Untitled-17Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bogor, Nurhayanti yang menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp 1,1 triliun tahun 2014 menjadi tamparan keras bagi Bumi Tegar Beriman.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Bupati Nurhayanti pun langsung memanggil se­jumlah Satuan Kerja Per­angkat Daerah (SKPD) untuk membeberkan soal serapan anggaran di pos anggaran masing-masing.

Berdasarkan informasi yang di­himpun Bogor Today, serapan ang­garan Pemkab Bogor di semester I baru mencapai 30 persen. Itu sangat rendah mengingat tahun 2015 akan berakhir sekitar lima bulan untuk tu­tup anggaran.

“Untuk serapan pada tahun 2015 ini, saya belum mendapat laporan lengkap dari dari setiap SKPD. Nanti jika sudah lengkap, saya kan papar­kan semua hasil serapan anggaran pada tahun 2015 ini,” tegas Nurhay­anti.

Mantan Sekda Kabupaten Bogor itu juga berjanji menyampaikan ken­dala atas macetnya serapan angga­ran yang terjadi di beberapa SKPD.

Baca Juga :  73 Ribu Jiwa Warga di Kabupaten Bogor Miskin Ekstrem

“Saya akan evaluasi terus supaya konkrit. Termasuk nanti saya sam­paikan kendala serta progres dalam enam bulan kedepan seperti apa,” tuturnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor juga terus mengingatkan Nurhayanti untuk menjadikan Silpa Rp 1,1 triliun sebagai pelajaran agar tidak terulang di tahun-tahun men­datang.

“Jangan sampai terulang lagi Silpa Rp 1,1 triliun pada tahun ini. Makanya pengawasan juga harus ditingkatkan. Ini pelajaran untuk Bupati setelah adanya Silpa yang cukup tinggi itu,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, M Rizki.

Sementara itu, Akademisi Univer­sitas Djuanda, Beddy Irawan Maksu­di berpendapat agar Nurhayanti ti­dak main-main dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, dalam kondisi pemerintahan Kabupaten Bogor yang saat ini pincang.

“Sekarang bupati belum punya wakil, jadi pemerintahan Kabupat­en Bogor bisa dikatakan pincang. Makanya Silpa yang besar itu ha­rus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti jumlahnya makin mem­bengkak,” tukasnya.

Baca Juga :  Memasuki Musim Penghujan, Pemkab Bogor Mantapkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Sebelumnya, Nurhayanti telah menjabarkan bila Silpa Rp 1,1 triliun itu tidak seluruhnya merupakan anggaran tidak terserap. Namun, ada upaya penghematan anggaran hingga Rp 319 miliar sesuai kebijakan pemerintah pusat.

“Kita mengikuti apa yang pemer­intah pusat anjurkan. Rapat-rapat dinas di hotel sudah kami hindari, perjalanan dinas juga kita tekan. Hasilnya bisa hemat Rp 25,6 miliar lebih. Jika ditotal, efisiensi APBD 2014 mencapai Rp 319 miliar,” te­gasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Rustandi men­gaku masih merekap laporan pem­belanjaan di beberapa SKPD.

“Untuk pendapatan 46 persen dan untuk pembelanjaan baru 38 persen,” singkatnya. (*)