kabareskrim-komjen-budi-waseso-dikabarkan-dicopot-aRuTmnrwYjDAPUR Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mendadak gaduh. Pasalnya Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Komjen Budi Waseso, santer dikabarkan bakal dicopot. Kabar ini ramai dibicarakan di lingkungan Istana Negara, kemarin.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Buwas, panggilan Budi Waseso kabarnya bikin waswas dunia usaha. Manuver jen­deral bintang tiga itu dinilai bisa mengganggu iklim investasi. Soal kabar ini, Komjen Buwas cepat me­nepis. Dia membantah di­panggil Presiden ke Istana. Namun dia menegaskan, sebagai prajurit Bhayang­kara dia siap ditugaskan kemanapun. “Dari mana beri­tanya? Sampai saat ini saya be­lum tahu,” ujarnya di Bareskrim, Rabu (2/9/2015).

Buwas mengatakan ia masih bekerja seperti biasa. Bila memang dicopot, ia se­harusnya sudah tahu. “Paling tidak Kapol­ri akan memanggil dan memberi tahu,” sambungnya.

Kabar pencopotan Buwas ini berimbas juga pada nama calon penggantinya. Se­jumlah nama bermunculan, mereka para perwira tinggi Polri yang dianggap mampu dan memiliki kans.

Nama-nama yang beredar itu, Rabu (2/9/2015) antara lain Kalemdikpol Kom­jen Syafruddin. Dia dianggap sebagai salah satu kandidat kuat, apalagi siang tadi dia bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Belum ada keterangan apa yang dibi­carakan, tapi banyak disebut, Syafruddin mantan ajudan JK ini salah satu calon Kaba­reskrim. Belum ada komentar atau keteran­gan dari Syafruddin soal nama dia yang disebut sebagai salah satu kandidat ini.

Yang disebut-sebut juga Kapolda Jatim Irjen Anas Yusuf. Mantan Wakabreskrim ini punya pernah menjadi ketua tim pen­jemput Nazaruddin di Kolombia. Kemu­dian dia menjabat sebagai Kapolda Jatim pada 2014 hingga sekarang. Nama Anas, Akpol ‘84 ini salah satu yang masuk nomi­nasi. Hingga berita ini diturunkan Anas belum berkomentar.

Calon lainnya Kapolda Metro Jaya Ir­jen Tito Karnavian. Pengalaman reserse dimiliki jenderal bintang dua yang dikenal jagoan dalam bidang anti teror. Tito juga dinilai sukses mengamankan Jakarta, mu­lai dari penggusuran hingga unjuk rasa bu­ruh. Nama Tito, Akpol ‘87 ini juga banyak disebut sebagai kandidat menggantikan Komjen Buwas. Hingga berita ini diturunk­an Tito belum memberikan respons.

Nama-nama lainnya juga bermuncu­lan, mulai dari Komjen Putut Eko Bayu Seno yang kini menjadi Kabaharkam dan pernah menjadi Kapolda Metro Jaya hingga Irjen M Iriawan yang kini men­jadi Kadivkum Polri. Tapi soal pergantian Kabareskrim ini, seperti disampaikan Ka­polri Jenderal Badrodin Haiti, semua dis­erahkan ke Wanjakti. “Kita lagi wanjak. Ya terserah Wanjak nanti,” kata Badrodin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak tahu ihwal rencana pencopotan Kepala Badan Re­serse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso. Beredar kabar bahwa Buwas di­copot karena dinilai mengganggu upaya pertumbuhan ekonomi. “Saya belum tahu. Kalau itu betul, ya kira-kira begitu,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).

Baca Juga :  Kecelakaan Maut di Palembang Menewaskan 5 orang, 1 Kritis

Luhut mengatakan Presiden Joko Wido­do dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menginstruksikan kepada jajaran menteri dan lembaga untuk tak membuat kegadu­han. “Kalau mau menindak secara hukum, silakan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan,” ujarnya.

Luhut mengaku tak tahu siapa yang akan mengganti Buwas jika benar dicopot. Namun ia berjanji akan memberikan ket­erangan pada malam hari. “Saya belum berani komentar, nanti malam saya ko­mentar,” katanya.

Kabar Budi Waseso dicopot beredar se­jak kemarin pagi setelah Kapolri menemui Presiden Joko Widodo malam sebelum­nya. Budi Waseso disebut dicopot karena dianggap “menghambat upaya pertumbu­han ekonomi.”

Sementara, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak angkat suara soal isu pencopotan atasannya, Ke­pala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso. “Kalau kasus crane yang dijadikan alasan pencopotan, saya akan mundur dari polisi juga,” ujar Victor, Rabu (2/9/2015).

Kasus crane yang dimaksud adalah ka­sus pengadaan mobile crane di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II. Bareskrim memang sedang menyidik kasus yang di­duga melibatkan Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino itu. Ketika penyidik menggele­dah kantor Pelindo, Lino langsung menel­epon Menteri Bappenas Sofyan Djalil un­tuk memprotes penggeledahan.

Victor menolak menyidik kasus ko­rupsi lagi bila ada orang yang tengah di­sidik dengan mudah melenggang setelah menelepon menteri. “Jangan suruh polisi menyidik korupsi lagi, biar KPK saja,” kata Victor, yang belum tahu soal kabar penco­potan Buwas.

Buwas sendiri menyebut kasus Pelindo sebagai, “Tidak luar biasa, hanya kasus korupsi biasa.” Saat menggeledah, Budi Waseso menjamin penyidik sudah meme­gang izin dari pengadilan.

Buwas menolak tindakan penegakan hukum yang dilakukannya dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. “Saya tak mau diintervensi,” katanya setelah berkali-kali menjawab pertanyaan wartawan yang tak ada habis-habisnya.

Budi Waseso dilantik jadi Kabareskrim, Senin, 19 Januari 2015 lalu. Artinya dia baru menjabat tujuh bulan. Dia menggan­tikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut keputusan soal Buwas dis­erahkan ke Kapolri. “Itu masalah Kapol­rilah itu. Tanya Kapolri, tentu Kapolri yang memutuskan. Kan anak buah Kapolri,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).

JK mengatakan pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Badroddin Haiti adalah hal yang biasa dilakukannya. Bahkan JK me­nyebut dirinya bisa saja bertemu dengan Kapolri setiap hari. “Setiap saat bisa ketemu Kapolri. Tadi ketemu Kapolri,” ucapnya.

Dia membatah pertemuannya ber­sama Presiden Jokowi dan Kapolri adalah bentuk campur tangan pemerintah. “In­tervensi apa? Pemerintah kan memang ha­rus melihat ini secara keseluruhan. Ndak ada intervensi,” tegas JK.

Baca Juga :  Truk Pengangkut Batok Kelapa Sawit Terjun Masuk Jurang di ‘Jalur Tengkorak’

Berhembusnya pencopotan Buwas disebut imbas dari penggeledahan di kan­tor Pelindo II. Namun JK menegaskan bah­wa pemerintah tidak membela RJ Lino. JK menyebut berdasarkan keputusan pres­iden bahwa kebijakan perdata tidak boleh dipidanakan. “Kedua, harus mendahulu­kan di-tersangka-kan dulu baru diumum­kan. Kalau sudah terbukti baru boleh diu­mumkan,” ujarnya. “Buwas melanggar?” tanya wartawan. “Saya tidak katakan itu. Saya ingin ingatkan perintah Presiden bu­kan saya toh,” sambungnya.

Saat ini, setidaknya ada dua perkara besar yang ditangani Bareskrim Polri. Per­tama, perkara dugaan korupsi dan pencu­cian uang atas pengolahan kondensat. Ked­ua, perkara dugaan korupsi mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).

Perkara kondensat mulai menguak ke permukaan ketika Bareskrim Polri meng­geledah Kantor Satuan Kerja Khusus Pelak­sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 5 Mei lalu. Diketahui, TPPI menjual kondensat bagian negara dari BP Migas sejak Mei 2009 hingga Maret 2010. Namun, pada prosesnya, penjualan justru mengakibatkan piutang negara sebesar USD160 juta atau Rp2 triliun.

Sedangkan dugaan kasus korupsi di Pelindo II, penyidik Bareskrim telah meng­geledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (28/8) lalu. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane. Seban­yak 10 mobile crane yang diadakan pe­rusahaan tersebut pada 2013 semestinya dikirimkan ke delapan pelabuhan. Namun penyidik menemukan hingga tahun ini ba­rang tersebut belum dikirimkan.

Indonesia Corruption Watch, sebagai lembaga yang kerap berbeda pendapat dengan Budi Waseso menyatakan kesetu­juannya terhadap pencopotan sang jen­deral bintang tiga itu. “Kami setuju Buwas, dicopot karena di bawah kepemimpinan­nya Bareskrim sering mengkriminalisasi pimpinan KPK hingga penyidiknya,” kata peneliti ICW, Febri Hendri, saat ditemui di kantor ICW, kemarin.

Kriminalisasi yang dia maksud adalah saat Ketua KPK non aktif Abraham Samad serta wakil ketua non aktif Bambang Wi­djojanto dijadikan tersangka dalam kurun waktu yang berdekatan dengan peneta­pan tersangka terhadap Komjen Budi Gu­nawan dilakukan KPK.

Sementara untuk penyidik KPK yang dijadikan tersangka yaitu Novel Baswedan. Dia dituduh melakukan penganiayaan ter­sangka kasus pencurian sarang burung walet pada 2004 lalu. Tak hanya pimpi­nan, aktivis anti korupsi pun banyak yang dijadikan tersangka oleh Bareskrim, dan kasusnya tak berlanjut hingga kini. Kare­nanya, jika pencopotan Buwas benar di­lakukan, ICW berharap agar Kabareskrim selanjutnya merupakan orang yang lebih profesional. Sayangnya, Febri tidak mau menyebut siapa nama perwira Polri yang cocok menggantikan posisi Buwas. “Po­koknya yang profesional karena Mabes Polri ataupun Polda Metro masih memiliki hutang kasus korupsi yang menunggak. Padahal nilai kerugiannya mencapai Rp 11 triliun,” tandasnya. (*)