Konstruksi Bocimi Mandeg

SEPERTI kena kutukan, proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tak pernah bisa berjalan sesuai jadwal, terutama konstruksinya. Proses pengerjaan konstruksi tahun ini kembali terganjal pembebasan lahan, realisasinya masih jauh di bawah target.

RISHAD NOVIANSYAH|YUSKA APITYA
[email protected]

Pihak pengembang jalan Tol Bocimi menargetkan pengerjaan fisik untuk Seksi I yaitu Ciawi-Cigombong dimulai lagi pada Mei 2016. Pembebasan lahan lanjutan masih menunggu rampungnya hasil kajian ulang oleh Bina Marga.

Direktur PT Jabar Trans Tol Azis Ari Wibowo optimistis pembebasan lahan dapat tuntas pada 2016. “Sisa pembebasan selesai Mei 2016. Ya jika memungkinkan pada awal tahun, biar fisik bisa dikejar. Kontraktor minta dipercepat agar Juli 2017 bisa beroperasi Seksi I,” ucap Azis, Jumat (20/11/2015).

Kemarin, Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa meninjau lokasi proyek di Ciawi, Kabupaten Bogor. Dari laporan di lapangan, proses konstruksi baru 3% lebih, dari sisi pembebasan lahan baru mencapai 92% untuk seksi I dari Ciawi-Cigombong sepanjang 15 Km dari total panjang Tol Bocimi 54 Km.

“Bocimi sudah lama tidak selesai. Seperti diketahui, Bogor dan Ciawi Sukabumi itu sudah berat kemac­etannya. Padahal jika ada hambatan berkaitan infrastruktur. Maka itu infra­struktur yang dibangunnya harus seri­us,” ucap Iwa di Kantor Lintas Marga Jabar, pengelola Bogor Ring Road, Ju­mat (20/11/2015).

Pun begitu, Iwa mengaku optimis, pembebasan lahan Tol Bocimi seksi I terpantau cukup baik dengan progres pembebasan lahan mencapai 92% dari 144 hektar. Secara konstruksi, dari rencana tuntas 6,118%, progres fisik realisasinya baru 3,18% atau ada minus 3,08%. Artinya terdapat sejumlah titik yang belum dibebaskan.

“Kami siap bantu. Sebab proyek ini sudah sejak 2006. Semua demi kepentingan warga Sukabumi, Bogor dan DKI Jakarta. Jadi proyek ini jangan putus,” tutur Iwa.

Menurut Iwa, proyek infrastruktur menyangukut kepentingan masyara­kat sehingga harus memperoleh ban­tuan dari pemerintah daerah. Pem­prov Jabar perlu memberikan atensi karena sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Pemprov Jabar akan mendorong percepatan pembebasan lahan Tol Bo­cimi. Pemprov Jabar dan Pemda Bogor serta Pemda Sukabumi bekerjasama dengan aparat keamanan berkomit­men membantu secepatnya proses di lapangan sesuai target yang ditetap­kan.

“Saya berharap semua pihak turut membantu. Jangan ada yang menyan­dera dalam artian mengajukan harga tidak wajar. Masyarakatnya harus mendukung penuh,” ujar Iwa.

Menurut Iwa, pihaknya segera melakukan langkah taktis guna mem­proses lahan semakin cepat soal per­izinan utulitas milik PT KAI, PLN dan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

Ia menambahkan, izin pemban­gunan jembatan di salah satu paket konstruksi ke Dirjen PSDA turut diak­selerasi. Selain itu, Pemprov Jabar siap membantu memfasilitasi dengan BPN dan Kementerian Agraria.

“Kami juga akan melibatkan Biro Pelayanan Sosial dan Kanwil Kemenag untuk membantu mediasi tanak wakaf yang terdampak proyek. Pihak penge­lola juga menyiapkan bangunan dan lahan pengganti bagi masjid, sekolah dan puskesmas,” kata Iwa.

Mengenai pengerjaan fisik, MNC Group menargetkan proyek Bocimi rampung 2017. CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menegaskan, pihaknya menargetkan pembangu­nan Jalan Tol Bogor- Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I yang melewati Bogor, Ciawi dan Cigombong sepanjang 15 ki­lometer rampung pada 2017.

“Kan sekarang sedang menyiap­kan pondasinya dulu. Kalau asal mem­bangun saja, bisa bahaya doang. Tapi kami tetap menargetkan Bocimi Seksi I bisa selesai di pertengahan kuartal pertama atau kedua 2017,” kata Hary Tanoe saat sowan dengan kader Partai Perindo, pekan kemarin.

Ia melanjutkan, kendala yang dih­adapi hanya dalam pembuatan ponda­si. Sementara untuk pembebasan ta­nah, menurutnya hanya terjadi diawal seksi saja. “Kalau seksi I sudah beres, termasuk pembebasan tanahnya, seksi II dari Cigombong hingga Cibadak bisa dikerjakan,” kata dia.

Di Kabupaten Bogor, sisa lima persen lahan yang belum dibebaskan berada di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. “Lima persen lahan itu meliputi rumah penduduk, lahan per­tanian, tempat usaha dan sarana iba­dah,” ujar Asisten Pemerintahan Kabu­paten Bogor, Burhanudin, pekan lalu.

Menurut Burhan, lahan tersebut belum dibebaskan Kementerian Pe­kerjaan Umum (PU) karena masih ter­kendala negosiasi harga dan surat ta­nah. “Untuk rumah, lahan pertanian, tempat usaha setelah dibebaskan bisa langsung dipakai untuk pembangu­nan, sementara untuk masjid, mush­olla atau majlis ta’lim, haruf dibangun dulu penggantinya,” tambah Burhan.

Burhan menjelaskan, tempat iba­dah itu sebagian besar merupakan ta­nah wakaf. “Sesuai peraturan pemerin­tah, harus dibangun dulu penggantinya baru bisa diratakan,” katanya.

Selain di Desa Wates Jaya, tetapi juga ada di Kecamatan Ciawi dan Car­ingin. “Rata-rata, pemerintah masih mencari lahannya dan baru sedikit yang sudah masuk tahap pembangu­nan masjid, majelis ta’lim atau mush­olla,” tandas Burhan.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menjelaskan, pembebasan lahan milik warga yang tanahnya terkena proyek pembangu­nan Jalan Tol Bocimi di Kota Bogor sudah rampung. “Semua warga dan satu perusahaan pemilik lahan sudah menyepakati harga pembebasan la­han, jadi sekarang sudah selesai. Nah, tinggal proses pemberkasan dan pem­bayaran,” kata Ade.

Selain soal kesepakatan harga ta­nah, kata Ade, yang menjadi ganjalan selama ini dalam proses pembebasan lahan adalah adanya aset Pemkot Bo­gor dan lahan wakaf yang akan dija­dikan Jalan Tol Bocimi. “Aset seperti sekolah dasar, puskesmas, masjid, dan jalan yang baru mau dibangun sama pengembang,” tandasnya. (*)