Untitled-5BOGOR TODAY – Banyak bengkok (tanah) milik Kabupaten Bogor yang tidak diserahkan ke Kota Bogor, setelah adanya perubahan batas wilayah antara kedua daerah itu. Ada Sekitar 8 hektar total bengkok yang tidak diserahkan, karena lo­kasinya diluar desa eks Kabupatan Bogor yang saat ini menjadi wilayah Kota Bogor. Sementara itu, bengkok yang sudah diserahkan menjadi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bo­gor saat ini sedang di data ulang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Hanafi, mengatakan, hasil perluasan sebagian desa di wilayah Kabupaten Bogor, seban­yak 46 desa yang dahulu masuk ke Kota Bogor. Hal itu ditindak lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 1995.

“PP itu tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya daerah tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Kemudi­an ditindak lanjuti oleh peraturan Guburnur no 52, tanah-tanah kas desa yang sebagian diserahkan dan sebagian tidak,” ungkapnya.

Baca Juga :  Favehotel Padjajaran Bogor Tambah Layanan Hiburan TV On-Demand Untuk Para Tamu

Menurut Hanafi, semua tanah kas desa atau bengkok itu masuk ke dalam aset Pemkot Bogor karena bersama desa yang masuk. Persoa­lan ada yang diserahkan dan ada yang tidak itu tidak tahu sebabnya, yang jelas tahun 2004 dalam doku­men Pemkot meminta tanah yang ti­dak diserahkan menjadi diserahkan.

“Meminta bantuan DPRD saat itu dan membuat pansus. Kami juga membuat surat ke Bupati Bogor saat itu, sampai saat ini Bupati tidak membarikan jawaban. Artinya se­cara administratif tanah yang tidak diserahkan bukan milik kami,” un­gkapnya.

Baca Juga :  Tirta Pakuan Minimalisir Gangguan Layanan Saat Pengerjaan Penggantian Valve Induk

Hanafi menjelaskan, tanah kas desa atau tanah bengkok yang tidak diserahkan lokasinya diluar desa, dengan rincian tersebar di sembi­lan wilayah. Luas sawah 22.550 me­ter persegi dan luas bukan sawah 58.021 meter persegi. “Sekitar 8 hektar yang tidak diserahkan, ter­bagi di wilayah Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung dan Ke­camatan Cijeruk,” jelasnya.

Sementara untuk bagian yang diserahkan sesuai rekomendasi BPK belum tercatat di aset Pemkot Bogor. Pemkot akan berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor, tetapi se­cara normatif menjadi aset Pemkot Bogor. “Besaran luasan yang sudah diserahkan belum di ukur, sehingga nantinya akan di ukur berapa lua­san lahan yang sudah diserahkan,” tuntasnya.

(Rizky Dewantara)