291868_perdana-menteri-baru-yunani-alexis-tsiprasJAKARTA, TODAY — Setelah Yunani din­yatakan bangkrut, karena tidak mampu mem­bayar utang 1,54 miliar euro setara Rp 22 triliun kepada International Monetary Fund (IMF), sejumlah negara ikut cemas. Tak terkec­uali Indonesia yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Negeri para dewa itu.

Jubir Kementerian Luar Negeri, Arrm­anatha Nasir mengatakan, Indonesia memi­liki hubungan baik dengan Yunani. Dari kerja sama ini, Indonesia memperoleh keuntungan USD 200 juta per tahun.

“Tidak besar tapi signifikan. Kita melihat akan berdampak se­dikit pada segi ekspornya. Banyak produk-produk kelapa sawit dan pertanian di sana (Yunani),” ujar Arrmanatha di Kemenlu jalan Pe­jambon, Jakpus, Kamis (2/7/2015).

Pria yang akrab disapa Tata ini menjelaskan, di Yunani terdapat total 1.040 WNI. Dengan bangk­rutnya Yunani, menurut Tata san­gat berdampak pada perekono­mian para WNI tersebut.

“Umumnya mereka (WNI) bekerja di sektor informal. Den­gan melambatnya perekonomian di sana akan berdampak pada mereka. Kehilangan pekerjaan dan harus kembali ke Indonesia,” terangnya.

Baca Juga :  Kelompok Milenial Angkatan Tenaga Kerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Yang paling terdampak besar terhadap krisis yang melanda Yu­nani, Tata menilai negara-negara EU akan merasan dampaknya. “Tapi eksposur EU memang su­dah terlalu besar sejak 2010,” tu­tupnya.

Yang paling dicemaskan oleh kalangan dunia usaha di Indone­sia, dampak dari bangkrutnya Yu­nani adalah terjadinya penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) secara ekstrem terhadap mata uang rupiah. Saat ini, nilai tu­kar USD terhadap rupiah bertahan di level Rp 13.400. Para penga­mat pasar uang memperkirakan, dalam tiga bulan ke depan USD bisa naik ke level Rp 17.000. Jika ini terjadi, maka sejumlah industri dalam negeri yang sebagian bahan bakunya bergantung impor akan sangat terpukul.

Namun menguatnya nilai tu­kar USD terhadap rupiah akan menjadi berkah bagi perekonomi­an Indonesia, jika diimbangi den­gan pertumbuhan ekspor secara signifikan. Dengan catatan, devisa hasil ekspornya tak diparkir di Sin­gapura seperti yang terjadi selama ini.

Pihak otoritas moneter sendiri sudah melakukan sejumlah lang­kah untuk mencegah kian terpu­ruknya nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing, teru­tama USD. Salah satu kebijakan yang sudah dijalankan per 1 Juli lalu adalah larangan menggunak­an mata uang asing terutama USD dalam semua transaksi yang di­lakukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Larangan ini dituangkan dalam surat edaran Bank Indonesia (BI).

Baca Juga :  Tips Mengemudi Ketika Hujan dan Angin Kencang Melanda

Presiden Joko Widodo sendiri sangat aktif menyuarakan peng­hematan devisa, antara lain mela­rang seluruh instansi pemerintah dan BUMN membeli kapal laut dari luar negeri. Jokowi minta se­luruh industri strategis digalakkan untuk memproduksi kebutuhan alat transportasi seperti kapal laut, kereta, pesawat udara yang sedang dikembangkan PT Dirgan­tara, dan juga persenjataan yang selama ini sudah diproduksi Pin­dad.

Sayangnya, masih begitu ban­yak bahan pangan yang harus di­impor untuk memenuhi kebutu­han pasar dalam negeri. Mulai dari gula, beras, kedelai, daging, bawa­ng putih, bawang merah, bahkan ubi kayu alias singkong ternyata juga harus inpor dari Vietnam.

(Alfian Mujani)