Formasi Baru Koalisi Jokowi

Oleh: SYAMSUDDIN HARIS
Profesor Riset LIPI

Pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Negara tersebut cukup mengejutkan. Se­bab, PAN selama ini dike­nal sebagai parpol yang jadi basis politik Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi politik yang semula diben­tuk untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pe­milu Presiden 2014. Seusai Kongres IV PAN di Bali, yang dihadiri sege­nap elite politik KMP, Zulkifli yang menggantikan Hatta Rajasa masih mengatakan PAN tetap akan bera­da di luar pemerintahan bersama-sama dengan KMP.

Perombakan Kabinet Jilid II?

Tanda-tanda perubahan si­kap politik PAN sudah tampak menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, 6-7 Mei 2015. Sebelum rakernas Zulkifli telah menyatakan untuk mendukung pemerintah meskipun masih bera­da di lingkungan KMP. Karena itu, rakernas yang turut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati tersebut akhirnya jadi momentum politik bagi PAN di bawah kepe­mimpinan Zulkifli untuk mening­galkan KMP dan bergabung ke Ko­alisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi longgar pendukung Jokowi-JK.

Momentum lain yang mengin­dikasikan perubahan sikap poli­tik PAN adalah kehadiran Zulkifli dalam Kongres PDI-P, yang juga berlangsung di Bali setelah Rak­ernas IV PAN, pada pekan kedua April 2015. Indikasi berikutnya yang kurang dicermati oleh ban­yak kalangan adalah fakta bahwa Zulkifli sendiri sebenarnya jarang hadir dalam rapat-rapat petinggi KMP seperti para ketua umum parpol anggota koalisi lain.

Lalu, apa yang diperoleh PAN dengan bergabung ke pemerin­tah? Seperti dijelaskan secara formal oleh Zulkifli, PAN ingin membantu pemerintah karena turut prihatin dengan kondisi perekonomian nasional yang melambat beberapa bulan tera­khir. Dalam bahasa Zulkifli, PAN bergabung untuk ”menyukseskan program-program pemerintah”. Akan tetapi, apakah benar obsesi Zulkifli hanya untuk membantu pemerintah yang tengah kesulitan mengelola ekonomi?

Sebagai parpol yang pernah berada di dalam pemerintahan bersama-sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono se­lama dua periode (2004-2014), wajar jika PAN juga berharap memperoleh bagian kue kekua­saan di bawah Presiden Jokowi. Hanya saja karena tak kunjung ada sinyal dari Jokowi terkait ket­erlibatan PAN dalam Kabinet Kerja hasil perombakan yang lalu, Zulki­fli akhirnya mengumumkan pe­rubahan sikap politik PAN tanpa kompensasi politik apa pun dari Jokowi-JK.

Dukungan politik tanpa konse­si apa pun tentu sangat positif. Jika benar tidak ada transaksi politik soal PAN mendapat apa, kapan, dan bagaimana, realitas ini tentu patut diapresiasi. Meski demikian, dalam kehidupan politik bangsa kita yang masih keruh dewasa ini, banyak orang percaya: tidak ada makan siang gratis dalam politik. Karena itu, sebagian kalangan menduga, Presiden Jokowi mung­kin saja tetap akan memberikan kompensasi politik kepada PAN, yakni melalui perombakan kabi­net jilid II. Kapan waktunya, mungkin hanya Jokowi yang tahu saat yang tepat untuk itu.

Jika benar demikian, kelak akan muncul soal baru bagi Jokowi. Kehadiran PAN, bagaimanapun, bakal memicu munculnya resisten­si parpol KIH yang telah mendu­kung Jokowi selama ini. Masalahn­ya, setiap bagian kue kekuasaan yang diberikan bagi anggota baru koalisi tentu berdampak pada pen­gurangan jatah kekuasaan bagi parpol anggota lama. Mungkin faktor resistensi anggota lama ini pula yang menjelaskan mengapa hanya Ketua Umum Partai Ha­nura Wiranto yang hadir di Istana Negara ketika PAN mengumum­kan bergabung ke pemerintahan Jokowi. Bukankah KIH mencakup pula Megawati (PDI-P), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Sutiyoso (PKPI)?

Keuntungan Jokowi

Sebaliknya, apa yang diharap­kan Jokowi dari bergabungnya PAN? Pertama, keputusan Zulkifli, bagaimanapun, akan mengubah peta formasi koalisi pendukung pemerintah (KIH) dan koalisi oposisi (KMP) di DPR Senayan. Bergabungya PAN (48 kursi) akan menambah kekuatan KIH, yakni PDI-P (109 kursi), PKB (47), Nas­dem (36), dan Hanura (16), men­jadi total 256 kursi DPR. Itu pun dengan catatan, Partai Golkar dan PPP yang tengah mengalami kon­flik internal dimasukkan sebagai pendukung KMP. Apabila Partai Demokrat (61) tidak masuk ke dalam salah satu koalisi, kekuatan KMP di DPR tinggal 243 kursi.

Kedua, melalui formasi baru koalisi pendukung pemerintah yang keanggotaannya bertambah tersebut, Presiden Jokowi kini lebih percaya diri dalam mengam­bil keputusan, terutama berkaitan dengan pembenahan kehidupan ekonomi nasional bangsa yang tengah melambat akhir-akhir ini. Presiden Jokowi tentu berharap agar tak ada lagi hambatan poli­tik di DPR dalam memutuskan kebijakan-kebijakan strategis yang diambil. Melalui tambahan dukungan PAN, Jokowi mung­kin juga berharap agar kebijakan pemerintah tidak dipenjara oleh parpol pendukung pemerintah itu sendiri.

Ketiga, dengan bergabungnya PAN, Jokowi kini dapat ”sekutu” sekaligus partner politik baru dalam menghadapi friksi internal KIH yang cenderung didominasi oleh Ketua Umum PDI-P Megawati dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Kehadiran Zulkifli dan PAN akan memberi ruang yang lebih leb­ar bagi Jokowi untuk mempertah­ankan pilihan-pilihan politik sendiri di tengah tekanan politik para ketua umum parpol anggota KIH.

Sementara itu, koalisi pengusung Prabowo-Hatta, KMP, dapat diibaratkan kapal besar di tengah samudra yang tidak hanya kehilangan arah dan terombang-ambing ombak, tetapi juga tidak kunjung berlabuh. Setelah gagal mengantar Prabowo-Hatta di Pil­pres 2014 yang lalu, tidak begitu jelas siapa sesungguhnya nakhoda kapal KMP hingga saat ini. Prabo­wo tidak lagi sempat turun lang­sung memimpin KMP, Hatta sudah tidak memimpin PAN, sementara Aburizal Bakrie sibuk dengan uru­san konflik internal Partai Golkar.

Satu-satunya partai yang komitmennya tetap utuh terha­dap KMP bisa jadi hanya Gerindra yang kini dipimpin sendiri oleh Prabowo sebagai ketua umum. Golkar dan PPP yang semula men­dukung KMP terbelah dalam kon­flik internal yang belum kunjung terselesaikan. Sementara dukun­gan PKS di bawahpresiden baru, M Sohibul Iman, mungkin saja tak lagi sekuat ketika partai Islam ber­basis tarbiyah ini masih dipimpin oleh Anis Matta.

Di tengah ketidakjelasan arah dan nakhoda kapal KMP itulah, Zulkifli akhirnya memutuskan segera meninggalkan kapal dengan sekoci sendiri menuju pelabuhan KIH. Bagi PAN di bawah Zulkifli, berbuat untuk turut ”menyukses­kan program-program pemerin­tah” mungkin dipandang lebih nyata ketimbang bertahan dalam kapal tanpa arah serta tanpa na­khoda yang jelas. PAN di bawah Zulkifli memilih menyelamatkan diri sebelum turut karam bersama-sama dengan parpol KMP lainnya.

Jadi, terlepas berbagai pe­nilaian minor terhadap manuver Zulkifli, perubahan sikap politik PAN di bawah kepemimpinannya patut diapresiasi. Perubahan sikap Zulkifli dan PAN sekurang-kurang­nya bisa mendorong para petinggi parpol KMP untuk berkaca: ke mana sesungguhnya arah kapal koalisi yang tak kunjung berlabuh tersebut? Bukankah tujuan akhir setiap kekuasaan adalah berbuat yang terbaik bagi negeri ini tanpa harus dilabeli dengan ”KIH” atau­pun ”KMP”? (*)