Untitled-1BOGOR, TODAY – Kabupaten Bogor kembali mendapat sunti­kan dana sebesar Rp 16,5 miliar untuk mengentaskan kemiski­nan. Salah satunya melalui Pro­gram Keluarga Harapan (PKH).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnaker­trans), Yous Sudrajat bahwa dana Rp 16,5 miliar itu, 15 di­antaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rp 1,5 mil­iar sisanya berasal dari APBD Kabupaten Bogor.

“Data jumlah keluarga yang mendapat PKH mencapai 55 ribu keluarga yang tersebar di 40 kecamatan. Dana dari APBD itu sifatnya hanya pendamping kok,” ujar manta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dae­rah (BPBD) Kabupaten Bogor itu, Rabu (19/8/2015).

Menurutnya, dana PKH un­tuk keluarga pra sejahtera itu bukanlah untuk konsumtif na­mun untuk membantu biaya pendidikan. “Di Kabupaten Bo­gor ii masih banyak siswa ber­prestasi tapi keluarganya tidak mampu. Nah, itu yang biayan­ya dibantu PKH,” lanjutnya.

Baca Juga :  Ratusan Siswa SDN 02 Pakansari Diedukasi Memadamkan Api

Ia melanjutkan, untuk transparansi pelaksanaan pro­gram ini akan dipantau lang­sung sarjana pendamping.

“Tugas mereka ini meman­tau perkembangan keluarga penerima PKH. Bagi keluarga yang anaknya sudah lulus seko­lah hingga SLTA, jumlah ang­garan yang mereka terima akan dikurangi untuk dialokasikan ke keluarga lainnya,” lanjutnya.

Ia pun menargetkan, dalam tiga tahun kedepan, jumlah keluarga penerima PKH akan berkurang dan beriringan den­gan berkurangnya angka ke­miskinan di Bumi Tegar Beri­man. “Ya kalau selamanya dapat dana PKH yang besar, sama saja angka kemiskinan tidak menurun. Target Bupati kan untuk menekan angka ke­miskinan dibawah 500 ribu jiwa di 40 Kecamatan pada tahun 2018 mendatang,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kurangi Angka Pengangguran, OPGI Gelar Pelatihan Menjahit di Sukamakmur

Sementara itu, Ketua Komisi IV Komisi DPRD Kabupaten Bo­gor, Wasto Sumarno menegas­kan jika problem kemiskinan di Kabupaten Bogor merupakan sesuatu yang harus ditanggapi serius. “Kami sudah targetkan angka kemiskinan pada tahun 2018 mendatang turun dari tujuh menjadi lima persen,” katanya.

Maka itu, politisi Parta Keadilan Sejahtera (PK) ini berharap agar program pem­berantasan kemiskinan ini ha­rus teritegrasi. “Artinya semua SKPD yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat meran­cang program yang saling berkaitan,” lanjutnya.

Wasto pun berharap agar data warga miskin harus valid dan jelas. “Seperti nama dan alamatnya tidak kabur. Karena ini penting agar program yang dirancang dan dilaksanakan menuai hasil, sehingga tekad menjadikan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia bukan mimpi belaka,”pungkasnya.

(Rishad Noviansyah)