Komisi C DPRD Kota Bogor Minta Jatah Preman?

BOGOR TODAY – Ada-ada saja tingkah polah wakil rakyat kita kian hari. Bukannya mendukung percepa­tan pembangunan wilayah, malahan para wakil rakyat iseng mengusik proyek-proyek yang digarap Pemerin­tah Pusat.

Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Komisi C DPRD Kota Bogor menyidak dua Proyek pembangunan pembangunan penataan fisik kawasan pusaka dan pembangunan kawasan Tugu Kujang yang berasal dari dana APBN sebesar Rp. 2.642.436.261, serta pembangunan trotoar dan drainase seputar KRB yang berasal dari dana APBD Kota Bogor sebesar Rp. 6,3 mi­lyar, yang berlokasi di kawasan Tugu Kujang dan seputar Kebun Raya Bo­gor (KRB). Komisi bidang pengawasan bangunan itu meminta proyek dis­etop. Ada apa gerangan?

Komisi C DPRD Kota Bogor berda­lih menemukan kegiatan pembangu­nan dua proyek di satu lokasi berdeka­tan itu banyak yang menyalahi aturan dan tidak sesuainya antara bistek gambar perencanaan dengan realisasi pembangunan dilapangan.

Komisi C juga mendalih, kegiatan proyek pembangunan kawasan Tugu Kujang dan seputaran Kebun Raya Bo­gor (KRB) ditemukan adanya pondasi yang ambruk dan tanahnya longsor menimpa pagar pembatas milik KRB.

“Pelaksana proyek ini lemah dalam melakukan kordinasi, sehingga hasil pekerjaan maupun aktivitas kegiatan pembangunan ini tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Kita lihat saja ada pondasi yang sudah dibangun tapi am­bruk dan tanahnya longsor. Komisi C meminta dan merekomendasikan agar kegiatan pembangunan ini dihentikan dulu, dan pihak kontraktor melakukan dulu revisi gambar dan RAB nya,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi, kemarin.

Yus juga mengatakan, proyek pem­bangunan yang berasal dari dana APBN ini harus dirubah total dan direvisi, baik perencanaan pembangunannya maupun RAB nya, karena banyak sekali utilitas yang harus dibenahi. Pihak kon­traktor juga lemah dalam melakukan kordinasi dengan Pemkot Bogor, pada­hal kegiatan mereka berada di wilayah Kota Bogor. “Ya, koordinasilah sama kita-kita. Koordinasi kan sangat penting karena para pekerja proyek dari pusat harus tahu kondisi existing di lapangan, terbukti banyaknya utili­tas di lokasi ini harus dibenahi dulu. Harus ada revisi yang disepakati antara Kementrian PU dan Bappeda, dan pe­kerjaan pembangunan ini harus dihen­tikan dulu,” ucapnya.

Namun demikian, untuk pemban­gunan pedestrian yang berasal dari dana APBD Kota Bogor sampai saat ini terpantau kondusif dan sudah sesuai dengan bistek maupun RAB. “Untuk pembangunan trotoar dan drainase ini terpantau masih kondusif dan pem­bangunannya sesuai dengan peren­canaan. Hanya saja masalah saluran limbahnya harus diutamakan agar per­masalahan bau limbah yang selama ini terjadi bisa diselesaikan,” jelasnya.

Tudingan amburadulnya kegiatan pembangunan kawasan Tugu Kujang dan seputaran Kebun Raya Bogor (KRB), dibantah keras oleh pelaksana PT. Pinapan Gunung Mas, Santoro. Dia mengatakan ambruknya pondasi dan longsornya tanah diakibatkan kegiatan pembangunan saluran air dan trotoar dari DBMSDA Kota Bogor. Karena sebe­lum pembangunan kawasan Tugu Ku­jang dan seputaran Kebun Raya Bogor (KRB) ini, pihak DBMSDA telah mem­bangun terlebih dulu pembuatan sal­uran air, padahal didalamnya terdapat sejumlah utilitas yang tidak dibenahi oleh mereka.

“Pihak kontraktor membuat gorong-gorong saluran air dan mengu­ruk tanah di lokasi ini, jadi ketika kami membuat pondasi, akhirnya kemarin saat hujan turun, pondasi itu ambruk dan tanahnya longsor. Kami sudah menanyakan dan melaporkan temuan soal kondisi banyaknya utilitas dan rawannya tanah ini ke Kementrian PU dan Pemkot Bogor melalui DBMSDA, tetapi tidak ada tanggapan, sampai akh­irnya pondasi ini ambruk,” jelasnya.

Santoro menambahkan, karena banyaknya utilitas di lokasi proyek ini, seharusnya Pemkot Bogor melalui dinas terkait membenahi terlebih dahulu, jan­gan langsung menyerahkan begitu saja. “Harusnya mereka menyelesaikan dan mengkordinasikan soal utilitas disini, agar kami lebih hati-hati dalam bekerja. Intinya kami bekerja sesuai bistek dan gambar yang ada, tapi karena ada long­sor ini, maka kami akan melakukan re­visi yang bekerjasama dengan Pemkot Bogor dan KRB,” pungkasnya.

(Guntur Eko Wicaksono)