BOGOR, TODAYÂ – Kabupaten Bogor kembali mendapat suntiÂkan dana sebesar Rp 16,5 miliar untuk mengentaskan kemiskiÂnan. Salah satunya melalui ProÂgram Keluarga Harapan (PKH).
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (DinsosnakerÂtrans), Yous Sudrajat bahwa dana Rp 16,5 miliar itu, 15 diÂantaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rp 1,5 milÂiar sisanya berasal dari APBD Kabupaten Bogor.
“Data jumlah keluarga yang mendapat PKH mencapai 55 ribu keluarga yang tersebar di 40 kecamatan. Dana dari APBD itu sifatnya hanya pendamping kok,†ujar manta Kepala Badan Penanggulangan Bencana DaeÂrah (BPBD) Kabupaten Bogor itu, Rabu (19/8/2015).
Menurutnya, dana PKH unÂtuk keluarga pra sejahtera itu bukanlah untuk konsumtif naÂmun untuk membantu biaya pendidikan. “Di Kabupaten BoÂgor ii masih banyak siswa berÂprestasi tapi keluarganya tidak mampu. Nah, itu yang biayanÂya dibantu PKH,†lanjutnya.
Ia melanjutkan, untuk transparansi pelaksanaan proÂgram ini akan dipantau langÂsung sarjana pendamping.
“Tugas mereka ini memanÂtau perkembangan keluarga penerima PKH. Bagi keluarga yang anaknya sudah lulus sekoÂlah hingga SLTA, jumlah angÂgaran yang mereka terima akan dikurangi untuk dialokasikan ke keluarga lainnya,†lanjutnya.
Ia pun menargetkan, dalam tiga tahun kedepan, jumlah keluarga penerima PKH akan berkurang dan beriringan denÂgan berkurangnya angka keÂmiskinan di Bumi Tegar BeriÂman. “Ya kalau selamanya dapat dana PKH yang besar, sama saja angka kemiskinan tidak menurun. Target Bupati kan untuk menekan angka keÂmiskinan dibawah 500 ribu jiwa di 40 Kecamatan pada tahun 2018 mendatang,†ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Komisi DPRD Kabupaten BoÂgor, Wasto Sumarno menegasÂkan jika problem kemiskinan di Kabupaten Bogor merupakan sesuatu yang harus ditanggapi serius. “Kami sudah targetkan angka kemiskinan pada tahun 2018 mendatang turun dari tujuh menjadi lima persen,†katanya.
Maka itu, politisi Parta Keadilan Sejahtera (PK) ini berharap agar program pemÂberantasan kemiskinan ini haÂrus teritegrasi. “Artinya semua SKPD yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat meranÂcang program yang saling berkaitan,†lanjutnya.
Wasto pun berharap agar data warga miskin harus valid dan jelas. “Seperti nama dan alamatnya tidak kabur. Karena ini penting agar program yang dirancang dan dilaksanakan menuai hasil, sehingga tekad menjadikan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia bukan mimpi belaka,â€pungkasnya.
(Rishad Noviansyah)