TNIJAKARTA, TODAY — Tentara Nasi­onal Indonesia (TNI) merupakan lembaga yang memperoleh ke­percayaan tertinggi dari publik. Di urutan kedua ditempati Komisi Pemberantasan Korupsi (KP). Data tersebut terungkap dari hasil survei Centre for Strategic and In­ternational Studies (CSIS) tentang tingkat kepercayaan publik terha­dap institusi politik dan hukum.

Kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebesar 90 persen, disusul KPK sebesar 80,8 persen kata Philips Jusario Vermonte, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, dalam konferensi pers di ka­wasan Senayan, Jakarta, Minggu.

Reformasi di tubuh TNI secara terus-menerus untuk tidak berpolitik, kata Phil­ips, menjadi faktor kuat yang membuat TNI dipercaya publik. Selain itu, peran TNI dalam menjaga keamanan juga berkon­tribusi meningkatkan kepercayaan publik.

Sementara itu, peneliti CSIS Joseph Kristiadi mengatakan TNI meraih keper­cayaan tinggi karena diandalkan dalam berbagai hal yang dinilai tidak mampu di­lakukan oleh masyarakat sipil.

Misalnya ketika terjadi kabut asap dan kebakaran hutan, TNImasuk untuk me­madamkan api dan mengatasinya ujar Kristiadi. Kristiadi menyatakan, besarnya kepercayaan terhadap TNI bukan berarti pertanda publik ingin TNI kembali berkua­saseperti ketika Orde Baru. Di sisi lain, De­wan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Kepoli­sian menjadi institusi politik dan hukum yangmemperoleh kepercayaan terendah dari masyarakat. "Polisimendapat kepercayaan 63,5 persen, sedangkan DPR 53 persen ujar Philips

Baca Juga :  Resep Sederhana Membuat Mie Goreng Aceh

Ketidakpuasaan publik kepada DPR juga tinggi, yakni 67,5 persen. Hal terse­but karena fungsi DPR dinilai tidak berja­landengan maksimal. Dalam fungsi legis­lasi, 52,4 persenresponden menyatakan DPR buruk. Terkait fungsi anggaran,54,7 persen responden juga menyatakan kin­erja DPR buruk.

Halserupa juga berlaku dalam fungsi pengawasan, di mana 48,7persen respon­den mengatakan pengawasan DPR se­lama iniburuk.Namun meski kinerja DPR buruk, publik mengapresiasikeberadaan partai oposisi yang tergabung dalam Ko­alisi MerahPutih. Sebesar 57,6 persen responden berpendapat KMPmemberi manfaat. Namun publik menilai hubun­gan eksekutifdan legislatif tidak harmonis setahun ini

Saya kira ini potretmenarik dari politik Indonesia, di mana masyarakatmengapr­esiasi keberadaan partai oposisi. Publik kita semakinlama makin rasional. Mer­eka bisa melihat manfaat partaioposisi untuk mengimbangi pemerintah," ujar Philips.Selanjutnya, 79,7 persen re­sponden lebih percaya kepadaPresiden Jokowi ketimbang Wakil Presiden Jusuf Kalla yangdipercaya 75,2 persen respon­den.

Survei CSIS ini dilakukanterha­dap 1.183 orang di 34 provinsi di In­donesia dengantingkat kepercayaan 95 persen.Setahun lebih berjalan, pub­lik merasa belum banyak yangdiper­buat oleh DPR. Hal itulah yang membuat kepuasan publikpada kinerja DPR hanya 29,2 persen."Untuk kinerja DPR, hanya 29,2 persen yang mengaku puasa­tau sekitar 67,5 persen yang mengaku tak puas kata penelitiCSIS, Arya Fernandes dalam jumpa pers hasil survei di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Baca Juga :  Akibat Gas Bocor, 3 Lapak Pedagang Hangus Terbakar

Survei ini dilakukan secara acak pada 1.183 orang secaraproporsional di 34 provinsi. Penarikan sample secara multi-stage random sampling dengan margin error sekitar 2,85persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei inidilakukan 14 hingga 21 Oktober 2015 melalui wawancara tatapmuka. Masyara­kat melihat dari target prolegnas, yang dicapai berapa? Bagaimana pembahasan anggaran dan pengawasanUU? Publik melihat kinerja DPR sambungnya.

Dalam survei ini, hanya 39,6 persen publik yang menilai kinerja DPR bagus dalam pembahasan dan pengesahan APBN dan 48,7persen yang menilai DPR buruk dalam pengawasanpelaksanaan UU oleh pemerintah. Meski masyarakat menilaikinerja DPR buruk, tetapi sentimen positif justru diberikan padakeberadaan KMP sebagai koalisi oposisi pemerintah

57,6persen publik menilai keberadaan partai oposisi (KMP)bermanfaat," ucapnya.Disebut Arya, hal ini bisa diper­tahankan jika KMP sibuk bekerjamengawa­si pemerintah dan mengkritisi kebijakan namunmengesampingkan sentimen pada sosok tertentu.

(Yuska Apitya Aji)