FOTO-BHL-FASOS-FASUMBOGOR, TODAY – Tak kurang dari 600 pengembang peruma­han beroperasi di Kabupaten Bogor. Namun, hanya 16 persen atau sekitar 70 yang telah me­nyerahkan lahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fa­sum).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bo­gor pun mendesak Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) un­tuk menyerahkan data-data pengembang yang belum me­nyerahkan kewajibannya.

“Kami siap membantu kok. Ini kan demi kepentingan dae­rah, nah DPRD siap membantu untuk menagih para pengem­bang yang belum menyerah­kan lahan fasos fasumnya,” ujar Wakil Ketua DPRD, Ade Munawaroh Yanwar, Jumat (4/9/2015).

Baca Juga :  44 Karya Ilustrasi dari 18 Seniman Dipamerkan di Kota Bogor

Hal senada diung­kapkan Ketua Komisi I DPRD, Kukuh Sriwidodo, menurutnya lahan fasos fasum merupakan kwajiban yang harus diserah­kan kepada pemerintah dae­rah, seperti lahan pemakaman yang alokasi luas lahannya dua persen dari luas areal peruma­han yang dibangun.

“Ini memang bukan pe­kerjaan mudah, tapi tetap ha­rus dilakukan. Kami juga minta pemda untuk aktif menginven­tarisir pengembang mana saja yang sampai sekarang belum menyerahkan kewajibannnya,” tegas Kukuh.

Lebih lanjut, Kukuh men­gungkapkan telah berhasil memaksa sejumlah pengembangkelas kakap un­t u k menyerahkan sebagian asetnya kepada pemda. Seperti PT Fer­ry Souneville, Kecamatan Gu­nung Putri dan PT Sentul City, Babakan Madang.

Baca Juga :  Gelar Halalbihalal, Ini Pesan Dirut PPJ Kota Bogor

“Untuk Ferry Souneville, aset yang diserahkan sekitar 13 hektar. Kalau Sentul City men­capai 60 hektar. Makanya kami mendesak DTBP untuk meny­erahkan data perumahan yang belum menyerahkan fasos fasumnya supaya kami mudah mengejar p e n g em­b a n g­nya,” tukas Kukuh.

Kukuh mengakui, Komisi I terkendala alamat perusahaan, penelusuran aset yang belum diserahkan menjadi sulit. “Tapi, kita akan terus kejar, karena lahan fasos fasum itu sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan ma­syarakat, seperti untuk fasilitas kesehatan maupun pendidi­kan,” pungkasnya.

(Rishad)