Pembenahan ULP Diklaim Kurang Anggaran

BOGOR TODAY – Pemkot Bogor mengaku kekurangan anggaran untuk membenahi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku, un­tuk menambah dan menu­runkan personil khusus jaga di kantor ULP butuh angga­ran tak sedikit. “Untuk pen­jagaan kantor ULP jika ingin permanen kan butuh angga­ran, nanti akan kita ajukan terlebih dahulu. Sekarang memang belum ada anggaran khusus untuk itu,” kata Bima.

Alasan Bima Arya inipun diprotes DPRD Kota Bogor. Komisi C DPRD Kota Bogor memberikan peringatan ke­pada Pemkot Bogor untuk segera mendandani mekan­isme lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi, mengakui, situasional lelang di ULP sudah bobrok dan memiliki urgensi tinggi un­tuk segera didandani. “Disitu momentum Pemkot Bogor untuk memberikan sikap konkrit di Program Legislasi Daerah (prolegda). Apakah Pemkot Bogor serius menan­gani masalah ULP Kota Bo­gor,” tuturnya.

Politikus Golkar itu juga menjelaskan, pekerja di ULP harus fokus mengerjakan tugasnya, jika pegawai ULP masih bekerja di intansi lain disinyalir rawan muncul nepo­tisme atau kecurangan. Dirin­ya mengaku, kemungkinan ke­curangan sangat tinggi di ULP Kota Bogor sekarang. “Disana itu triliunan rupiah digelon­torkan untuk transaksi pen­gadaan barang dan jasa, harus diawasi dan dijaga,” kata dia.

Ketua Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) Kota Bogor itu juga mengatakan, untuk keamanan di kantor ULP Kota Bogor itu sebenarn­ya simple, karena pemerin­tahan itu ada Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), yang didalamnya ada instansi keamanan. “Itu sudah men­jadi kewajiban pihak kea­manan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk turun tangan. Tinggal Walikota, ULP, melalui sekda untuk meminta pengamanan ke pihak kepolisian,” tegasn­ya. “Klasik banget kalau ala­sannya soal anggaran. Jika memang masalahnya diang­garan kenapa tidak diajukan RAPBD oleh Pemkot Bogor,” tambahnya.

(Rizky Dewantara)