menterinya maka harus dilihat sesuai data. Menu­rutnya, menteri yang tak memiliki ke­bijakan terobosan dan hanya tampil di media massa adalah yang layak dir­eshuffle. “Jangan hanya ada di koran terus yang ini dibuang, enggak benar juga. Artinya reshuffle bisa mempen­garuhi citra. Kalau ada reshuffle ya baik. Tapi tidak semua, diambil men­teri yang tidak bermanfaat, tak ada terobosan,” sebutnya.

(Yuska Apitya Aji)