Foto : Net
Foto : Net

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengancam akan membatasi kendaraan asal Bogor masuk Jakarta. Ahok sangat jengkel dengan ulah sejumlah ulah Ormas di Bogor yang mengadang truk sampah Dinas Kebersihan DKI di Jalan Transyogi, Cileungsi, Kabupaten Bogor, sepekan terakhir ini.

RISHAD NOVIANSYAH|YUSKA APITYA
[email protected]

Gubernur berhak membatasi jalan. Mobil pelat Bekasi, Tangerang, Bogor, nggak boleh masuk Jakarta. Boleh nggak? Boleh. Saya berhak lho membuat peraturan. Saya lebih berhak sebagai gubernur,” kata Ahok di di Gedung Balaikota, Jakarta, Jumat (6/11). Meski begitu, rencana Ahok batasi kendaraan kota penyanggah Jakarta masih sulit dilakukan. Sebab, belum ada transportasi publik mendukung ide itu. Selain malas dianggap konyol, dia merasa lebih baik bekerja sama dengan provinsi tetangga. “Tapi bisa nggak Anda lakukan ketika transportasi massal belum siap? Nggak bisa, karena ini kita hidup ini bareng,” jelas Ahok.

Dia menambahkan, jika Pemprov DKI mempunyai pengelolaan sampah maka pihaknya tidak akan membuang sampah ke Bekasi dan Bogor. “Saya bikin Perda tahun 2013 dengan Pak Jokowi. Kami begitu masuk, enggak ada Perda pengaturan soal sampah mesti bayar. Jadi, warga Jakarta juga, kebiasaan enggak bayar kan,” tandasnya.

Kasus pengadangan truk pengangkut sampah Pemprov DKI Jakarta ini juga dibawa ke Polda Metro Jaya. Kemarin, Ahok sowan menemui Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian.

Tito menjelaskan, salah satu hasil mediasi dengan pihak Polda Jawa Barat dan Polres Bogor adalah memperbolehkan truk pengangkut sampah melintas pada malam hari, pukul 21.00-05.00 WIB di jalur Cileungsi menuju Bantargebang.

Meski demikian, Tito tak yakin waktu tersebut dapat mengirimkan sampah yang volumenya cukup banyak. Sebab, Tito melihat akan terjadi kemacetan lalu lintas serta penumpukan truk sampah di jalan menuju Bantargebang. Hal itu diakibatkan adanya pertemuan arus truk yang datang dari Bekasi dan dari Cileungsi. “Bertemu di satu titik di jam yang sama itu akan mengakibatkan penumpukan truk-truk di sana. Akibatnya kemacetan lalu lintas,” ujar Tito.

Baca Juga :  Kabupaten Pidie Dilanda Angin Kencang, Tiang Listrik Tumbang sampai Atap Rumah Rusak

Kasus ini juga disorot Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Mantan Sekjen PDIP itu melihat tidak ada sinergitas antar Pemda terkait dengan Pemda lainnya. Seharusnya, urusan sampah bisa diselesaikan dengan mudah jika Pemprov DKI Jakarta memiliki hubungan baik dengan Pemkot Depok, Tangerang dan sekitarnya. “Apalagi muncul ini masalah sampah, ini menunjukkan tidak ada konektivitas antara Jakarta dan kota lainnya, seperti Tangerang, Depok dan Bogor,” kata Mendagri Tjahjo di Badiklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Dia menyarankan DKI dapat bekerjasama dengan kota-kota di sekitarnya. Artinya, ada dana yang dialokasikan kepada kota-kota itu dari APBD DKI. “Dari Rp 27 triliun dibagikan sedikit ke Kota Tangerang dan kota lain misalnya, untuk membantu mengatasi masalah sampah,” tegas Tjahjo.

Tak hanya di DKI, mantan anggota DPR itu melihat masih banyak daerah lain dengan konektivitas antar kota yang kurang. Mengatasi itu, ia berpesan agar pejabat daerah untuk konsisten. Utamanya dalam mengikuti arahan program dari pusat.

“Bagaimana membangun konektivitas yang baik? Pada saat Gubernur, Bupati atau Walikota punya program di daerah, mereka wajib sinergi dengan program pusat,” kata Tjahjo.

Selama ini, ia melihat masih banyak contoh bagaimana sinergi antar penyelenggara pemerintahan di daerah kacau balau. Padahal, perencanaan dan penyusunan APBD menuntut hal tersebut dilakukan. Selain itu, Perda-Perda di sejumlah daerah seringkali hanya direstui satu pihak.

Baca Juga :  Resep Membuat Kue Kacang Tanah yang Renyah Gurih

Namun demikian, Tjahjo mengklaim dirinya beruntung karena Kementerian yang dipimpinnya memiliki wewenang evaluasi keputusan daerah. Sehingga pejabat di daerah tak bisa semena-mena dalam menentukan suatu hal. Adapun kebijakan yang dianulir masih bisa disetujui asalkan lolos evaluasi Kemendagri dan bersifat mengakomodir kepentingan masyarakat. “Saya kemarin memotong 20 persen anggaran di Papua Barat, tapi saya kembalikan asal dipakai untuk membangun rumah bagi masyarakat,” imbuhnya.

Senin (2/11/2015) lalu, ratusan warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, menutup akses jalan bagi truk sampah dari DKI Jakarta ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Mereka merasa dirugikan jika Jalan Raya Cileungsi menjadi perlintasan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta, karena mencemari lingkungan dan mengurangi umur jalan.

“Kami sangat terganggu oleh truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang melewati Cileungsi, karena bikin jalan cepat rusak. Sampahnya juga menimbulkan bau dan sering berceceran ke jalan,” ujar tokoh pemuda Cileungsi, Romi Sikumbang.

Seharusnya, kata dia, truk berwarna kuning itu tidak melewati ruas Jalan Cileungsi melainkan Bekasi Barat. Yakni rute Tol Cikunir langsung menuju Bekasi Barat shingga tanpa harus melintasi Cileungsi. “Apalagi, Pemkot Bekasi telah menerima dana hibah untuk peningkatan jalan yang akan dilalui truk sampah tersebut. Masa sudah dapat dana tapi lewat Bogor,” ujar Romi.

Karenanya, warga mendesak Pemkab Bogor tidak tinggal diam dan segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut. Warga juga meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk memerintahkan Suku Dinas Kerbersihan dan Pertamanan agar truk sampah tidak melewati Bogor. “Jika tuntutan warga tidak dipenuhi kami akan lanjutkan aksi penolakan dengan menutup akses truk,” ancam Romi. (*)