BOGOR, TODAY — Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor bangÂkrut. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Transpakuan ini teranÂcam dibubarkan karena kesuliÂtan keuangan.
Perusahaan ini juga tidak bisa memberi THR kepada karyawannya saat Lebaran lalu. PengeÂlola Transpakuan merugi Rp 150 juta setiap bulannya.
Untuk menyelamatkan perusahaan ini, Pemkot Bogor telah membentuk tim penyehatan dan menyewa tim ahli dari Gubernur DKI Jakarta Basuki TjaÂhaja Purnama alias Ahok. Tim ahli terseÂbut pernah menangani TransJakarta.
“Tugas kita di sini melakukan proses restrukturisasi badan usahanÂya, melakukan orientasi bentuk usaha masa depan, sehingga PDJT bisa melanÂjutkan layanan Transpakuan dan fungsi transportasi lainnya bisa berkembang,†kata Ketua Tim Penyehatan PDJT, NguÂrah Wirawan, Kamis (30/7/2015).
Menurut dia, kedua kepala daerah (Ahok dan Bima Arya) telah melakukan pembicaraan sejak Januari 2015 lalu. Keduanya berbicara mengenai masalah transportasi di Kota Bogor, salah satuÂnya persoalan PDJT yang selalu merugi. “Saya juga sempat bertemu dengan GuÂbernur Ahok dan Pak Bima. Lalu Pak Walikota sendiri yang bilang ke Pak Ahok jika ingin memakai jasa saya unÂtuk membenahi PDJT di Kota Bogor,†jelas bekas Direktur Infrastruktur JaÂkarta Propertindo ini.
Tugas tim penyehatan tersebut, kata Wirawan, memberi rekomendasi kepada Walikota dan DPRD Kota Bogor terkait keberlanjutan PDJT. Tim penyeÂhatan juga akan memberikan masukan seputar program-program yang akan dilakukan oleh PDJT nantinya. “Tim diÂberi waktu 6 bulan untuk memberikan masukan. Untuk itu mudah-mudahan dengan batas waktu tersebut bisa seleÂsai tepat waktu,†pungkas Wirawan.
Tim penyelamatan PDJT yang menÂgelola bus kota Transpakuan yang dibentuk 30 Juni 2015 lalu oleh PemÂkot Bogor tengah melakukan upaya pemetaan terhadap salah BUMD yang terus merugi.
Ngurah Wirawan juga menjelaskan, pembentukan tim penyelamatan atas arahan dari Surat Keputusan (SK) WaÂlikota. “Karena perusahaan mengalami kerugian operasional dan ada penuÂrunan kualitas pelayanannya,†katanya.
Ia menambahkan, tim penyelaÂmatan PDJT tersebut berjumlah 12 orang yang terdiri dari unsur profesional, SatÂuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terÂkait dan pihak swasta. “Tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa kembali membaik hingga akhir tugas kami di bulan Desember 2015 nanti,†jelasnya.
Menurutnya, untuk hasil pemetaan awal bahwa layanan transportasi pubÂlik tanggung jawab pemerintah sebagai public services dan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat yaitu KemenÂterian Perhubungan. “Setiap tahun memang ada defisit yang cukup besar yaitu Rp 150 juta per bulan dan damÂpaknya modal pemerintah selama 7 tahun tergerus,†tutur Ngurah. “PDJT memang bisa mengembangkan usaha lainnya seperti perbengkelan, tapi saat ini tidak berjalan,†pungkasnya.
Masa jabatan Direktur Utama PeÂrusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Yonathan Nugraha resmi beÂrakhir, Senin (27/7/2015). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Suharto ditunÂjuk sebagai pejabat sementara (Pjs) dirut perusahaan pelat merah tersebut.
Soal kebangkrutan PDJT ini, Wakil Walikota Usmar Hariman menjelaskan, kondisi keuangan PDJT sangat buruk. “Saya sempat memberi usul, untuk bergulirnya manajemen dan memecahÂkan masalah. Kita lepas aset. Salah satu rekomendasi tim penyelamatan yaitu meminjam uang ke BUMD penyedia jasa keuangan dan bank komersil lainÂnya. Tapi itu peluangnya kecil dan banyak kendala. Mending kita menjual aset yang ada hingga operasional peruÂsahaan sebulan ke depan bisa bergulir terus,†ungkapnya.
Usmar juga menilai, manajemen PDJT belum siap melakukan diversifiÂkasi usaha di bidang angkutan wisata, dan lebih baik perusahaan ini fokus angÂkutan dalam kota. “Bus wisata dua buah saja yang mau dijual,†kata dia.
(Guntur Eko Wicaksono|Yuska Apitya)
