polrestabes-bandung-amankan-sejumlah-barang-bukti-uang-_140224171946-485JAKARTA, TODAY — Mengucurnya dana Rp 42 triliun dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD) ke tiga bank BUMN, menuai kritik. Kalangan Komisi VI DPR menkhawatirkan pinjaman tersebut akan men­jadi pintu masuk bagi China untuk menguasai perusahaan-perusahaan pelat merah.

Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iskandar D. Syaichu, menyampaikan kekhawatiran tersebut saat rapat den­gan pendapat (RDP) Komisi VI bersama Kementerian BUMN dan BUMN terkait, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2015).

Tiga bank yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indo­nesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara In­donesia Tbk (BNI). Para Dirut bank-bank tersebut ikut hadir dalam rapat.

“Tiga bank ini bukan instrumen tu­kar guling saham China? Karena publik di luar pun menilai ini jadi salah satu ske­nario privatisasi tiga bank yang sangat sehat dan saya yakin kondisi dunia hari ini kita tidak akan bisa mendapatkan pinjaman dari negara mana pun. Saya in­gin jaminan bahwa ini bukan pintu China menguasai saham-saham tiga bank ini,” katanya.

Menjawab tuduhan tersebut, Depu­ti Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, menyatakan utang tersebut tidak ada hubungannya dengan saham perusahaan pelat merah.

“Kita komitmen tidak akan gadaikan negeri ini. Bapak-bapak dirut yang ada di sini hatinya ke merah putih Pak. Jadi tidak ada yang digadaikan. Tidak ada tekanan sama sekali dalam negosiasi. Justru harus kita pandang sebagai ke­percayaan negara dunia kepada Indone­sia di saat kondisi ekonomi dunia tidak membaik. Tidak ada yang kita jamink­an,” kata Gatot.

Baca Juga :  Ganjil Genap Dihari Kerja Dinilai Ganggu Aktivitas Warga

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dwie Aroem Hadiatie, ikut bertanya soal kebutuhan modal BUMN dan rencana tambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Saat ini berlangsung BUMN-BUMN mengajukan PMN. Di mana PMN itu menyedot uang negara triliunan. Apa jumlah tersebut itu tidak memenuhi pembangunan infrastruktur yang dibu­tuhkan sehingga harus meminjam (dari China)?” Tanya Dwie.

“Kita terima kasih sekali kepada bapak ibu sekalian karena telah mem­berikan PMN. Dana itu akan masuk se­bagai ekuitas BUMN, dan nantinya akan meminjam kepada perbankan. Jadi kom­posisinya itu 30-70, 70 dari perbankan dan 30 dari BUMN,” jawab Gatot.

“Yang pasti memang 5 tahun ke de­pan di RJPP kalau kita lihat pendanaan infrastruktur sangat luar biasa, berarti ada gap yang harus diisi sebesar Rp 335 triliun. Oleh karena itu, Ibu Menteri (BUMN) sudah menyetujui muatan pin­jaman untuk meningkatkan infrastruk­tur dan pinjaman jangka panjang selama 10 tahun. Jadi sangat match dengan proyek infratruktur yang ada, jadi tidak missmatch,” tambah Gatot.

Dua pekan lalu Menteri Badan Usa­ha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, membawa direktur utama dari 3 bank BUMN ke Beijing, China. Rombongan Indonesia menandatangani perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China (CBD).

Menurut Gatot Trihargo, pinjaman USD 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun, yang diberikan China kepada Bank Man­diri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank BNI itu ditujukan untuk program pem­biayaan infrastruktur dan perdagangan ekspor.

“Seperti Bapak dan Ibu ketahui, bah­wa ada kunjungan resmi Bapak Jokowi (Presiden Joko Widodo) ke Jepang dan Tiongkok pada tanggal 26-28 Maret 2014, dan di dalam kunjungan tersebut ada beberapa MOU yang ditandatan­gani saat itu meliputi keuangan, industri infrastruktur dan sebagainya,” katanya.

Baca Juga :  Warga Bogor Bisa Vaksinasi di Gedung DPRD

Ia mengatakan, dari hasil MoU tersebut maka empat hari kemudian saat rapat kabinet paripurna di Jakarta, Jokowi memerintahkan Menteri Koordi­nator Bidang Perekonomian saat itu, So­fyan Djalil dan Rini untuk menindaklan­juti dua MoU antara kedua pemerintah.

“Dalam waktu 3 kali kunjungan ibu menteri (Rini) ke Beijing yaitu Maret, Juni, dan September setelah dilakukan pembicaraan berkali-kali, maka pada 16 September, disepakati untuk memberi­kan pinjaman lunak kepada 3 bank BUMN masing-masing USD 1 miliar,” katanya.

Pinjaman tersebut, kata Gatot, si­fatnya adalah business to business (B to B) alias antar bank tanpa melibatkan pemerintah. Yang melakukan tanda tan­gan adalah direktur utama masing-mas­ing bank dengan pihak bank China.

“Ibu Rini menyaksikan penandatan­gan tersebut di Beijing, kemudian dana yang ada 70% dalam denominasi dolar AS dan 30% denominasi renminbi. Nanti secara detil masalah bunga dan tenor 10 tahun, akan dijelaskan secara detil oleh bank-bank tersebut. Negosiasi antara CDB dan bank-bank dilakukan mereka dan kami hanya memantau tindak lanjut negosiasi tersebut,” ujar Gatot.

Pada kesempatan yang sama Gatot juga menyampaikan posisi utang bank-bank pelat merah hingga akhir Juli 2015. Porsi utang luar negeri BUMN hanya 10,4% dari total, nah 1,3% di antaranya adalah milik bank BUMN.

(Alfian Mujani|dtc)