jokowi-2-130926cJAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar. Yakni mening­katkan daya saing industri, mem­percepat proyek-proyek strat­egis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Untuk mendorong daya sa­ing industri, Jokowi menyebut­kan terdapat 89 peraturan yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dihapus. Kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tin­dih aturan dan duplikasi kebijakan. “Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk (diusulkan untuk dideregulasi). Pemerintah berkomitmen menyelesaikan paket deregulasi ini pada September-Ok­tober 2015, dan mungkin akan ada tahap II dan mungkin tahap III,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Terkait percepatan proyek strat­egis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan menghilangkan berbagai hal yang selama ini me­nyumbat pelaksanaannya. “Antara lain melakukan penyederhanaan izin, peny­elesaian masalah tata ruang, memper­cepat pengadaan barang dan jasa, serta memberikan diskresi menyangkut ham­batan hukum,” tuturnya.

Fokus yang ketiga, lanjut jokowi, pemerintah akan mendorong pembangu­nan rumah bagi masyarakat berpendapa­tan rendah guna mendorong investasi di sektor properti.

Baca Juga :  Lirik Lagu Bila Nanti – Nabila Maharani, Bikin Melow

Presiden Jokowi optimistis paket kebi­jakan ekonomi jilid I yang dirilis pemerintahannya akan mampu menggerakkan sektor rill dan memajukan perkonomian Indonesia di masa depan. “Saya yakin paket kebi­jakan September ini akan memperkuat industri nasional, mengembangkan UMKM, memperlancar perdagangan antardaerah, menggairahkan industri pariwisata, dan menyejahterakan ne­layan,” ujarnya.

Bogor Masih Lesu

Menanggapi lahirnya kebijakan paket September Jokowi ini, para pen­gusaha lokal, khususnya di Bogor masih pesimis. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak akan serta merta membuat perekonomian lang­sung membaik.

Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Rudy Ferdian mengungkapkan, program Jokowi tidak akan bisa diterapkan secara instan, tapi perlu waktu. “Ya kalau melihat iklim in­vestasi properti di Kabupaten Bogor saat ini, daya beli masyarakat sedang lesu. Salah satunya imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah,” ujar Rudy Bule itu kepada Bogor Today, Rabu (9/9/2015).

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan, jangka pendek, usulan Jokowi masih su­lit diterapkan di Bumi Tegar Beriman. “Kalau tidak mau dikatakan jangka pan­jang, ya sebut saja masih memerlukan waktu lah. Kalau jangka panjang kan perlu waktunya lama,” katanya.

Baca Juga :  Masya Allah…!!   Wanita Ini Lahirkan Bayi Kembar 10

Terpisah, Ketua Kadin Kota Bogor, Erik Suganda mengakui, jika iklim in­vestasi setahun terakhir mengalami penu­runan drastis. Pengusaha ragu berinvesta­si karena daya beli masyarakat juga turun hingga kisaran 40 persen. “Menurut saya, kran investasi perlu dibuka lebar-lebar oleh Pemerintah Pusat. Untuk perizinan saja dipersulit, bagaimana pengusaha mau datang ke Bogor,” kata dia.

Politikus PDIP itu juga mengaku pernah berkonsultasi dengan Jokowi terkait ribetnya mekanisme periz­inan di Kota Bogor. “Saya lebih setuju pemerintah memperbaiki sistem dan mekanisme perizinan investasi. Semasa banyak yang masih nyambi jadi calo, saya yakin investasi semakin tahun se­makin turun,” kata dia.

Lantas, seberapa lama pengaruh ke­bijakan Jokowi ke Bogor? Erik mempre­diksi, satu tahun ke depan iklim baru bisa membaik jika diterapkan oleh pemerin­tah daerah (pemda). “Kemungkinan bu­tuh waktu satu tahun,” tandasnya.

(Rishad Noviansyah|Yuska Apitya)