BOGOR, TODAYÂ – Pemerintah KabuÂpaten Bogor masih kesulitan untuk mengadakan fasilitasMandi, Cuci dan Kakus Komunal (MCK). Sulitnya menÂemukan lahan yang diberikan warga atau pemerintah desa menjadi alasan tidak meratanya fasilitas MCK.
Kepala Dinas Kebersihan dan PerÂtamanan (DKP) Kabupaten Bogor, Subaweh mengungkapkan, 30 desa sudah diajukan untuk dibantu MCK ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini. Namun, baru 27 desa yang telah siap memiliki MCK tersebut.
“Desa-desa yang belum itu terdapat di Kecamatan Tenjo, Cigombong dan beberapa kecamatan lainnya. Kami sih inginnya ada serah terima dari desa. Apakah ini berbentuk wakaf atau bagaiman,†ujar Subaweh.
Ia menjelaskan, untuk proses pemÂbangunannya baru dimulai dengan masuknya berkas lelang ke Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ). Itu pun baru dilelang sebanÂyak 13 proyek di 13 desa. Sementara, 10 desa lainnya masih harus memberesÂkan status lahan untuk MCK komunal.
Subaweh pun menyadari jika peÂkerjaan yang tersisa tidak akan selesai jika terlambat dilelangkan. Namun, Subaweh tidak akan memaksakan pelelangan pengadaan di akhir tahun ini. “Yang baru masuk lelang, haraÂpannya akhir tahun bisa selesai. Kalau tidak sempat, tidak akan diikutserÂtakan ke lelang dan terpaksa bisa tidak terealisasi,†ungkapnya.
Menurutnya, keterlambatan proses lelang merupakan buntut dari petunÂjuk pelaksanaan penggunaan angÂgaran yang telat datang dari Pemprov Jabar. “Telat, juklaknya itu baru 30 Juli datang. Kalau dipaksakan di awal juga, kita yang salah,†tukasnya.
Lebih lanjut, Subaweh menÂgatakan, dari 30 desa yang telah diajukan sangat membutuhkan MCK komunal ini. Tetapi, ia mengakui jika teknis di lapangan agak rumit karena pengadaan tanahnya harus merupakÂan pemberian warga.
“Nah itu yang sulit. Padahal, penÂduduknya masih sering buang air beÂsar (BAB) di kebun atau di kolam. Kita kan maunya kedepan bisa lebih tertib dan tidak kumuh. Hingga saat ini juga belum ada APBD untuk anggaran MCK komunal,†tutur Subaweh.
Subawe melanjutkan, tingkat keÂsadaran warga untuk BAB di tempat yang benar sudah mencapai 90 persÂen dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Bersama Dinas Kesehatan, ia mengaku bersama terus melakukan sosialisai tentang pentingnya memiÂliki sistem sanitasi lingkungan dengan kepemilikan MCK.
“Dinkes dan DKP sudah sosialisasi tapi di lapangannya masih sulit. Terhambat kareÂna lahannya memang tidak ada,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasa PeÂnyakit dan Kesehatn Lingkungan (P2PKL) Dinkes Kabupaten Bogor, Kusnadi menjelaskan, perilaku BAB sembarangan akan mengundang beÂragam penyakit.
“Iya, feses manusia sangat mungÂkin didominasi cholera, e coli dan bakteri lainnya. Bisa juga menularkan diare, tifus, hepatitis A, folio, penyalit kulit, kolera dengan cepat,†imbuh Kusnadi.
(Rishad Noviansyah)
