BOGOR, TODAYÂ – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor harus meningkatkan serapan angÂgarannya pada siswa waktu semester II tahun 2015 ini agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang tinggi.
Hal itu diungkapkan Bupati Bogor, Nurhayanti jika ia akan terus mengevaluÂasi secara ketat seluruh SKPD untuk meÂningkatkan serapan anggaran di tahun 2015 yang menyisakan waktu kurang lebih lima bulan lagi.
“Bulan ini terus kami evaluasi. TermaÂsuk melakukan percepatan-percepatan penyerapan anggaran pada semester dua. Tapi saya juga belum bisa memasÂtikan berapa persen anggaran yang telah terserap pada semester satu kemarin,†ujar Yanti, Rabu (5/8/2015).
Ia menjelaskan, minimnya serapan anggaran pada semester I karena penÂcairan anggaran untuk kegiatan padat modal baru dimulai pada triwulan III dan IV. “Kan biasanya ada yang ambil uang muka dulu dan ada yang juga dikerjakan dulu di lapangan, baru nanti uangnyaa belakangan,” tuturnya.
Saat ditanya berapa persen target serapan anggaran di setiap SKPD di seÂmester I, Nurhayanti mengaku tidak perÂnah menargetkannya. “Tidak kami target yah, karena biasanya kan ada cash budÂget atau uang yang sudah ada, tapi penÂcairannya baru di awal semester II dan pada akhir tahun anggaran,†tegasnya.
Bupati juga berjanji akan melakukan evaluasi setiap saat. Bahkan, ia meminta agar laporan serapan anggaran dari DiÂnas Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah (DPKBD) masuk setiap hari. “SeÂtiap hari saya minta progresnya seperti apa, kita masih punya waktu lima bulan kok. Maka ini harus dimanfaatkan denÂgan baik supaya semua kegiatan dapat terlaksana,†urainya.
Sementara itu, Kepala DPKBD KabuÂpaten Bogor, Rustandi menjelaskan jika pihaknya masih melakukan rekon atau memeriksa satu persatu data serapan anggaran dari masing-masing SKPD serta akan menyampaikan secara formal seraÂpan anggaran pada semester I kepada DPRD.
“Kami masih melakukan cek dan ricek mengenai serapan anggaran pada semesÂter pertama dari setiap SKPD masing-masing. Setelah itu, kami juga akan samÂpaikan ke DPRD Kabupaten Bogor,†ujar pria yang akrab disapa kang Rus ini.
Ia juga hanya bisa memberi sedikit bocoran mengenai data serapan anggaÂran belanja daerah yang menurutnya suÂdah 50 persen. Sementara untuk belanja langsung atau belanja modal masih terus dalam pemantauan.
“Kalau belanja pegawai sudah pasti 50 persen, tapi persoalannya sekarang, untuk belanja langsung bulan Juni belum terlelang. Nah dalam kondisi normal saja, di awal semester II itu biasanya terserapÂnya baru lima persen untuk tiap-tiap paÂket,†jelas Rustandi.
Namunn, fakta dilapangan pada bulan Juni, SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) baru masuk proses lelang sehingga piÂhaknya belum bisa memprediksi berapa sebenarnya silpa tahun ini.
“Tetapi intinya, sesuai rapat dengan Menteri Keuangan, semua daerah didoÂrong untuk menurunkan SiLPA, karena itu akan mendorong pertumbuhan ekoÂnomi masyarakat,” katanya
Menurut Rus, di seluruh Indonesia, taÂhun lalu ada SiLPA sekitar 193 triliun dan sampai saat ini belum digunakan. “Kita berupaya silpa tahun ini kecil, karena jika belanja modal diserap, tentunya akan memberi pekerjaan pada perusahaan dan tenaga kerja dilapangan untuk menÂdorong pertumbuhan ekonomi,” pungÂkasnya.
(Rishad Noviansyah)
