342128_620RESHUFFLE Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo dimaksudkan untuk menyelematkan perekonomian nasional yang terus melemah. Karena itu, perombakan kabinet ini diharapkan mampu menjawab tiga hal yakni perbaikan ekonomi terutama pangan, perbaikan koordinasi, dan menjaga stabilitas politik.

YUSKA APIYA AJI
[email protected]

Karena itu, sasaran reshuffle Jokowi adalah Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menko Polhukam. Tiga pos menteri lain yang dirombak adalah Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bapenas, dan Menteri Sek­retaris Kabinet (Sekab). Di pos Menko Perekonomian dikepercayakan ke­pada Darmin Nasution yang menggantikan Sofyan Djalil, Menko Polhukam diberikan kepada Luhut Bin­sar Panjaitan mengantikan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Menko Maritim Rizal Ramli menggantikan Indrojono Soesilo.

Menteri Perdagangan dipercayakan kepada Thomas Lembong menggan­tikan Rachmat Gobel, Mensekab yang semula dijabat Andi Wijayanto diganti Pramono Anung, dan Menteri/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago yang dicopot.

Pelantikan dihadiri oleh Wakil Pres­iden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Per­juangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Partai NasDem Surya Paloh, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Men­teri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menko PMK Puan Maharani, serta ang­gota Kabinet Kerja lainnya.

Semua pejabat baru yang dilantik terlihat hadir dalam prosesi. Namun tak semua menteri yang digantikan hadir, misalnya Tedjo Edhy, Andi Wijayanto, Andrinof, dan Rachmat Gobel.

Usai dilantik di Istana Negara Ja­karta, Rabu (12/8/2015) kemarin, para menteri baru tersebut langsung diajak rapat oleh Presiden Jokowi. Mantan Walikota Solo ini tak mau membiarkan masalah ekonomi kian terpuruk setelah dihantam jurus mabuk devaluasi China, meminta para menteri ekonomi ini bergerak cepat.

Darmin menuturkan, pertemuan tersebut mendengarkan arahan Pres­iden Jokowi untuk mengatasi berbagai persoalan yang tengah dihadapi seka­rang. Salah satu yang menjadi fokus utama Jokowi adalah pembenahan sek­tor pangan.

“Sebagai pesan untuk ya permulaan. Bapak Presiden menjelaskan membi­carakan mereview kembali menganai masalah pangan, termasuk persoalan data, termasuk soal kekeringan,” kata Darmin saat meninggalkan Istana Nega­ra, Jakarta, Rabu (12/8/2015)

Baca Juga :  Memasuki Musim Penghujan, Pemkab Bogor Mantapkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Kemudian juga disampaikan terkait dengan pencairan anggaran oleh mas­ing-masing kementerian lembaga (KL). Saat ini, anggaran tersebut sangat dibu­tuhkan untuk mendorong pertumbu­han ekonomi yang masih lesu. “ Bapak presiden juga membicarakan mengenai pencairan anggaran. pencairan angga­ran yang perlu didorong supaya terjadi percepatan,” terangnya.

Khusus untuk bidang ekonomi, kata Darmin, fokus Presiden Jokowi adalah terkait dengan upaya untuk mendorong arus modal masuk ke dalam negeri. Apa­lagi di tengah pasar saham dan nilai tu­kar rupiah yang tengah anjlok.

“Bapak Presiden menyampaikan perlunya didorong investasi dan arus modal masuk dalam rangka mengatasi persoalan kurs seperti sekarang ini, jaw­abannya adalah perlunya modal masuk dari luar. Itu hal-hal yang perlu dibicara­kan dalam waktu dekat,” paparnya.

“Ini juga termasuk pentingnya koor­dinasi sehingga sebaiknya setiap kemen­terian itu menyampaikan kebijakan itu sudah dibicarakan dengan kementerian lain,” pungkas Darmin.

Seperti diketahui saat ini pemerin­tah dihadapkan dengan persoalan ke­naikan harga daging sapi. Masalah stok sapi impor dan lokal menjadi perde­batan, untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, di sisi lain pemerintan menargetkan swasembada daging sapi.

Menurut Darmin, sejak masa pemer­intahan Presiden Soeharto ekonomi In­donesia tumbuh lebih baik ketimbang sekarang ini yaitu sekitar 7-8%. Pertum­buhan bagus tapi dengan transaksi ber­jalannya yang selalu defisit, sekitar 0,5% dari PDB.

“Walau pun tidak besar, dianggap defisit ringan yang tidak akan menim­bulkan risiko, dulu gejolak ekonomi du­nia tidak seperti sekarang,” ujar Darmin usai serah terima jabatan dengan Sofyan Djalil di Kementerian Ekonomi Lapangan Banteng, Jakarta.

Ia mengatakan, Indonesia pernah dua kali mengalami lonjakan defisit transaksi berjalan di masa pemerintahan Soeharto, yaitu pada 1983 dan sekitar 1994-1995.

“Waktu 1983 saya belum masuk pemerintah. Waktu itu pemerintah melakukan perombakan besar-besaran, tadinya berorientasi ke dalam dirombak ke luar,” ujarnya.

Pada rentang 1994-1995 defisit Indo­nesia hampir mencapai 3,5% dari PDB. Ini yang akhirnya berbuntut kepada kri­sis moneter di 1998.

“Sekarang juga walaupun jauh den­gan krisis kita mengalami situasi eko­nomi yang tidak begitu nyaman, kantor Kemenko dan BI selalu dikritisi terus kalau terjadi fluktuasi seperti sekarang ini,” katanya.

Baca Juga :  Pria di Batam Tega Aniaya Mantan Pacaranya, Diduga Karena Ditolak Cintanya

Padahal, kata Darmin, ia percaya pemerintah sudah bekerja dan menge­lola sektor keuangan Indonesia dengan baik. Sayangnya, penilaian masyarakat selalu memberatkan pemerintah.

“Dalam situasi seperti sekarang ini bagaimana pun daya kritis masyarakat itu yang kurang bagus dianggap tidak bagus, oleh karena itu saya mengajak te­man-teman untuk lebih akurat,” ujarnya.

Ketidakakuratan ini, kata Darmin, disebabkan oleh data yang tidak jelas. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan data yang jelas dan transparan.

“Kelihatannya ya harus dimulai den­gan data yang akurat, kalau datanya salah pasti kesimpulannya salah. Oleh karena itu, yang pertama dan penting adalah kalibrasi data, tidak bisa kita ke­mudian data untuk suatu hal sederhana ada 3-4 macam, itu mesti salah kesimpu­lannya,” katanya.

Sebagai Menteri Koordinator Ekono­mi, Darmin Nasution langsung bergerak cepat dengan menetapkan 3 prioritas sekaligus di awal masa jabatannya. Man­tan Gubernur Bank Indonesia ini akan langsung fokus pada persoalan pangan, termasuk polemik harga daging dan im­por sapi yang sampai saat ini belum bisa terurai.

“Pertama, persoalan mengenai pan­gan dan sangkut pautnya dengan inflasi. Tentu juga sangkutan dengan masalah kekeringan. Nanti bisa bicara harga dag­ing macam-macam. Intinya salah satun­ya adalah mengenai pangan dan inflasi,” kata Darmin ditemui usai serah terima jabatan di kantor Menko Ekonomi.

Kedua, mempercepat serapan APBN guna mendorong peningkatan infra­struktur peningkatan pangan. Darmin menyebut, stimulus dari fiskal sangat penting untuk menuntaskan masalah pangan saat ini.

“Seperti bangun waduk penting. Itu kan nggak mungkin 6 bulan, pasti ber­tahun-tahun. Juga bangun irigasi tersier, hubungannya sama fiskal, tergantung di APBN uangnya (dipakai) seperti apa,” katanya.

Ketiga, kata Darmin, menata arus investasi di dalam negeri yang saat ini dinilainya masih seret. “Karena seka­rang ini kita agak kekurangan capital inflow. Itu sebabnya kemudian kursnya agak fluktuatif,” jelasnya. (*)