JAKARTA, TODAY — Tentara NasiÂonal Indonesia (TNI) merupakan lembaga yang memperoleh keÂpercayaan tertinggi dari publik. Di urutan kedua ditempati Komisi Pemberantasan Korupsi (KP). Data tersebut terungkap dari hasil survei Centre for Strategic and InÂternational Studies (CSIS) tentang tingkat kepercayaan publik terhaÂdap institusi politik dan hukum.
Kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebesar 90 persen, disusul KPK sebesar 80,8 persen kata Philips Jusario Vermonte, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, dalam konferensi pers di kaÂwasan Senayan, Jakarta, Minggu.
Reformasi di tubuh TNI secara terus-menerus untuk tidak berpolitik, kata PhilÂips, menjadi faktor kuat yang membuat TNI dipercaya publik. Selain itu, peran TNI dalam menjaga keamanan juga berkonÂtribusi meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, peneliti CSIS Joseph Kristiadi mengatakan TNI meraih keperÂcayaan tinggi karena diandalkan dalam berbagai hal yang dinilai tidak mampu diÂlakukan oleh masyarakat sipil.
Misalnya ketika terjadi kabut asap dan kebakaran hutan, TNImasuk untuk meÂmadamkan api dan mengatasinya ujar Kristiadi. Kristiadi menyatakan, besarnya kepercayaan terhadap TNI bukan berarti pertanda publik ingin TNI kembali berkuaÂsaseperti ketika Orde Baru. Di sisi lain, DeÂwan Perwakilan Rakyat(DPR) dan KepoliÂsian menjadi institusi politik dan hukum yangmemperoleh kepercayaan terendah dari masyarakat. "Polisimendapat kepercayaan 63,5 persen, sedangkan DPR 53 persen ujar Philips
Ketidakpuasaan publik kepada DPR juga tinggi, yakni 67,5 persen. Hal terseÂbut karena fungsi DPR dinilai tidak berjaÂlandengan maksimal. Dalam fungsi legisÂlasi, 52,4 persenresponden menyatakan DPR buruk. Terkait fungsi anggaran,54,7 persen responden juga menyatakan kinÂerja DPR buruk.
Halserupa juga berlaku dalam fungsi pengawasan, di mana 48,7persen responÂden mengatakan pengawasan DPR seÂlama iniburuk.Namun meski kinerja DPR buruk, publik mengapresiasikeberadaan partai oposisi yang tergabung dalam KoÂalisi MerahPutih. Sebesar 57,6 persen responden berpendapat KMPmemberi manfaat. Namun publik menilai hubunÂgan eksekutifdan legislatif tidak harmonis setahun ini
Saya kira ini potretmenarik dari politik Indonesia, di mana masyarakatmengaprÂesiasi keberadaan partai oposisi. Publik kita semakinlama makin rasional. MerÂeka bisa melihat manfaat partaioposisi untuk mengimbangi pemerintah," ujar Philips.Selanjutnya, 79,7 persen reÂsponden lebih percaya kepadaPresiden Jokowi ketimbang Wakil Presiden Jusuf Kalla yangdipercaya 75,2 persen responÂden.
Survei CSIS ini dilakukanterhaÂdap 1.183 orang di 34 provinsi di InÂdonesia dengantingkat kepercayaan 95 persen.Setahun lebih berjalan, pubÂlik merasa belum banyak yangdiperÂbuat oleh DPR. Hal itulah yang membuat kepuasan publikpada kinerja DPR hanya 29,2 persen."Untuk kinerja DPR, hanya 29,2 persen yang mengaku puasaÂtau sekitar 67,5 persen yang mengaku tak puas kata penelitiCSIS, Arya Fernandes dalam jumpa pers hasil survei di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Survei ini dilakukan secara acak pada 1.183 orang secaraproporsional di 34 provinsi. Penarikan sample secara multi-stage random sampling dengan margin error sekitar 2,85persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei inidilakukan 14 hingga 21 Oktober 2015 melalui wawancara tatapmuka. MasyaraÂkat melihat dari target prolegnas, yang dicapai berapa? Bagaimana pembahasan anggaran dan pengawasanUU? Publik melihat kinerja DPR sambungnya.
Dalam survei ini, hanya 39,6 persen publik yang menilai kinerja DPR bagus dalam pembahasan dan pengesahan APBN dan 48,7persen yang menilai DPR buruk dalam pengawasanpelaksanaan UU oleh pemerintah. Meski masyarakat menilaikinerja DPR buruk, tetapi sentimen positif justru diberikan padakeberadaan KMP sebagai koalisi oposisi pemerintah
57,6persen publik menilai keberadaan partai oposisi (KMP)bermanfaat," ucapnya.Disebut Arya, hal ini bisa diperÂtahankan jika KMP sibuk bekerjamengawaÂsi pemerintah dan mengkritisi kebijakan namunmengesampingkan sentimen pada sosok tertentu.
(Yuska Apitya Aji)