Untitled-14DEWAN Perwakilan Rakyat RI dan pemerintah sedang mempersiapkan standarisasi gaji pejabat negara dan BUMN. Gaji Presiden diajukan lebih tinggi dari gaji direksi BUMN. Berapa kenaikan gaji yang rancang wakil rakyat itu?

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Yang perlu kita luruskan ke jalan yang benar adalah adanya unsur-unsur direksi BUMN yang gajinya selangit. Ini sudah jadi bahan pembicaraan bersama-sama pimpinan DPR dan Kemenkeu. Bagaimana mungkin gaji BUMN ada yang di atas Rp 300 juta bahkan di antara lembaga independen ini gajinya di atas presiden, ini kan nggak benar,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurni­awan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Menurut Taufik, presiden sebagai kepala negara harus diapresiasi lebih oleh publik. Gaji presiden, menurut dia, tak boleh lebih rendah dari direksi BUMN. “Apalagi kalau BUMN rugi, kok gajinya lebih tinggi dari presiden, gaji di­reksi BUMN selangit. Ada keuntungan peru­sahaan dibagi rata tiap tahun, ini yang jangan lepas dari sorotan publik. Itu triliunan rupiah di situ,” kata doktor ekonomi Universitas Di­ponegoro (Undip) Semarang ini.

Menurut Taufik, hal ini sudah jadi ke­sepakatan antara pemerintah dan DPR. Pembahasan lebih serius dilakukan segera. “Pemerintah dan DPR bakal membuat stan­dardisasi gaji pejabat negara dan BUMN,” papar Taufik.

Taufik mencontohkan gaji gubernur BI dan direksi BI yang menurutnya sangat tinggi. Ke depan gaji tertinggi di Indonesia adalah gaji presiden. “Sekarang ini gaji pres­iden malah lebih rendah dari direksi BUMN. Jadi setelah selesai membahas APBN 2016 ini, saya akan menginisiasi itu bersama Ke­menkeu yang sangat koorperatif. Apa pun gaji direksi BUMN itu adalah uang rakyat, jadi harus dibuat standardisasi oleh Bappe­nas, Kemenkeu, dengan undang-undang,” pungkas Waketum PAN ini.

Rp200 Juta Per Bulan

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Trimedya Panjaitan, mengatakan presiden seharusnya digaji pal­ing sedikit Rp 200 juta per bulan. Besaran gaji itu, menurut Ketua DPP PDIP tersebut, sesuai tanggung jawab dan kompleksitas masalah. “Kalau dilihat tanggung jawab, kompleksitas masalah, dan beban kerja sebagai presiden, gaji sebesar Rp 200 juta sudah wajar,” kat­anya di Jakarta, Rabu (16/9/2015). “Sekarang kan sekitar Rp 62 juta. Paling enggak Rp 200 juta, tapi mampu enggak negara?”

Baca Juga :  Peningkatan Ruas Jalan Warung Borong-Rancabungur Telan Anggaran Rp 8 Miliar

Menurut Trimedya, jika dibandingkan dengan gaji kepala negara di negara-negara ASEAN, gaji Presiden Republik Indonesia su­dah sepantasnya dinaikkan. “Gaji presiden kita kecil, coba bandingkan dengan gaji pres­iden di negara ASEAN saja, jauh sekali be­danya,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum itu.

Trimedya mengatakan, kenaikan gaji presiden harus dilihat dari momentum. “Tinggal momentum, apakah tahun ini atau tahun depan, karena disesuaikan dengan APBN. Yang penting gaji pokok saja karena berpengaruh pada uang pensiun,” ucapnya.

Usulan kenaikan gaji Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan publik. Tapi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah jus­tru menyatakan, rencana tersebut bukanlah sebuah persoalan. “Ya itu bisa saja terjadi, gubernur BI juga gajinya berapa ratus juta,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (15/9/2015).

Menurut Fahri, gaji seorang presiden se­harusnya tidak di bawah direksi BUMN atau pejabat BI. Bahkan gaji presiden yang hanya Rp62 juta per bulan itu tidak wajar dan me­mang selayaknya dinaikkan. “Menurut saya segitu kurang itu, karena tidak ada kebe­basan. Kalau ada kebebasan kita tentu mam­pu lakukan pengawasan intensif,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden, Jusuf Kal­la (JK) menilai, belum tepat jika gaji presiden atau wakil presiden di Indonesia dinaikkan di tengah situasi ekonomi yang melemah. Namun, jika perekonomian membaik, Kalla menilai tidak menjadi persoalan bagi negara untuk menaikkan gaji presiden atau wapres.

Baca Juga :  Pemkab Bogor Berjanji 2023 Pembangunan Huntap di Sukajaya Rampung

“Kita lihat keadaan, kalau memang eko­nomi baik, ya pastilah. Tetapi, kalau eko­nomi belum baik ya, jangan dululah. Kalau ekonomi sudah baik, naik sedikit bolehlah,” kata Kalla di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Menurut dia, gaji presiden di Indonesia tergolong kecil meskipun bukan yang terkecil di dunia. Demikian juga gaji menteri di Indo­nesia jika dibandingkan dengan gaji menteri di banyak negara lain. Kendati demikian, Kalla mengaku bersyukur meskipun gaji yang diterimanya tergolong kecil dibandingkan dengan di negara lain. “Walaupun bukan yang terkecil jugalah, kita juga apresiasi para pejabat, menteri, yang gajinya hanya tidak cukup Rp 20 juta. Saya 40 juta, tetapi kan ada mobil, rumah, kan gitu,” kata Kalla.

Amerika Paling Tinggi

Persoalan gaji kepala negara termasuk hal yang menarik untuk dibahas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengantongi gaji lebih sedikit lantaran terkena pemangkasan gaji sampai 10%. Pemotongan gaji ini merupakan dampak dari ekonomi Rusia yang masuk resesi.

Berbanding terbalik dengan Putin, Kan­selir Jerman Angela Merkel mendapat ke­naikan gaji 2,2% di awal Maret ini. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menduduki posisi teratas gaji pimpinan pemerintahan, dengan total USD 400.000 per tahun. Se­bagai tambahan, Obama juga bebas pajak pengeluaran sampai USD 50.000.

Presiden Prancis Francois Hollande juga masuk dalam top 10, meski sejak ta­hun 2012 dia mengalami pemangkasan gaji sampai 30%. Tanpa pemangkasan, Hollande menduduki posisi kedua tertinggi di bawah Obama dengan gaji € 255.600 (USD 274.522) per tahun.

Lalu berapa gaji Presiden Jokowi?

Bahwa daftar gaji ke-13 pensiunan pe­jabat negara tahun 2014 yang didapatkan dari PT Taspen (Persero) selaku pengelola tunjangan pensiun PNS dan pejabat negara memperlihatkan gaji presiden RI sebesar Rp 30.240.000 dan gaji wakil presiden Rp 20.160.000 per bulan. (*)