Opini-2-Tantowi-YahyaSatu semester umur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, ada kekhawatiran politik luar negeri (polugri) Indonesia tidak lagi melihat ASEAN sebagai prioritas. Padahal, sebagian besar komunitas negara-negara Asia Tenggara justru mengharapkan peran ASEAN makin kuat di masa depan.

Oleh: TANTOWI YAHYA
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ini dan kerap dianggap sebagai Big Brother diharapkan bisa terus menjadi bagian aktif dari ASEAN sehingga daya tawar lembaga ini makin diakui di ka­wasan regional dan internasional. Dengan kata lain, tanpa Indone­sia, ASEAN bukanlah ASEAN lagi.

Begitu kira-kira kegelisahan yang penulis tangkap dari ko­munitas diplomatik Asia Teng­gara. Memang sejauh ini belum terlihat jelas arah polugri Pres­iden Jokowi, khususnya terkait ASEAN. Mungkin karena pemer­intahan baru berjalan satu se­mester sehingga belum ada hasil yang kelihatan. Meski begitu, bila hanya beralibi pada waktu yang masih pendek, penulis kira itu terlalu menyederhanakan ma­salah. Pandangan Jokowi tentang pentingnya ASEAN masih samar-samar. Benar dalam sejumlah kesempatan ia memberikan per­nyataan normatif bahwa pen­guatan hubungan dengan semua negara harus dilakukan. Tapi, negara tetangga kita menunggu tidak hanya pernyataan semata, tapi juga langkah nyata yang bisa dirasakan komunitas ASEAN.

Membaca Visi Polugri Jokowi

Dari sekian banyak pernyata­an Jokowi tentang polugri, satu benang merah yang menarik bah­wa ia hanya mementingkan kerja sama dengan negara lain yang sifatnya menguntungkan. ”Politik kita bebas aktif, berteman den­gan semua negara, namun yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Jangan ban­yak teman, tetapi kita dirugikan.” Jokowi juga tidak secara lugas menjawab apakah akan melan­jutkan strategi diplomasi million friends zero enemy yang dijalank­an Presiden Susilo Bambang Yud­hoyono (2004-2014).

Menurut Jokowi, yang dilihat dalam mencari kawan adalah kepentingan Indonesia. ”Banyak teman ya harus banyak untung. Kalau rugi, buat apa. Kalau eng­gak menguntungkan, ya enggak mau. Ketemu ya ketemu, tetapi dikit-dikit saja”. Itulah logika diplomasi yang diyakini Jokowi dalam melihat ASEAN dan poli­tik luar negeri kita secara umum. Semuanya didasarkan pada jika kita untung semata. Padahal, benarkah diplomasi hanya ber­dasar itu?

Indikasi diplomasi Presiden Jokowi yang menjauh dari ASEAN makin diperkuat dengan per­nyataan Puan Maharani, menteri koordinator pembangunan ma­nusia dan kebudayaan sekaligus tokoh berpengaruh PDIP, bahwa kedekatan Indonesia-China di era Jokowi saat ini mengingatkan kembali kuatnya hubungan masa lalu. Sebagaimana kita tahu, pada era Presiden Soekarno hubun­gan Indonesia-China sangat erat, ditandai dengan pembentukan Poros Jakarta-Peking. Tinjauan teoritis politik luar negeri suatu negara, KJ Holsti mendefinisikan politik (kebijakan) luar negeri sebagai suatu tindakan yang di­rancang oleh pemerintah untuk memecahkan masalah atau mem­promosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu dalam ke­bijakan sikap atau tindakan dari negara lain.

Dari definisi di atas terlihat bahwa polugri merupakan lang­kah strategis bagi suatu bangsa untuk bisa berperan dan memen­garuhi lingkungan (negara lain). Tidak ada unsur keuntungan eko­nomi semata yang dikejar dari polugri. Bila hanya itu cara pan­dang kita, negara derajatnya akan sama dengan perusahaan.

Terkait isu ASEAN, di mana Indonesia dianggap tidak lagi memprioritaskannya, preseden ini jelas sangat mengejutkan. Se­jak zaman Pak Harto hingga SBY, ASEAN secara konsisten menjadi prioritas Indonesia dalam diplo­masi. Hal ini tidak hanya karena Asia Tenggara saat ini menjadi salah satu titik pertumbuhan eko­nomi dunia. Lebih dari itu, seja­rah ASEAN juga banyak diwarnai oleh peran Indonesia. Tetapi, bila benar kekhawatiran para diplo­mat akan kurangnya perhatian Jokowi, dalam kajian teori for­eign policy perubahan tersebut bisa saja terjadi karena memin­jam istilah Baris Kesgin foreign policy suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan dan tantangan. Lebih dari itu, faktor individual atau profil pengambil kebijakan jauh lebih menentu­kan. Dalam hal ini latar belakang ideologi dan penguasaan polugri oleh para pemimpin akan men­jadi pembeda kebijakan luar neg­eri yang diambil.

Sedikit kilas balik ke be­lakang, era Presiden SBY meru­pakan salah satu capaian penting diplomasi Indonesia di ASEAN. Hal itu dapat dilihat dari ”kam­panye” demokrasi Indonesia terhadap junta militer Myanmar yang akhirnya menghasilkan demokrasi di negara tersebut. Lalu, resolusi konflik Thailand-Kamboja dan pertumbuhan eko­nomi tinggi di sebagian besar negara ASEAN. Atas peran Indo­nesia, Presiden Filipina menye­but Indonesia sebagai ”sahabat sejati” rakyat Filipina. Sementara Presiden Myanmar U Thien Sein mengakui peran Indonesia dalam demokratisasi dan stabilitas ka­wasan.

Di luar kerja sama formal an­tar 10 negara ASEAN di berbagai bidang, kedekatan hubungan ka­wasan ini dapat dilihat dari ada ”ritual” friendship visit bagi para kepala negara atau pemerintahan yang baru terpilih. Biasanya se­belum mereka berkomunikasi dengan negara di kawasan lain, kunjungan pertama kali biasanya dilakukan ke negara terdekat di kawasan ASEAN. Itu juga yang dilakukan Presiden SBY dalam dua kali masa pemerintahannya. Alasan dari ritual diplomasi di atas sederhana bahwa bila salah satu dari negara Asia Tenggara mengalami masalah, tetanggany­alah yang pertama kali memban­tunya. Namun, ritual diplomasi itu tampaknya diputus Presiden Jokowi, Setelah dilantik bukan­nya melakukan state visit ke neg­ara tetangga di ASEAN, Presiden memilih mengunjungi China.

Berpaling ke Naga?

Tercatat pada November 2014 Jokowi menghadiri APEC Economic Leaders Meeting di Beijing, ASEAN Summit di Myan­mar, dan G-20 Leaders Summit di Brisbane, Australia. Ketiganya merupakan kunjungan kerja, se­mentara friendship visit ke Ma­laysia, Thailand, Filipina, atau Singapura tidak dilakukan.

Mungkin Presiden Jokowi in­gin mengesankan bahwa pemer­intahannya ”langsung kerja”, sebagaimana status ”kunjungan kerja” dan nama ”Kabinet Kerja” yang dipimpinnya. Tetapi, dalam ”tata krama” diplomasi, ada ihw­al tersirat yang juga harus dihar­gai, termasuk ritual friendship visit yang sudah berjalan lama.

Setelah terkesan ”mening­galkan” ASEAN, pada saat yang sama Jokowi justru sangat dekat dengan China. Kontan saja pe­rubahan arah diplomasi ini me­mancing spekulasi agenda politik Presiden Jokowi terhadap China. Pada Peringatan 60 Tahun Kon­ferensi Asia-Afrika (KAA) lalu, se­jumlah media mainstream menu­lis bahwa RRC menyapu bersih proyek infrastruktur di Indone­sia. Itu setidaknya bisa menggam­barkan ke mana arah diplomasi Jokowi setelah tak lagi melihat ASEAN sebagai ”sahabat dekat”. Ironisnya, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) ke­cewa dengan kampanye ”arus deras” investasi China di enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK karena dari 10 MoU in­vestasi, ternyata hanya satu yang terealisasi.

Menyoal pemahaman Pres­iden Jokowi terhadap nilai his­toris dan geopolitik ASEAN, kita bisa tarik mundur ke belakang, saat ia tengah maju dalam pe­milihan presiden. Jokowi saat itu mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antarnegara ASEAN terkait konflik Laut China Se­latan. ”Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi, kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi, kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?”

Dari pernyataan tersebut, terlihat bagaimana cara pandang Presiden Jokowi terhadap ASEAN. Padahal, isu Laut China Selatan jelas terkait kepentingan Indo­nesia karena di sana merupakan kawasan kaya sumber alam yang rentan memancing instabilitas masa depan.

Walau demikian, saya meya­kini Presiden Jokowi sejatinya memiliki keinginan untuk sema­kin menguatkan kerja sama an­tarnegara ASEAN. Mungkin jalan menuju ke sana saja yang tidak mudah atau belum tersosialisasi­kan ke publik, khususnya komu­nitas diplomatik di kawasan ini. Sebagai ”saudara tua” di ASEAN, Indonesia sangat ditunggu peran­nya di masa depan. (*)