Untitled-8BOGOR, TODAY – Pemerintah Kabupaten Bogor, mematok hak fasilitas sosial dan fasili­tas umum (fasos fasum) ber­sama Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Gunung Putri, Tim pencari fasilitas sosial (Fasos) fasilitas umum (Fasum) Pemkab Bogor dan di­reksi PT Ferry Sonneville (FS), Kamis (19/11/2015).

Camat Gunung Putri, Budi Lukman Nulhakim mengata­kan hanya memfasilitasi tim dari Pemkab Bogor, sebab lokasinya di wilayah Kecama­tan Gunung Putri.

“Sehingga, sebelum kelapa­ngan kita adakan rapat bersa­ma tim dari Kabupaten Bogor, dan pimpinan PT FS, yang lang­sung dihadiri direktur utama, Maman Daning,” kata Budi.

Baca Juga :  Peduli Bencana, Tim Gabungan Bikers dan Relawan Bogor Salurkan Donasi

Sementara itu, Maman Daning mengatakan, PT FS menyerahkan fasos fasum ini kepada Bogor, karena meru­pakan salah satu kewajiban pengembang dalam menyer­ahkannya ke Pemda Bogor.

“Sehingga sekarang ini di­lakukan pemasangan patok dilokasi fasos, fasum ini,” ka­tanya.

Ia menjelaskan, pemasan­gan patok dimulai dari Jalan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Desa Bojong Nangka, sampai dengan perbatasan Perumahan Griya Bukit Jaya, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, dan fasos fasum ini memang yang jelas di­manfaatkan oleh masyarakat, seperti jalan, maupun UPT Puskesmas Gunung Putri, di Desa Bojong Nangka.

Baca Juga :  Rumah Sakit Islam Aysha Bogor Satu-satunya Rumah Sakit Dengan Konsep Pendidikan

“Kita bersama tim dari Pemda fokus memasang patok dulu sepanjang kurang lebih 50 hektare. Sedangkan pen­gukurannya menyusul, tapi ini akan berkelanjutan,” tam­bahnya.

Penyerahan fasos fasum ini, kata Maman, sudah dia­tur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Sarana Fasos Fasum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peny­erahan Sarana dan Prasarana Fasos dan Fasum.

“Sejatinya pengembang harus menyediakan dan menyerahkan fasos dan fasum ke pemerintah daerah,” tandasnya.

(Rishad Noviansyah)