Bela Negara Masuk Kurikulum Wajib

BOGOR, TODAY — Kementerian Pertahanan (Menhan) RI mewa­jibkan pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara masuk ke dalam Kurikulum Wajib 2016. Program baru ini diklaim memi­liki banyak manfaat, selain untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku menjunjung tinggi pent­ingnya aktualisasi negara, diklat bela negara ini merupakan upaya membangun karakter yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Menteri Pertahanan RI Ry­amizard Ryacudu mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam meng­hadapi multidimensionalitas an­caman yang membahayakan keu­tuhan wilayah dan keselamatan bangsa. “Kita sinergitas dengan lembaga pendidikan seluruh In­donesia,” ujar Ryamizard usai me­nutup program Diklat Bela Negara tingkat Nasional 2015, di Universi­tas Pertahanan, Sentul, Kabupat­en Bogor, Kamis (19/11/2015).

Menurut Ryamizard, ancaman terhadap sebuah negara saat ini, tidak lagi didominasi ancaman militer, tetapi sudah multidimensi dan berada di semua bidang ke­hidupan. Penanganannya tidak lagi hanya bertumpu pada TNI semata, akan tetapi menjadi uru­san kementerian/lembaga terkait. “Bahkan juga menjadi urusan se­tiap warga negara sesuai peran dan profesinya,” ungkapnya.

Selain itu, pentingnya nilai-nilai bela negara ditanamkan pada lembaga pendidikan formil, den­gan memasukan dalam kurikulum pendidikan di Indone­sia. Oleh karena itu, Ryamizard telah menyampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan, diklat bela negara dimasukkan ke kurikulum sekolah, mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA hingga pergu­ruan tinggi. “Tentunya bobot pengenalan nilai-nilai bela nega­ranya beda dengan diklat bela negara tingkat nasional. Yang jelas bagaimana menimbulkan kebanggan menjadi anak bang­sa, yang menghormati bendera merah putih, mencintai negara dan itu semua penting diterapkan sejak dini,” ujarnya.

Pemberian kurikulum bela negara di sekolah, diistilahkan Ry­amizard, menanam pohon. Menu­rutnya, menanam sebuah pohon lebih bagus langsung dari bibitnya ketimbang dengan cara memo­tong batangnya kemudian dita­nam. “Justru yang bagus mena­nam itu dari bibit kemudian jadi pohon yang tumbuh jadi kuat,” jelas jenderal bintang empat pur­nawirawan TNI AD itu.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pus­diklat) Bela Negara Kementerian Pertahanan RI Mayor Jenderal Hartind Asrin menambahkan pi­haknya sudah mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi dan Kementerian Riset Teknologi tahun depan program diklat bela negara sudah bisa diterapkan di semua tingkatan pendidikan formil.

“Jadi nanti pelajaran diklat bela negara, di tingkat TK (Ta­man Kanak-kanak) kurikulumnya sudah ada. Masuknya kurikulum bela negara di tingkat TK, karena long term memorinya anak TK itu sangat bagus. Seperti di negara sahabat, seperti Singapura, mer­eka sudah diperkenalkan den­gan sistem pertahanan negara, produk-produk alutsista, diajak menonton film tekait kondisi negara jika diserang dan sedang berperang. Bagaimana cara ber­juang,” ungkapnya.

Sifat pendidikan bela negara di tingkat TK itu, jelas Hartind, lebih kepada jalan-jalan, bermain atau karya wisata. “Begitupun dengan di tingkat SD, pada prin­sipnya kurikulum bela negara diterapkan tidak terlalu satu arah. Permainan, diskusi dan pemecah­an masalah. Jadi di sini kita sudah membahas bagaimana metodolo­gi pengajarannya, baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA hingga tingkat perguruan tinggi,” tandasnya.

Ia memaparkan alasan ha­rus segera dilaksanakan program diklat bela negara masuk dalam kurikulum pendidikan di Indone­sia, karena berkaitan erat dengan program revolusi mental yang di­canangkan Presiden Jokowi.” Nah dalam konteks pertahanan imple­mentasi revolusi mental adalah melalui bela negara,” paparnya.

(Yuska Apitya Aji)