Trans-PasifikDI LUAR dugaan, Presiden Joko Widodo menyatakan keinginan Indonesia bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik. Alasannya, Indonesia, dengan populasi 250 juta jiwa, menganut paham ekonomi terbuka.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono (SBY), Indonesia menolak ta­waran Presiden Barack Obama untuk masuk TPP. Namun, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indo­nesia menawarkan diri untuk masuk dalam TPP.

“Indonesia memiliki potensi ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” ujar Jokowi dalam rilisnya saat pertemuan den­gan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington DC, Selasa(27/10/2015). Keinginan Indonesia menjadi anggota TPP dis­ampaikan Presiden Jokowi di depan Presiden AS Barack Obama, di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat.

Ada syarat yang harus dipenuhi Indonesia un­tuk bisa masuk menjadi anggota TPP. Wakil Perda­gangan Amerika Serikat (USTR), Michael Froman mengatakan, TPP merupakan sebuah program ter­buka bagi negara mana pun untuk ikut bergabung. “Selama negara yang ingin gabung bisa memenuhi standar yang ditetapkan,” kata Froman seperti di­lansir dari Reuters, Selasa (27/10/2015).

Memang ada standar di bidang ketenagaker­jaan dan lingkungan yang harus diikuti oleh negara yang mau bergabung dalam TPP. Selain itu, ujar Fro­man, syarat lainnya adalah, Indonesia harus meng­hilangkan aturan-aturan yang menghambat ekspor atau impor, seperti syarat besaran konten lokal, atau pun syarat bahwa barang impor harus dikemas di dalam negeri.

Sementara dilansir dari BBC, bergabungnya In­donesia dengan TPP juga berarti pembukaan sejum­lah sektor industri bagi investasi asing, termasuk farmasi, otomotif, dan pertanian.

Pada sektor pertanian, misalnya, produk Se­landia Baru mesti mendapat akses di semua negara anggota TPP. Begitu pun sebaliknya, produk susu dan unggas negara-negara anggota TPP harus bisa mendapat akses di pasar Selandia Baru.

Baca Juga :  Kebakaran Menghanguskan Rumah Kakek Renta di Sumur Pandeglang

TPP ditandantangani awal Oktober lalu oleh 12 negara, yakni Amerika Serikat, Australia, Brunei Da­russalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Meski telah disepakati para kepala negara, perjanjian itu harus diratifikasi semua parlemen negara bersang­kutan.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perke­bunan Kepala Sawit Bayu Krisnamurthi yang juga mantan wakil menteri perdagangan melihat keingi­nan Presiden Jokowi tesebut sangat tepat.

Dengan bergabungnya Indonesia menjadi ang­gota TPP, akan banyak kemudahan dan manfaat yang bisa didapat dalam perdagangan multilateral. “Saya kira itu adalah salah satu langkah strategis. Tapi jangan hanya melihat TPP saja, tapi dilihat se­cara perundingan internasional, contohnya kayak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimu­lai 1 Januari 2016. Itu kan keluar masuk barang kita bisa free kalau sudah gabung,” jelas Bayu.

Bayu mengungkapkan, salah satu manfaat yang bisa didapat dengan masuk menjadi anggota TPP, Indonesia akan bisa mendapatkan pembebasan tarif saat ekspor barang ke anggota TPP lainnya. “Yang harus dilihat itu the cost-nya, biaya yang ha­rus dikeluarkan kalau kita tidak ikut TPP. Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam sudah ikut TPP. Artinya, mereka bisa free kalau mengirimkan barang ke negara-negara di Asia Pasifik. Barang-barang negara-negara yang ikut TPP akan bisa lang­sung masuk, free,” katanya.

Bayu menambahkan, langkah ini perlu diapr­esiasi agar barang-barang Indonesia bisa ikut ber­saing di Asia Pasifik. Hal sebaliknya justru terjadi bila Indonesia tak bergabung dalam anggota TPP. “Kita harus perhatikan itu. Bagaimana implikasinya. Kalau nggak ikut, berapa cost yang kita keluarkan. Singapura kirim barang ke AS free, karena dia sudah ikut TPP, kalau kita kan belum free. Negara-negara ASEAN yang lain sudah ikut,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kena Prank Holywings, Bima Arya : Keterlaluan

TPP diklaim sebagai perjanjian dagang paling komplit dan berstandar paling tinggi, termasuk mengatur hak kekayaan intelektual, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mekanisme penyelesa­ian sengketa antara negara dengan investor asing.

Negosiasi TPP disepakati antar-negara peserta tanggal 5 Oktober 2015 lalu, namun masih memer­lukan persetujuan parlemen masing-masing negara sebelum bisa berlaku atau diratifikasi. Amerika Seri­kat (AS) cukup aktif mengajak negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Coopera­tion (APEC), untuk ikut dalam Trans Pacific Partner­ship (TPP). Kali ini, ajakan AS ke Indonesia disambut positif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong pernah menyatakan kekhawatirannya terhadap Vietnam. Karena Vietnam masuk TPP dan memiliki akses pasar ekspor yang lebih luas terma­suk ke Uni Eropa. “Pengumuman mengenai TPP itu mengejutkan. AS berhasil menggaet 12 negara. Ini gawat kalau melihat Vietnam. Sudah rampung pasar akses bebas ke Uni Eropa dan masuk TPP. Persaingan dengan Indonesia kalau pemilik pabrik memilih ya nggak ada bandingan dengan Indonesia. Sudah jelas pasarnya lebih bebas Vietnam,” ucap Lembong.

Pada 2010 lalu, pemerintah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menolak ajakan Pres­iden Obama agar Indonesia masuk ke dalam TPP. Penolakan ini disampaikan saat pertemuan KTT APEC di Hawaii. “Saya tidak mau langsung ikut-ikutan. Bicarakan dulu baik-baik, apa itu TPP? Apa konsekuensi dan keuntungannya bagi rakyat kita,” ujar SBY waktu itu. (*)