POL-PPPEMKOT Bogor terkesan setengah hati membenahi konstelasi dan sistem lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor. Buktinya, Satpol PP Kota Bogor tak kunjung menerima permintaan pengajuan personil yang didroop ke kantor kecil di lantai empat komplek Balaikota Bogor itu.

RIZKY DEWANTARA
[email protected]

Kepala Satuan Polisi Pa­mong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Eko Prabowo, mengaku siap membantu, asalkan pen­gajuan permintaan dilayangkan. Calon Sekda Kota Bogor itu juga menjelaskan, dalam prosedur Sat­pol PP memang tidak ada protokol khusus untuk menjaga proses lelang, tapi jika diperlukan jajarannya siap menjaga agar kasus kisruh seperti beberapa waktu bisa dikondisikan.

Baca Juga :  Bima Arya Segera Aktivasi RW Siaga dan Pengurai Kerumunan

“Pihak ULP kalau mau minta di­jaga oleh Satpol PP, silakan kirim su­rat ke kami. Sampai sekarang belum ada surat yang masuk ke kami untuk mengawal kantor ULP,” kata dia.

Menurut Eko, pihaknya tidak di­beri jadwal jika ada acara lelang oleh ULP, seharusnya pihak ULP mem­berikan jadwal verifikasi lelang, agar pihaknya mengetahui, jika kantor ULP akan didatangi para kontraktor. “Kami memang tidak tahu kapan jad­wal lelang itu, bukannya pura-pura tidak tahu,” tandas Eko.

Terpisah, Sekda Pemkot Bogor, Ade Syarif Hidayat, membeberkan, Kota Bogor belum bisa menaikan sta­tus ULP menjadi berbentuk badan. Alasannya, karena belum memenuhi persyaratan untuk berdiri sendiri. Untuk masalah keamanan, pihaknya meminta Satpol PP Kota Bogor, un­tuk mengawal kantor ULP supaya selalu kondusif.

Baca Juga :  Ratusan Warung di Sepanjang Jalur Katulampa Dibongkar Petugas Gabungan

“Kami belum bisa menaikan sta­tus pegawai ULP untuk berdiri sendi­ri. Kami berharap ULP Kota Bogor tetap independen,” akunya.

Kepala Unit Layanan Pelayanan (ULP) Kota Bogor, Cecep Zakaria, mengaku, sering adanya gaduh di kantor ULP Kota Bogor agar menjadi perhatian khusus dari Pemkot Kota Bogor. “Kami berharap Pemkot Bo­gor bisa bergerak dan bertindak te­gas,” kata dia. (*)