kejari-kota-Katarina-(4)BOGOR TODAY – Ketidakmampuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor dalam mengungkap dugaan mark up kasus Jambu Dua, membuat publik mulai ragu. Kasus ini bakal kabur tak jelas.

Sudah sembilan bulan, kasus ini diselidiki. Seluruh petingi eksekutif dan legis­latifpun sudah dipanggil dan diperiksa kejaksaan. Mereka diantaranya Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto; Wakil Walikota Bogor, Usmar Hari­man dan Ketua DPRD Kota Bogor, Untung wahyudi Mar­yono. Namun, jaksa belum bisa menggambarkan, siapa tersangka dalam perkara ini.

Direktur Komite Peman­tau Legislatif (KOPEL) Indo­nesia, Syamsudin Alimsyah, mengatakan, harusnya lembaga penegak hukum terutama Kejaksaan, perlu intropeksi diri atas ren­dahnya kepercayaan publik selama ini. Hal ini dipicu, karena ulahnya sendiri yang kurang profesional dan tidak transparan atas penanganan kasus Jambu Dua. Dirinya menegaskan, Kejari Bogor se­lama ini dianggap tebang pilih dalam penanganan kasus den­gan hanya berani pada kasus ke­cil tapi menjadi penakut pada kasus besar dan melibatkan orang besar.

Baca Juga :  Jenazah Kombes Pol Hendri Fiusier Akan Dimakamkan di Bogor

Menurut Syamsudin, dalam kasus Jambu Dua ini, dipresepsikan potensial ada permainan suap di dalamnya karena cara penanganannya sendiri yang lambat dan tidak transaparan. Sejat­inya Kejari Bogor menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara kuat dan profesioanal dalam menangani kasus.

Baca Juga :  Tirta Pakuan Sosialisasi Air Bersih dan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Sukadamai

“Selalu menjadi kewajiban Kejari Bogor, memberi pelaporan bu­kan hanya kepada atasan melainkan kepada publik yg berhak men­dapatkan informasi atas perkembangan kasus tersebut,” kata dia.

Masih kata Syamsudin, seharusnya Kejari Bogor peka terhadap desakan yang terus dilakukan beberapa elemen masyarakat dalam kasus Jambu Dua. Ia juga menambahkan, jika kasus ini tidak bisa di­tangani dengan segera oleh Kejari Bogor, maka publik semakin tidak percaya terhadap lembaga penegak hukum untuk kasus lainnya. “Jangan sampai Kejari menjadi pengecut untuk mengungkap kasus.