yuskaSEPASANG kepala daerah memang dibutuhkan lazimnya badut dan bandit. Disebut badut karena salah satu harus rela menghibur warga. Sementara pasangannya harus mampu berperan sebagai bandit yang selalu siap menyandang dana ketika Sang Badut butuh makan dan minum di sela jeda.

Oleh: YUSKA APITYA AJI ISWANTO S.SOS,
Analis Sosial Kota Bogor

Di forum ini, saya mencoba mengupas sedikit soal keko­songan kursi Wakil Bupati di Kabupat­en Bogor. Jauh sebelum Bogor dibuat gaduh kekosongan kursi bupati hingga kini telah terisi. Teramati betapa banyak politisi yang berambisi dan berekspekta­si mengisi kosong kursi.

Bupati–– Dalam anonim keta­tabahasaan bisa disastrakan, Bukan Pajangan dan Titipan (Bupati). Bupati juga tergambar sebagai pemimpin yang arif atas nilai-nilai kehidupan sebagaima­na diajarkan dalam lakon-lakon pewayangan.

Ajaran wayang adalah sistem etika sehingga sangat layak di­praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar wa­cana di awang-awang. Wayang mengajarkan beragam karakter hebat. Misalnya ada karakter Rencakaprawa yang oleh dalang selalu digambarkan sebagai, ”Sang pemimpin bijak akan di­hormati semua rakyat”.

Baca Juga :  SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA ASAL MEMBAWA KEBERKAHAN

Bupati dalam pewayangan digambarkan bijak karena senang memberi sandang kepada rakyat miskin, memberi pangan kepada rakyat yang kelaparan, memberi air kepada rakyat yang kehausan, memberi tongkat kepada orang yang sedang berjalan di tempat licin, memberi tutup kepala ke­pada rakyat yang kepanasan, dan memiliki cinta kasih terhadap musuh yang sudah menyerah. Tentunya, ini adalah pekerjaan yang maha berat. Butuh keihk­lasan dan bukan cuma sekedar mengharap imbalan, termasuk gaji atau bargaining laba atas kua­sanya.

Dalam arti modern, jabatan bupati lahir dari masa Kerajaan Mataram, yakni pada masa Sul­tan Agung bertahta. Ia menitip pengurusan daerah yang ditak­lukkannya kepada orang yang dipercayainya. Saat itu nama pe­jabat tersebut adalah «Adipati». Di masa Hindia Belanda, para Adipati disebut regent. Biasanya mereka dipilih dari kalangan pri­yayi.

Baca Juga :  HIKMAH KASUS HOLYWINGS

Namun, hari ini, Bupati tak lagi dipilih priyayi. Bupati kini dipilih langsung oleh akar kekua­saan, yakni rakyat. Artinya, buati adalah simbol dan representasi rakyat. Apa yang tergambar dan menjadi kondisi rakyat, itulah wajah bupati.

Melencengnya pemahaman terhadap keberadaan dan fungsi bupati yang tergambar saat ini adalah kohesi dari ambisi kekua­saan dan politik transaksional. Politik dalam demokrasi pada akhirnya harus mengakui bahwa aksi komunikatif yang terbaik bukanlah dengan bahasa trans­aksional, tapi laku bahasa yang terbentuk karena krisis, kon­flik, kekurangan dan kesusuhan dalam kehidupan.(*)