SERANGAN angket yang dilancarkan DPRD Kota Bogor terhadap Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, ditengarai salah sasaran. Bola liar digelindingkan Usmar. Menurut Politikus Demokrat itu, soal pertanggungjawaban perkara intervensi lelang yang diperkarakan legislator adalah sepenuhnya menjadi ranah Walikota Bogor.
RIZKY DEWANTARA
[email protected]
Usmar mengatakan, saat ini harusnya ketÂua panitia angket saja yang berkomentar terkait masalah ini. Ia juga menjelaskan, semua terganÂtung intruksi Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, karena menurut aturan semua yang akan dihadirÂkan dalam pemanggilan pasti dituÂjukan kepada walikota.
“Semua tergantung dari waÂlikota. Temen-temen DPRD kejeÂbak oleh aturannya sendiri, tidak ada hak angket ditujukan kepada Wakil Walikota,†kata dia. “MakanÂya saya diam selama ini, kita ikuti saja karena produk hukum ada diÂmereka. Saya ikutin aja apa yang diinginkan dari panitia angket. Saya juga sudah menyiapkan data-data kepada seluruh fraksi supaya persepsinya sama,†tambahnya.
Soal pengguliran angket ini, Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono mengharap, panitia angÂket melakukan kerja sesuai mekanÂisme. Dirinya menegaskan, panitia akan konsultasi dengan pihak puÂsat. “Tugas saya hanya menerima laporan dan memantau perkemÂbangan untuk angket ini. Dalam proses perjalanan ini sikap saya sih biasa-biasa saja, ngga tau ya kalau Pak Usmar nya. Kalau ada perkemÂbangan panitia angket harus melÂaporkan pada saya,†tandasnya.
Untung kembali menjelaskan, setiap ada perkembangan dalam penyelidikan yang dilakukan paniÂtia angket wajib melaporkan ke ketua DPRD Kota Bogor. “Apapun hasilnya harus lapor ke saya, agar hasil laporan ini dapat saya inforÂmasikan kepada masyarakat BoÂgor,†tuntasnya.
Susunan panitia hak angket yang dimaksud adalah Ketua paniÂtia angket Zainul Mutaqin (PPP), Wakil Ketua Mahpudi Ismail (GerÂindra). Sementara anggotanya Andy Surya Wijaya (PPP), Rusmiati Ningsih (PDIP), Budi (PDIP), NaÂjamudin (PKS), Aditya (PKS), Eka Wardana (Golkar), Murtadlo (GolÂkar), Romdoni (PAN), H Kosasih (PAN), H. Zenal Abidin (Gerindra), Mardinus Haji Tulis (Hanura). Dodi Setiawan (Demokrat), Eni Indari (Demokrat). (*)